Pengamat: Wacana Reshuffle yang Dilakukan Lebih Kental Muatan Politis

Adi mengatakan reshuffle kali ini lebih terasa muatan politis lantaran menteri yang bakal diganti, diduga kuat hanya yang berasal dari Partai NasDem.

"Karena kalau reshuffle dengan alasan kinerja, mestinya bukan hanya menteri dari NasDem yang dievaluasi. Tapi, juga menteri dari semua partai termasuk profesional," kata Adi. 

Apalagi, kata dia, masih banyak persoalan di negara ini yang belum diperbaiki secara maksimal. Misalnya, sektor ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, tingkat kemiskinan yang semakin bertambah, hingga angka pengangguran yang makin tinggi. 

Di sisi lain, menurut Adi, bila betul reshuffle nanti hanya dimanfaatkan oleh Jokowi untuk mengurangi jatah menteri NasDem maka parpol yang dipimpin oleh Surya Paloh itu malah akan mendapat simpati luas dari publik.

"NasDem akan terlihat dizalimi dan disingkirkan karena alasan politik bukan kinerja," ujarnya. 

Sementara, NasDem selama ini terlihat tetap loyal kepada Jokowi. Momen tersebut diduga oleh Adi akan dikapitalisasi oleh NasDem sebagai bahan kampanye politik untuk mendulang simpati publik. 

Kesan dizalimi itu bisa berkurang seandainya menteri yang nantinya diganti tak semata-mata hanya dari NasDem. Atau, menteri dari NasDem diganti oleh kader lainnya. 

"Jadi, hanya ganti menteri, tapi jatahnya tak dikurangi. Maka kesan dizalimi itu bisa dianulir," tutur dia lagi. 

Sementara, nasib beberapa menteri yang sudah terlihat bakal maju nyapres, diprediksi malah akan aman dari reshuffle. Pada tahun ini, beberapa menteri itu akan mengambil cuti agar bisa berkampanye. Aturan tersebut memang tertuang di dalam UU Pemilu nomor 7 tahun 2017.

"Bahkan, Presiden terlihat membolehkan menteri untuk ikut tanding pada 2024 dan tak perlu mundur dari posisiì tersebut," kata Adi. 

Aturan pemilu itu kemudian diperkuat dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 68/PUU-XX/2022. Gugatan yang diajukan oleh Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) terlihat diterima sebagian oleh hakim MK. 

"Menyatakan frase 'pejabat negara' dalam pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ... bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat," ungkap Ketua MK Anwar Usman dalam sidang daring, pada 31 Oktober 2022 lalu. 

Pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 mewajibkan pejabat negara mengundurkan diri dari jabatannya saat hendak nyapres. Pengecualian diberikan kepada presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil walkota.

Pada putusan perkara ini, MK menambahkan jabatan yang dikecualikan. MK memasukkan menteri sebagai pejabat negara yang tak perlu mundur saat nyapres.

"... termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden," tutur dia lagi. 

Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal NasDem, Hermawi Taslim, mengatakan reshuffle adalah hal yang biasa di dalam kabinet. Mereka mengaku akan menghormati apapun keputusan Jokowi. Sebab, evaluasi dan reshuffle menjadi hak prerogatif sepenuhnya dari presiden. 

"Reshuffle kan hal yang biasa (dilakukan) berdasarkan evaluasi kinerja oleh presiden, atau kalau Menteri berhalangan tetap, atau kalau ter-OTT oleh KPK seperti yang dialami oleh mantan Mensos Yuliari Batubara dari PDIP," ujar Hermawi di dalam keterangan tertulis pada 27 Desember 2022 lalu. 

Saat ditanyakan tanggapannya reshuffle kali ini lebih kental muatan politis ketimbang kinerja, Hermawi menyerahkan sepenuhnya kepada presiden.

"Intinya reshuffle itu hak prerogatif presiden. Jadi, biar presiden yang mempertimbangkan dan memutuskannya," tutur dia. 

Meski begitu, dia menekankan NasDem tetap akan menjadi sahabat dan pendukung utama Jokowi.