Pengamat: Wacana Reshuffle yang Dilakukan Lebih Kental Muatan Politis
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo kembali memberikan sinyal hendak melakukan reshuffle kabinet pada 2023. Sinyal terbaru dia berikan pada Kamis (5/1/2023), ketika melakukan kunjungan kerja ke Riau. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan bisa saja kocok ulang kabinet terjadi pada Jumat, (6/1/2023).
"Besok, ya besok," ungkap Jokowi kepada media.
Namun, dia tak memastikan apakah kocok ulang kabinet tersebut bisa benar terwujud pada hari ini.
"Ya, bisa saja Jumat, Senin, Selasa, bisa juga Rabu," katanya sambil bergurau.
Sebelumnya, mantan Wali Kota Solo itu juga meminta publik untuk menunggu soal perombakan kabinet.
"Tunggu saja, ditunggu aja ya," tutur dia lagi saat blusukan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada (2/1/2023).
Sementara, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, seandainya reshuffle benar terjadi, maka menteri yang akan diganti akan mengarah ke Partai NasDem, bukan partai lainnya.
"Indikasi pertama, ini kali kedua Jokowi bicara reshuffle secara terbuka setelah NasDem deklarasi dan mengusung Anies Baswedan untuk maju pilpres 2024. Padahal, selama ini Jokowi tak pernah berbicara reshuffle secara terbuka," ungkap Adi kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Kamis, (5/1/2023).
Inikasi kedua, kata Adi, pernyataan elite dari PDI Perjuangan setelah NasDem mengusung Anies maju pilpres. Sudah dua kali elite PDIP menyindir NasDem.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sempat mengatakan biru lepas dari koalisi. Kemudian, Ketua DPP, Djarot Saiful Hidayat, yang meminta agar posisi Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dievaluasi.
Maka, dalam pandangan Adi, reshuffle kali ini lebih terasa muatan politis ketimbang kinerja.
"Sebab, isu reshuffle semakin mengeras setelah NasDem mengusung Anies maju pilpres," tutur dia.
Lalu, bagaimana nasib menteri-menteri yang sudah ancang-ancang bakal maju nyapres di pemilu 2024? Adakah peluang mereka bakal ikut kena reshuffle?
1. Motif reshuffle lebih politis karena diduga kuat yang bakal diganti dari NasDem saja
Adi mengatakan reshuffle kali ini lebih terasa muatan politis lantaran menteri yang bakal diganti, diduga kuat hanya yang berasal dari Partai NasDem.
"Karena kalau reshuffle dengan alasan kinerja, mestinya bukan hanya menteri dari NasDem yang dievaluasi. Tapi, juga menteri dari semua partai termasuk profesional," kata Adi.
Apalagi, kata dia, masih banyak persoalan di negara ini yang belum diperbaiki secara maksimal. Misalnya, sektor ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, tingkat kemiskinan yang semakin bertambah, hingga angka pengangguran yang makin tinggi.
Di sisi lain, menurut Adi, bila betul reshuffle nanti hanya dimanfaatkan oleh Jokowi untuk mengurangi jatah menteri NasDem maka parpol yang dipimpin oleh Surya Paloh itu malah akan mendapat simpati luas dari publik.
"NasDem akan terlihat dizalimi dan disingkirkan karena alasan politik bukan kinerja," ujarnya.
Sementara, NasDem selama ini terlihat tetap loyal kepada Jokowi. Momen tersebut diduga oleh Adi akan dikapitalisasi oleh NasDem sebagai bahan kampanye politik untuk mendulang simpati publik.
Kesan dizalimi itu bisa berkurang seandainya menteri yang nantinya diganti tak semata-mata hanya dari NasDem. Atau, menteri dari NasDem diganti oleh kader lainnya.
"Jadi, hanya ganti menteri, tapi jatahnya tak dikurangi. Maka kesan dizalimi itu bisa dianulir," tutur dia lagi.