Penyelidik KPK yang Tak Lolos TWK: Harun Masiku Ada di Indonesia

28 Mei 2021, 19:59 WIB

(Ilustrasi eks caleg PDI Perjuangan Harun Masiku) IDN Times/Arief Rahmat

Jakarta, IDN Times - Salah satu penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masuk ke dalam daftar 75 pegawai tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), Harun Al Rasyid, mengungkapkan posisi Harun Masiku masih ada di Indonesia. Hal itu bisa terdeteksi dari sinyal telepon selulernya yang masih hidup dan berada di Tanah Air.

Harun menjadi saksi kunci untuk membongkar pelaku pemberi suap yang menyeret anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan. Wahyu sudah divonis enam tahun bui.

Politikus PDI Perjuangan yang kini buron itu memang sempat berada di luar negeri. Tetapi, tim penyelidik komisi antirasuah sulit menangkapnya karena tak diberi lampu hijau oleh pimpinan.

"Ada (Harun Masiku di Indonesia). Sinyal itu ada," ujar Harun Al Rasyid, yang akrab disapa Cak Harun, ketika berbicara dengan jurnalis senior Najwa Shihab di belakang panggung dan dikutip dari akun Instagramnya pada Jumat (28/5/2021).

Cak Harun menyebut, karena ia sudah diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelidik, maka belum sempat menyampaikan hal tersebut ke atasannya. Dua bulan lalu, ia dan koleganya masih terus berupaya untuk menangkap Harun di luar Indonesia. Meski izin untuk menangkap buronan tersebut belum dikeluar.

"Tapi, kalau SK 652 (soal penonaktifan 75 pegawai dicabut), kami bisa langsung tangkap (Harun Masiku)," tuturnya.

Lalu, bagaimana nasib pegawai komisi antirasuah yang dinonaktifkan hingga menunggu November 2021 mendatang?

1. Penyidik dan penyelidik yang dinonaktifkan tak dapat melanjutkan penanganan kasus korupsi

Surat keputusan untuk menonaktifkan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes Wawasan Kebangsaan (TWK) (Istimewa)

Halaman kedua dari Surat Keputusan untuk menonaktifkan 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) (Istimewa)

Menurut salah satu Kepala Satuan Tugas Penyidik KPK Andre Nainggolan, sejak dinyatakan tidak lulus menjadi ASN lalu dinonaktifkan, dirinya tak lagi bisa melanjutkan tugasnya untuk mengusut kasus rasuah. Selama di kantor, ia lebih banyak memeriksa surat elektronik dan menjawab pesan pendek.

"Saya tetap ke kantor, tetapi tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagai penyidik," ujar Andre ketika berbicara di program "Mata Najwa" yang tayang di stasiun Trans 7 pada 26 Mei 2021.

Sebelum dinonaktifkan, Andre biasanya melakukan pemeriksaan dan pemanggilan saksi kasus korupsi. "Atau biasanya saya menganalisis barang bukti," tuturnya.

Di hadapan publik, Andre mengatakan salah satu perkara yang terpaksa tak bisa ditangani lagi adalah korupsi bansos COVID-19 yang melibatkan eks Menteri Sosial Juliari Batubara. Serupa dengan Andre, penyidik KPK Ronal Paul juga merasa sejak dinonaktifkan makan gaji buta.

"Dari hati nurani sih, saya merasa tidak enak, karena gak bisa melaksanakan kegiatan apa-apa," kata Ronal di program yang sama.

Sebelum dinonaktifkan, Ronal sedang menangani kasus suap yang melibatkan buronan Harun Masiku. Semula, perkara itu ditangani bersama satu kolega lainnya.

"Tapi, yang satu sudah dipindahkan, jadi kemungkinan hanya saya sendiri (yang menangani kasus tersebut)," katanya.

2. Ketua KPK mengaku tak bisa berbuat apa pun untuk menyelamatkan 75 pegawai agar tak dipecat

(Profil Ketua KPK periode 2019-2023 Firli Bahuri) IDN Times/Arief Rahmat

Melihat nasib mereka yang segera diberhentikan, Cak Harun mengaku sempat berkomunikasi dengan Ketua KPK Komjen (Pol) Firli Bahuri. Ia mengatakan memiliki hubungan yang dekat dengan Firli.

Bahkan, ketika Firli masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, Cak Harun sempat dijuluki "Raja OTT".

"Bahkan, Firli sempat bilang aku punya utang budi, saya kasih hadiah ke kamu. Hari ini, saya tagih hadiah itu, saya gak minta apa-apa, saya cuma minta nama saya dan kawan-kawan tolong diperhatikan. Jangan berbuat zalim," kata Cak Harun.

"Saya sudah sempat bertanya, kenapa bapak kukuh ingin agar saya dan kawan-kawan keluar dari KPK," tutur dia lagi.

Firli, kata Cak Harun, mengaku sudah berusaha agar 75 pegawai itu tidak dipecat dari komisi antirasuah. "Semua itu Allah yang berkehendak," kata dia menirukan pernyataan Firli.

Menurut Cak Harun, pemecatan terhadap 75 pegawai tersebut sudah berada di luar kehendak Firli. Oleh sebab itu, ia menyimpulkan ada kekuatan yang lebih besar dan kini menekan perwira tinggi Polri tersebut.

3. Para pegawai KPK memilih dipecat ketimbang dibina lagi

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi non aktif KPK, Giri Suprapdiono (ANTARA FOTO/Audy Alwi)

Sementara, berdasarkan hasil rapat di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), malah memutuskan hanya 24 dari 75 pegawai yang masih bisa diselamatkan. Sisa 51 pegawai lainnya akan diberhentikan pada November 2021 karena dinilai sudah tak bisa lagi dibina.

Namun, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono mengaku ogah apabila harus kembali menjalani pembinaan dan dites ulang wawasan kebangsaan.

"Gak, ini pelecehan bagi kami. Lebih baik kami dipecat, daripada dibina lagi," kata Giri.

Ia mengaku khawatir dengan adanya insiden ini akan menjadi pendidikan yang buruk bagi generasi mendatang. Giri mengatakan justru saat ini sedang dipertontonkan ke publik dengan menjadi orang jujur malah tak dihargai oleh negara.

"Ini sangat menyedihkan. Ini bukan sekadar menghilangkan orang-orang di bidang penindakan, tetapi juga menghapus orang-orang yang telah membangun sistem," tutur dia.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Cak Harun. Ia dan 74 pegawai lainnya telah sepakat, jika nanti sudah diumumkan 24 nama yang bisa diselamatkan dan harus kembali dibina, maka opsi itu akan ditolak.

"Kami akan terus berjuang melawan kezaliman dan ketidakadilan ini," ujar Cak Harun.