Penyidik Polri yang Bertugas di KPK Terekam CCTV Rusak Buku Merah

Juru bicara KPK Febri Diansyah enggan mengonfirmasi apakah video CCTV memang sesuai dengan aksi perusakan barang bukti yang pernah dilakukan oleh dua penyidik kepolisian yang pernah bertugas di komisi antirasuah. Padahal, terlihat lokasi tempat perusakan barbuk adalah ruang kolaborasi di KPK. Narasi di Indonesia Leaks pun menyebutkan itu. 

"Mungkin lebih baik saya tidak mengonfirmasi terkait dengan substansi (video) tersebut karena proses penyidikan masih berjalan di Polda Metro Jaya," kata Febri pada Jumat malam (18/10) di gedung KPK. 

Ia bahkan menyebut yang memegang salinan video CCTV itu bukan hanya komisi antirasuah, namun juga pihak kepolisian. Sebab, di saat KPK menyerahkan barang bukti buku merah itu, mereka juga memberikan salinan video CCTV sebagai barang bukti. 

"Jadi, ada dokumen yang disita. Berdasarkan penetapan pengadilan selain buku merah, salinan CCTV juga ikut diserahkan. Tapi, saya tidak tahu persis bagaimana isi CCTV karena itu menjadi bagian dari dokumen dalam proses penyidikan yang berjalan," kata dia lagi. 

Penyerahan barang bukti buku merah yang sudah dirusak oleh KPK ke pihak kepolisian sempat dikritik oleh organisasi antikorupsi. Sebab, mereka menduga kuat dengan penyerahan barang bukti, maka pengusutan dugaan tindakan menghalangi proses penyidikan oleh penyidik dari kepolisian tak akan dituntaskan. 

Terbukti, dari pemeriksaan internal di kepolisian menyatakan Roland dan Harun tidak terbukti telah melakukan pelanggaran. 

Adalah cerita lama apabila ada penyidik KPK dari unsur kepolisian melakukan pelanggaran maka tidak tuntas diproses di internal komisi antirasuah. Itu pula yang menimpa Roland dan Harun. 

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan komisi antirasuah sudah memeriksa dugaan pelanggaran menghalangi penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan oleh Roland dan Harun. Namun, di tengah penyelidikan dugaan itu, Mabes Polri memanggil mereka kembali. 

"Jadi, karena penyidik KPK yang berasal dari Polri, maka mereka kembali ke sana untuk mendapatkan penugasan di sana," kata mantan aktivis antikorupsi itu. 

Lalu, bagaimana kelanjutan pemeriksaan terhadap keduanya? Tidak ada lagi penyidikan tersebut di KPK. Proses pengusutan justru sedang dilakukan di Polda Metro Jaya. 

"Pada saat itu, Polda Metro Jaya pernah memanggil dan melakukan pemanggilan terhadap beberapa pegawai KPK, salah satunya adalah penyidik KPK yang diduga mengetahui peristiwa itu. Kami sudah fasilitasi melalui biro hukum," kata dia lagi. 

Febri mengaku belum mendapatkan perkembangan informasi mengenai kelanjutan penanganan perkara di sana. Tidak diketahui pula apakah KPK sudah memeriksa tiga penyidik kepolisian lainnya yang menyaksikan perusakan buku merah itu. 

Sementara, uniknya, pihak kepolisian yang sudah melakukan pemeriksaan terhadap Roland dan Harun justru pernah menyebut keduanya tak terbukti melakukan perusakan barang bukti. Padahal, di dalam rekaman CCTV yang diungkap oleh Indonesia Leaks terlihat jelas Roland dan Harun menghapus beberapa tulisan di buku merah itu dengan tip ex. 

Hasilnya, dari salinan bukti digital ada 15 halaman dari buku merah yang sudah disobek. Halaman-halaman di buku merah itu tak lagi berurutan. Ada pula tulisan yang sudah dihapus. 

"(Informasi) yang bersangkutan merusak barang bukti sudah kami tindak lanjuti, diperiksa Propam. Hasilnya, tidak ditemukan (pelanggaran). Tidak terbukti dugaan pengerusakan barang itu," kata Brigjen (Pol) Mohammad Iqbal yang ketika itu masih menjadi Kepala Biro Penerangan di Mabes Polri pada 13 Maret 2018 lalu. 

Bahkan, ia juga menggaris bawahi ketika itu Roland dan Harun tidak dipulangkan oleh KPK. Melainkan, masa tugas keduanya di KPK sudah habis. 

Tak lama usai kembali ke Mabes Polri, Roland kemudian dipromosikan menjadi Kapolres Cirebon. Sedangkan, Harun dipromosikan menjadi perwira menengah di Polda Metro Jaya. 

Uniknya, pada tahun 2018 lalu, Ketua KPK, Agus Rahardjo, pernah membenarkan adanya video CCTV di ruang kolaborasi itu. Namun, menurut dia, tak terlihat ada perusakan barang bukti bila melihat rekaman tersebut. 

"Pengawasan internal sudah memeriksa kamera. Memang di kamera terekam, tapi secara penyobekan itu tidak terlihat di kamera," kata Agus pada 10 Oktober 2018 lalu di gedung parlemen. 

Agus mengakui memang sempat terjadi perdebatan terkait dugaan perusakan barang bukti yang dilakukan oleh Harun dan Roland. Ia menyebut pihak KPK belum sempat menjatuhkan sanksi bagi kedua penyidik asal kepolisian itu. 

"Waktu itu kalau gak salah ada pemanggilan oleh polisi supaya yang bersangkutan ditarik kembali," kata dia lagi. 

Fakta baru lainnya yang terungkap di dalam video yang diunggah oleh Indonesia Leaks yakni adanya pengakuan dari penyidik senior Novel Baswedan yang sempat bertemu dengan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian sebelum ia diteror dengan air keras. Pertemuan terjadi pada 4 April 2017 di rumah dinas Tito. 

"Memang sebelum saya diserang, saya pernah bertemu dengan Pak Kapolri dan ada beberapa orang lain di sana. Pertemuan itu untuk mengklarifikasi lah bahwa kalau di KPK tidak ada sifatnya menarget orang," kata Novel dalam wawancara dengan Indonesia Leaks. 

Menurut mantan penyidik di kepolisian, ada oknum tertentu di kepolisian yang sengaja menghembuskan isu bahwa seolah-olah ia tengah memimpin satuan tugas dan membidik Tito. 

"Saya kira itu ngawur ya dan itu menjadi dagangan. Saya meyakini Pak Tito menduga isu yang dihembuskan itu benar adanya," ujarnya. 

Novel juga mengira ada konflik kepentingan yang dilakukan oleh tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang dibentuk oleh kepolisian. Dalam pemaparan pada (17/7) lalu di Mabes Polri, tim itu menyebut teror air keras terhadap Novel terkait enam kasushigh profile. Keenam kasus tersebut yakni kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP); kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar; kasus Mantan Sekjen MA, Nurhadi; kasus korupsi mantan Bupati Buol, Amran Batalipu; dan kasus korupsi Wisma Atlet. 

Novel mengaku bingung karena kasus buku merah Basuki Hariman tidak ikut disebut. Padahal, ketika perwakilan TGPF datang ke KPK dan meminta keterangan kepada Novel, mereka menyebut dengan jelas kasus teror air keras yang dialaminya terkait dengan buku merah. 

"Kemudian ketika di dalam rilis tidak menyebut, maka saya katakan, ini ada conflict of interest. Oleh sebab itu, seharusnya tim gabungan pencari fakta ada di bawah presiden agar bekerjanya independen. Kalau seperti itu kan saya juga melihat ada hal yang tidak dilakukan dengan optimal," kata Novel ketika diwawancarai oleh Indonesia Leaks.

Sementara, Tito yang pernah dimintai konfirmasinya di Istana Negara enggan berkomentar mengenai isu perusakan barang bukti buku merah tersebut.