Peraturan Siswi SMP 8 Yogyakarta Wajib Berjilbab Harus Direvisi

Baharuddin Kamba, Koordinator Forpi Kota Yogyakarta mengatakan dirinya telah merekomendasikan kepada pihak SMPN 8 Kota Yogyakarta agar segera merevisi tata tertib sekolah sesuai dengan rekomendasi dari Ombudsman DIY.

Revisi tersebut juga harus berpedoman pada Peraturan Walikota (Perwal) Kota Yogyakarta Nomor 57 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah.

"Pihak sekolah SMP N 8 Kota Yogyakarta melakukan revisi terhadap tata tertib sekolah, maka persoalan ini segera diselesaikan dan pihak sekolah dapat lebih fokus pada persiapan UN bagi siswa siswi kelas IX," ujar Kamba kepada IDN Times, Senin (11/2).

Kamba juga mengusulkan tata tertib yang nanti direvisi, terutama mengenai seragam sekolah, lebih bersifat anjuran. Kendati pada Tata Tertib Bagian Ketiga soal Pakaian Sekolah Pasal 6 tidak menggunakan kata wajib, tentunya pihak sekolah dapat melakukan pembinaan terhadap guru-guru agama.

"Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta juga dapat melakukan pengawasan secara rutin agar persoalan seperti ini tidak akan terjadi ke depannya lagi," ucapnya.

Menurut Kamba, Peraturan Walikota (Perwal) Yogyakarta Nomor 57 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah juga memerlukan revisi di pasal-pasal tertentu karena sudah tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

"Misalnya, pada Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 2, yang menyebutkan untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan bukan lagi merupakan kewengan dari pemerintah Kabupaten/Kota namun sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

"Selanjutnya pada Pasal 11 ayat (1) Perwal Nomor 57 Tahun 2011 yang berbunyi Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d adalah pakaian sekolah yang dikenakan peserta didik jenjang SD, SMP, SMA dan SMK yang dikenakan pada hari Sabtu. Pasal ini perlu direvisi karena jadwal belajar mengajar di Kota Yogyakarta hanya dari Senin hingga Jumat karena hari Sabtu libur," ungkapnya.

Lebih jauh Kamba menyatakan penggunaan seragam sekolah sebenarnya sudah diakomodir pada Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan peserta didik yang karena keyakinan pribadinya dapat menggunakan Pakaian Seragam Sekolah yang khas.

Frasa itu dapat diartikan tidak ada kewajiban. Maka, pihak sekolah khususnya tingkat SD dan SMP Negeri di Kota Yogyakarta berpedoman pada Perwal Nomor 57 tahun 2011. Agar persoalan seperti yang terjadi di SMPN 8 Kota Yogyakarta tidak terulang kembali.

"Forpi Kota Yogyakarta akan mengawal komitmen dari pihak sekolah SMPN 8 Kota Yogyakarta yang akan melakukan revisi tata tertib sekolah dan jika nantinya revisi tata tertib sudah ada, maka perlu bersama kita apresiasi dan dikawal bersama," ujarnya.

Polemik adanya kewajiban siswi muslim SMPN 8 Kota Yogyakarta wajib menggunakan jilbab ini muncul setelah ada wali murid siswi  yang melapor ke ORI Perwakilan DI Yogyakarta pada medio September 2018 yang lalu.

Dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DI Yogyakarta menemukan pemaksaan penggunaan jilbab bagi siswi di SMPN 8 Kota Yogyakarta. Melalui tata tertib yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwal), penggunaan jilbab menjadi norma wajib yang harus dipatuhi.

Ketua ORI DIY Budhi Masthuri  mengatakan adanya ketidaksesuaian antara tata tertib sekolah dengan aturan di atasnya yaitu Perwal nomor 57/2011. Meski sempat menyampaiakan agar dilakukan perubahaan secara lisan, namun pihak sekolah tidak memenuhi permintaan ORI DIY.

Akhirnya melalui LAHP bernomor 0082/LM/IX/2018/YOG, ORI DIY langsung memberikan surat peringatan tertulis kepada Kepala Sekolah SMPN 8 Kota Yogyakarta di Kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Kamis (7/2) pagi.

“Dalam LAHP itu kami menemukan tata tertib SMPN 8 Kota Yogyakarta yang ditanda tangani kepala sekolah menyalahi Perwal Kota Yogyakarta nomor 57/2011 tentang pedoman peraturan tata tertib sekolah. Dalam hal ini kewajiban memakai jilbab,” terang Budhi.