Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta beberapa waktu lalu mengumumkan akan merevitalisasi trotoar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.
Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus mengapresiasi langkah Pemprov itu. Namun, ia menilai revitalisasi trotoar sering melupakan pejalan kaki.
Alfred mengatakan bahwa kontraktor biasanya jarang membangun fasilitas sementara pengganti trotoar. Karena itu dia meminta bila ada kontraktor yang tak mau menyediakan fasilitas ini agar langsung ditegur oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
"Yang paling penting adalah kami berpesan pada saat pembangunan trotoar yang dilakukan oleh Pemprov yang paling nakal itu kontraktornya jarang menyediakan namanya fasilitas sementara. Jadi pejalan kaki semuanya tidak ada proteksi sedikitpun," kata Alfred, Senin (8/4).
Ia meminta trotoar yang ditata ulang harus terintegrasi dengan trotoar yang sudah dibangun sebelumnya. Rencananya Pemprov DKI akan melakukan pelebaran trotoar di kawasan ini hingga 4 meter.
"Nah, 4 meter itu sudah cukup lama yang perlu dipastikan itu nanti kebutuhan teman-teman difabel Seperti apa, cuma yang jadi masalah perlu terintegrasi dengan trotoar sebelahnya," katanya.
Anies beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menjadikan kawasan Kemang, Jakarta Selatan sebagai percontohan kawasan yang ramah pejalan kaki.
Ia pun berjanji akan menuntaskan penataan trotoar di kawasan kemang tahun ini.
"Jadi, Kemang nanti lebar jalannya itu dengan lebar untuk pejalan kaki relatif besar pejalan kakinya," jelas Anies di Museum Fatahillah, Jakarta Barat, Senin (1/4).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp400 miliar pada 2019 untuk membangun dan membenahi kondisi trotoar di ibu kota.
Dalam kesempatan berbeda, Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus saat dihubungi di Jakarta, Rabu (27/3), mengatakan pembangunan fasilitas untuk pejalan kaki, khususnya penyandang difabel telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sejak 2016.
Namun, menurut Alfred, masalahnya terletak pada kurangnya keamanan dan kenyamanan mengakses trotoar walaupun sarana itu telah terbangun.
“Pemprov DKI Jakarta sudah membangun fasilitas bagi difabel sejak tahun 2016 yang lalu, namun pembangunan trotoar yang sudah nyaman tersebut tetapi belum aman untuk diakses karena masih banyaknya penyalahgunaan fungsi dari trotoar itu sendiri,” kata dia.
Dengan demikian, dia mengatakan perlu sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk menertibkan penyalahgunaan fungsi trotoar seperti penggunaan tepi jalan sebagai jalur roda dua, lahan parkir dan tempat berjualan.