Perda Religius Kota Depok Akhirnya Ditolak Kemendagri

Idris menuturkan, Perda religius mengatur tentang kerukunan umat beragama yakni kedamaian, kekompakan, dan toleransi. Jika Perda religius diterima Kemendagri, diklaim bakal memudahkan Pemerintah Kota Depok melakukan belanja langsung seperti menganggarkan belanja langsung di Bappeda untuk survei seperti dilakukan KOOD tentang toleransi dan kerukuman beragama di Kota Depok.

"Sekarang tidak ada perdanya, nanti akhirnya hibah, sedangkan hibah ini sekarang ketat syarat dan laporannya," tutur Idris.

Syarat dan laporan pada hibah dinilai tidak main-main dan harus berhati-hati pada pelaksanaannya. Pihaknya tidak ingin terjebak pada permainan hibah sehingga maksud adanya Perda tersebut untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan bertujuan kebaikan.

"Perda tadi kita gak mengatur masalah salat atau masalah lain, itu mah urusan masing-masing," tukas Idris.

Penolakan Perda Religius dikarenakan terdapat kata religius, sehingga Idris meminta pemangku kepentingan untuk membaca dulu maksud dari perda tersebut. Idris menyakini apabila membaca terlebih dahulu isi perda tersebut, maka akan paham maksud perdanya.

"Baca dulu dong semuanya, ini jangan hanya kata-kata religius, padahal sebelumnya tagline Kota Depok isinya adalah unggul, nyaman, religius, tidak dipermasalahkan oleh KPUD, disetujui jadi catatan dokumen negara," ucap Idris.

Idris mengungkap, Perda religius jangan sampai disalahartikan dan orang mencurigai sebagai sentimen politik. Perda religus untuk mengatur dan memudahkan penganggaran intensif pembimbing rohani yang diberikan sebesar Rp400 ribu per bulan.

"Kalau hibahkan repot untuk mendapatkan angaran pembimbing rohani, harus meminta tanda tangan pengunjung, atau peserta taklim, sebagai persyaratan dari operasional," ungkap Idris.

Idris menjelaskan, untuk menyusun dan menjadikan sebuah perda Pemerintah Kota Depok harus mengeluarkan anggaran hingga ratusan juta. Anggaran tersebut salah satunya digunakan untuk kunjungan kerja dan beberapa kegiatan lainnya.

"Ini mandek cuma sekadar dimasukin laci di Kemendagri, dan saya kepengen minta lagi nanti sebelum saya turun (jabatan)," jelas Idris.

Idris berencana akan mendatangi Kemendari dan Kementerian Agama untuk meminta rekomendasi, karena Kemenag tak memberi anggaran terkait intensif pembimbing rohani maupun penyelenggaraan kegiatan keagamaan, namun hal itu menjadi kepentingan Pemerintah Daerah.

"Kita sampaikan, bahwa ini tidak ada masalah ranah kewenangan kementerian agama dan tidak mengganggu, kita tidak mengganggu sama sekali, bahkan membantu," tutup Idris.