Perdebatan Najwa Shihab VS Gerindra Soal RUU KPK Viral di Medsos

Dalam penjelasan Partai Gerindra yang sudah tidak lagi bisa dilihat di akun Instagramnya, mereka menjelaskan alasan mengapa akhirnya setuju UU KPK direvisi. Penjelasan itu kemudian diunggah oleh Partai Gerindra di akun Twitter mereka @Gerindra. 

Di sana, mereka berkelit terpaksa setuju UU nomor 30 tahun 2002 direvisi karena kalah suara. Mereka menyebut hanya PKS dan Gerindra yang menolak agar UU tersebut direvisi. Apalagi, kata Gerindra, pengambilan keputusan di Badan Legislasi dilakukan secara kolektif kolegial. 

"Namun, karena mayoritas fraksi (8 dari 10) menyetujui, akhirnya Fraksi Gerindra harus menghormati keputusan mayoritas fraksi," demikian cuit mereka pada Rabu (9/10). 

Usai disetujui di Baleg, Gerindra melanjutkan, Presiden kemudian meminta DPR untuk melakukan revisi UU KPK. RUU KPK dirancang dan keluarlah ANPRES dari Presiden dan dibahaslah RUU tersebut. 

"Fraksi Gerindra dan PKS jelas menyatakan penolakan tapi 8 fraksi lain menyetujui dan akhirnya disahkan (UU KPK) dengan catatan-catatan yang telah fraksi berikan," tutur mereka. 

Terbiasa menghadapi para politisi tak membuat Najwa mudah goyah hanya karena argumen tertentu. Ia kemudian menjelaskan sikap Partai Gerindra yang sesungguhnya ketika proses UU KPK direvisi.

Menurut informasi yang diperoleh Najwa, Partai Gerindra tak menolak UU itu untuk direvisi. Mereka setuju tapi dengan catatan. Padahal, UU baru itu bisa melumpuhkan komisi antirasuah. Penanganan kasus-kasus korupsi akan mundur ke belakang bila UU itu benar-benar berlaku pada (17/10) mendatang. 

Salah satunya mengenai dibentuknya Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Dalam hal ini, Najwa melihat Gerindra tak menolak konsep pembentukan Dewan Pengawas. 

"Gerindra tidak setuju Dewan Pengawas KPK ditunjuk oleh Presiden. Bukan tidak setuju soal Dewan Pengawas. Hanya itu saja," tulis perempuan yang sudah menekuni profesi sebagai jurnalis selama 20 tahun itu. 

Kewenangan Dewan Pengawas bisa memberikan izin penyadapan pun tidak dipersoalkan oleh Partai Gerindra. Bahkan, Ketua Baleg, Supratman Andi Agtas ketika hadir di program Mata Najwa yang tayang pada (18/9) juga tak mempermasalahkan mengenai Dewan Pengawas. Ia justru terlihat sepakat dengan Masinton Pasaribu dari fraksi PDI Perjuangan yang notabene adalah salah satu pengusul agar UU itu direvisi. 

Dalam komentarnya yang tak lagi ditemukan di Instagram Gerindra, Najwa juga menyentil sikap Partai Gerindra yang berbeda ketika memperjuangkan UU Pemilu pada 2017 lalu. Gerindra menolak adanya ambang batas partai politik yang dapat mengajukan Presiden dan termaktub di dalam UU tersebut. 

Selain Gerindra, ada tiga fraksi lainnya yang juga Walk Out (WO) yakni Demokrat, PAN dan PKS. Fadli yang ketika itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR bahkan mengatakan pihaknya akan mengajukan uji materi RUU Pemilu nomor 7 tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi. 

Namun, sikap serupa tak ditunjukkan ketika membahas revisi UU KPK. Tak ada satu pun partai yang WO ketika sidang pengesahan dilakukan pada (17/9) lalu. Fraksi Gerindra pun memilih bergeming dan tetap ada di dalam ruangan sidang paripurna. 

"Alasan sepakat karena kalah suara menjadi aneh karena kalau memang menolak maka sikap fraksi seharusnya jelas seperti saat Fraksi Gerindra menolak dan walk out hingga kalah voting pada saat pengesahan UU Pemilu," tulis Najwa kemarin. 

Sementara, di akun Twitter milik Partai Gerindra dan mantan co-founder media Asumsi, Iman Sjafei, banjir komentar dari warganet yang mempertanyakan sikap parpol pimpinan Prabowo Subianto itu yang mendua. Seharusnya, apabila tak setuju UU KPK direvisi, maka fraksi di DPR bisa langsung walk out ketika sidang digelar pada (17/9) lalu. 

Ada pula yang meragukan sikap Partai Gerindra, lantaran rumor mereka disebut akan kebagian jatah Menteri dan bergabung dengan kubu pemerintah. Publik merasa kecewa karena tak ada lagi partai oposisi yang melakukan check and balance ke pemerintah. 

Bahkan, tak sedikit warganet yang mempertanyakan mengapa komentar Najwa di akun Instagram Partai Gerindra dihapus. Justru, dengan menghapus komentar pemilik media Narasi TV itu, malah menunjukkan Gerindra tak berani mempertahankan argumennya. 

Jadi, bagaimana menurut pendapat kalian, guys?