Peringati Hari Konstitusi, Prabowo Tegaskan Janji Pengalihan Rp300 T

19 Agu 2025, 16:45 WIB

Menko PMK Pratikno saat mewakili Presiden Prabowo dalam agenda Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-80 MPR RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (18/8/2025).

Intinya sih...

Pratikno menekankan relevansi pemikiran tokoh perjuangan kemerdekaan RI dalam menghadapi tantangan global, seperti Soekarno dan Mohammad Hatta.
Prabowo menegaskan pentingnya negara menguasai kebutuhan banyak orang sesuai Pasal 33 UUD 1945 sebagai benteng pertahanan ekonomi bangsa.
Janji Prabowo untuk pengalihan Rp300 triliun anggaran untuk produktivitas masyarakat, seperti swasembada pangan, Sekolah Rakyat, digitalisasi pembelajaran, dan layanan kesehatan gratis.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan kembali arahan Presiden RI Prabowo Subianto, terkait Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang bukan hanya slogan, tetapi rancang bangun nyata bangsa Indonesia.

Hal tersebut ia sampaikan saat mewakili Presiden Prabowo dalam kegiatan perayaan HUT ke-80 MPR RI, dan Peringatan Hari Konstitusi, di Gedung Nusantara IV, Jakarta, Senin, 18 Agustus 2025.

“Atas nama dan mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, saya menyampaikan pidato dalam peringatan Hari Konstitusi yang mulia ini. Bapak Presiden memberikan amanat khusus untuk menegaskan kembali makna mendalam UUD 1945 bagi perjalanan bangsa Indonesia,” kata Pratikno, dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8/2025).

1. Rp300 triliun anggaran akan dialihkan untuk produktivitas masyarakat

Menko PMK, Pratikno (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Pratikno juga menyampaikan janji Prabowo tentang pengalihan Rp300 triliun anggaran untuk hal bermanfaat yang langsung dirasakan rakyat, seperti swasembada pangan, Sekolah Rakyat, digitalisasi pembelajaran, Sekolah Unggul Garuda untuk anak-anak berbakat, dan layanan kesehatan gratis, serta penguatan bantuan sosial.

Dia mengajak semua pihak agar konsisten menjaga semangat kebangsaan dan terus menjaga kedaulatan NKRI.

“Mari kita hidupkan semangat patriotisme. Patriotisme yang mendorong kita mengabdi untuk negeri. Bukan patriotisme yang sombong. Tetapi patriotisme yang membangun. Presiden meyakini bahwa UUD 1945 adalah kompas kita. Pancasila adalah bintang penunjuk jalan. Para pendiri bangsa adalah teladan kita. Rakyat Indonesia adalah sumber kekuatan kita,” kata Pratikno.

2. Tokoh perjuangan kemerdekaan RI punya pemikiran yang relevan dalam menghadapi tantangan global

Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-80 MPR RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (18/8/2025).

Pratikno menyampaikan, Presiden Prabowo sering kali menekankan para tokoh perjuangan kemerdekaan 1945, seperti Sukarno dan Mohammad Hatta bukan pemimpin biasa. Menurut Prabowo, tokoh tersebut memiliki pemikiran yang sesuai dalam menghadapi tantangan global masa kini.

“Menurut Bapak Presiden, pemikiran Bung Karno, Bung Hatta, dan generasi ‘45 tidak pernah kuno. Mereka adalah arsitek kemerdekaan yang menyusun rancang bangun konstitusi yang jelas dan eksplisit, yakni UUD 1945,” kata dia.

Selain itu, Pratikno juga menyampaikan kembali pernyataan Prabowo yang disampaikan saat Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

“Undang-Undang Dasar 1945 harus kita pelajari. Undang-Undang Dasar 1945 janganlah menjadi mantra, janganlah menjadi slogan, hanya di bibir kita teriak-teriak terus. Undang-Undang Dasar 1945 adalah rancang bangun yang relevan, rancang bangun yang ampuh, rancang bangun yang nyata, dan rancang bangun yang operasional untuk kita gunakan,” Kata dia.

3. Negara harus menguasai kebutuhan banyak orang

Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-80 MPR RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (18/8/2025).

Sementara, Pratikno juga menyampaikan sikap Prabowo terkait Pasal 33 UUD 1945 sebagai benteng pertahanan ekonomi bangsa.

“Presiden Prabowo menegaskan bahwa Pasal 33 mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Berdasarkan asas kekeluargaan, bukan asas konglomerasi. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara harus dikuasai negara, yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara,” kata dia.