Perkawinan Anak Turun, Pemerintah Dorong Pencegahan Lebih Kuat

Di Indonesia pada 2024 tercatat 32.706 permohonan dispensasi kawin yang diajukan dengan 1.022 permohonan diantaranya ditolak.

Arifah mengatakan, tidak hanya remaja, orangtua juga harus paham resiko yang bakal muncul dari perkawinan usia anak, seperti anak perempuan rentan menjadi korban kekerasan, gizi buruk pada anak dan kondisi ekonomi yang buruk karena usia belum layak kerja.

Arifah menilai, Jepara menjadi contoh sukses menurunkan angka perkawinan anak. Hal itu menunjukkan jika wilayah tersebut dinilai baik dalam melindungi dan menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama bagi anak.

Salah satu contoh kasus pada Juli 2025, pengajuan dispensasi kawin anak perempuan 13 tahun dan laki-laki 15 tahun berhasil dicegah. Sebelumnya, kedua orangtua mereka melihat gaya pertemanan kedua anak mereka melampaui batas pergaulan sewajarnya.

“Permohonan dispensasi kawin sempat diajukan ke Pengadilan Agama setempat oleh pemohon dan keluarganya. Kami mengapresiasi pendampingan dan asesmen yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara. Kami tidak memberikan rekomendasi dispensasi kawin, melainkan memberikan konseling sehingga kedua anak tidak jadi menikah sampai sekarang," kata Arifah.

Di Kabupaten Jepara, pada 2024 terdapat 383 pengajuan permohonan dispensasi kawin. Sementara pada 2022 terdapat 535 permohonan dispensasi perkawinan, 2023 terdapat 497 permohonan.

"Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan usia minimal perkawinan adalah 19 tahun dan usia ideal untuk kehamilan pertama adalah 21 tahun," ujarnya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memberikan arahan bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara dispensasi kawin dengan menekankan pada perlindungan hak-hak anak.

Dalam pemeriksaan, hakim ikut serta memberikan nasihat dan melibatkan orang tua dari anak yang akan dinikahkan. Fakta hukum dan bukti-bukti pendukung akan dipertimbangkan secara kuat sebelum mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin.

“Saat ini, sebagian besar hakim meminta rekomendasi hasil asesmen dari UPTD PPA atau Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Anak – anak yang permohonan dispensasi kawinnya ditolak akan mendapatkan pemantauan dan pendampingan untuk memastikan mereka tidak terjerumus dalam perkawinan siri atau perkawinan tidak tercatat, yang dapat berisiko membuat anak tidak terdata serta sulit dipantau pemenuhan hak-haknya,” kata Arifah.