Perkosaan Tak Masuk UU TPKS, Diharapkan Jadi Terobosan di RKUHP
Jakarta, IDN Times - Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sudah sah menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR ke-19 masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022. Namun, dalam UU TPKS isu tindak pidana pemerkosaan yang tak dimuat dan akan dimuat dalam RKUHP mendatang.
Vivi Widyawati, seorang aktivis dari Organisasi Perempuan Mahardhika mengaku setuju perkosaan dimasukkan dalam Rancangan KUHP (RKUHP).
“Definisi perkosaan di KUHP yang sekarang sudah tak cukup lagi untuk dipakai berbagai macam kasus perkosaan yang terjadi di lapangan,” kata dia, kepada IDN Times, 19 April 2022.
1. Perkosaan tak melulu soal penetrasi penis
Nyatanya perkosaan yang ada saat ini bukan hanya melulu soal penetrasi penis, banyak kejadian yang membuat miris saat korban kekerasan seksual yang diperkosa dengan benda.
Ketika itu, tidak diakomodir, maka kejadian perkosaan di luar penetrasi penis tak bisa dilakukan.
“Saya berharap di RKUHP kedepan, itu perkosaan lebih tetap ditulis perkosaan dan definisinya penting lebih dikontekskan, bahwa perkosaan itu ada banyak bentuknya,” kata Vivi.