Perludem Kritik Nasib Disabilitas Mental yang Terpinggirkan di Pemilu

Kritik Titi didasarkan pada Amar Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”.

“Sehingga sudah sewajarnya bagi penderita gangguan jiwa sepanjang tidak ada surat keterangan profesional bidang kesehatan jiwa yang mengatakan bahwa ia tidak mampu memilih di pemilu, maka ia wajib didata dan diberikan hak pilihnya tanpa kecuali,” kata Titi.

Aturan tersebut menurut Titi berlaku bagi Pilkada, namun untuk pemilu, aturan untuk menggunakan hak pilih lebih sederhana lagi yakni berusia 17 tahun dan atau sudah pernah menikah.

“Tidak ada soal sedang tidak terganggu jiwa/ingatan seperti pilkada. Artinya semua warga negara sesuai ketentuan yang ada ya wajib didata sebagai pemilih 2019,” ujarnya.

Titi mendorong agar disabilitas bisa menggunakan hak pilihnya. Jika nanti ada persoalan apakah disabilitas bisa menggunakan pilihnya atau tidak adalah permasalah berbeda.

“Persoalan mereka nanti bisa menggunakan hak pilihnya atau akan mencoblos atau tidak adalah persoalan berbeda. Negara harus memenuhi hak setiap warga negara untuk didata sebagai pemilih pemilu 2019 merupakan sebuah keniscayaan. #disabilitasmental,” katanya.

Disabilitas mental adalah sebuah kondisi episodik, tidak serta merta permanen. Untuk itu Titi mengimbau, untuk meluruskan lagi perspektif dan paradigma soal pemilih disabilitas mental.

“Jangan stigma mereka dengan cemoohan orang gila dan lain sebagainya. Pemilu wajib inklusif dan mengedepankan aksesibilitas,” ujarnya.

Titi menuliskan bahwa disabilitas adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku yang meliputi psikososial, di antaranya schizophrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian. Selain itu, disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, seperti autis dan hiperaktif.

Titi juga mengutip dokter Irmansyah, “Meskipun penderita psikosis mengalami disabilitas dalam sebagian fungsi mentalnya, mereka tetap bisa hidup normal dan mampu menentukan yang terbaik menurut dirinya. Sebagai bagian dari proses pemulihan, penderita sebetulnya perlu didorong, bukan dihambat untuk berpartisipasi”.