Perludem: Pemilu Proporsional Tertutup Tak Jamin Bebas Politik Uang

17 Mar 2024, 16:30 WIB

Warga memasukkan surat suara saat mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Alun Alun Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (30/1/2024). (ANTARA FOTO/Umarul Faruq)

Jakarta, IDN Times - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai pemilihan umum (pemilu) yang digelar secara proporsional tertutup tidak akan menjamin bakal bebas praktik politik uang.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati memaparkan, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi praktik politik uang pada pemilu, misalnya faktor partai politik, budaya koruptif, pendidikan politik di masyarakat dan penegakan hukum.

Mengganti sistem mungkin belum tentu akan menyelesaikan persoalan politik uang, bisa jadi hanya lokusnya saja yang berpindah. Ia menyadari bahwa sistem pemilu yang diterapkan saat ini tentu akan ada kelemahannya. Karena itu, perlu ada evaluasi secara total untuk menghindari praktik politik uang.

Pernyataan ini sekaligus menjawab sikap Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon, yang menilai bahwa Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024 diwarnai dengan praktik politik uang yang sangat masif baik di tingkat daerah maupun pusat.

"Mengganti sistem mungkin belum tentu akan menyelesaikan persoalan politik uang, bisa jadi hanya lokusnya saja yang berpindah," kata Khoirunnisa saat dihubungi, Minggu (18/3/2024).

1. Akar politik uang karena lemahnya ideologis parpol

Ilustrasi warga menggunakan hak pilih di TPS. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Menurut Khoirunnisa akar politik uang berasal dari lemahnya komitmen ideologis partai politik yang belum merata dengan kecenderungan rendah.

Di sisi lain, semakin pragmatisnya masyarakat akibat lemahnya edukasi, tingginya kemiskinan, regulasi yang belum kondusif, budaya koruptis, dan problem penegakan hukum.

Karena itu, menurut dia, kalau hanya sekadar sistemnya yang diganti tentu juga tidak menjamin. Tapi juga perlu mendorong pelembagaan partai, penegakan hukum, dan pendidikan politik di masyarakatnya.

"Akar politik uang (salah satunya) lemahnya komitmen ideologis partai politik yang belum merata dengan kecenderungan rendah," kata dia.

2. Wasekjen Partai Demokrat nilai faktor politik uang karena pemilu proporsional terbuka

Ilustrasi pemimpin (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai, maraknya politik uang, salah satu faktornya dikarenakan sistem pileg dengan proporsional terbuka. Para pemilih bisa secara terbuka mencoblos berdasarkan nama caleg.

Pemilih diberikan kewenangan memilih caleg yang dikehendaki sesuai daftar yang ada di masing-masing partai politik peserta pemilu.

Sementara, sistem proposional tertutup secara teknis pemilih hanya dapat memilih lambang gambar partai saja, sehingga tidak ada daftar nama caleg di surat suara. Caleg yang terpilih disesuaikan berdasarkan nomor urut yang ditentukan oleh mekanisme internal partai.

"Saya juga memohon maaf ke publik dan masyarakat luas karena telah menjadi pejuang sistem terbuka di MK kemarin. Yang ternyata membuat Pileg kali ini jadi lebih 'bar-bar' di semua tingkatan. Tanpa pandang bulu mulai DPRD Kab/Kota, Provinsi sampai RI," ucapnya.

Jansen mengaku, selama ini dirinya salah dalam memperjuangkan penerapan sistem proposional terbuka.

"Dengan ini saya mengubah pandangan dan posisi saya atas itu. Karena melihat realitas dan praktek di pemilu kali ini, ternyata saya telah salah berjuang mempertahankan sistem ini," tutur dia.

3. Jansen dorong sistem proporsional terbuka diubah

Ilustrasi anggota legislatif dipilih lewat Pemilihan Legislatif (Pileg) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Oleh sebab itu, Jansen mendorong adanya perubahan sistem proporsional dalam pileg ke depan. Dia lantas mengajak agar anggota legislatif terpilih ke depannya bisa merevisi aturan sistem pileg, karena sistem proporsional terbuka dianggap menyuburkan politik uang.

"Ketika nanti sudah duduk di DPR, melalui prosedur legislasi tolong ubah sistem ini. Agar pelan-pelan money politik ini berkurang dan hilang. Tidak terus tambah bar-bar dari pemilu ke pemilu," katanya.

"Ketika penindakan terhadap politik uang gagal/tidak jalan, karena semua sudah menganggap ini wajar dilakukan, maka yang tersisa tinggal mengubah sistemnya. Walau belum tentu juga efektif," imbuhnya.