Pernah Usung Saat Pilkada, PDIP dan PKB Bantah Bupati Nganjuk Kadernya

11 Mei 2021, 09:49 WIB

Novi Rahman Hidayat. (facebook.com/Mas Novi Bupati)

Jakarta, IDN Times - Saat Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dua partai pengusung kompak membantah bahwa Novi adalah kader mereka. Dua partai itu yakni PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB, Luqman Hakim, meminta agar Novi tidak dikait-kaitkan dengan partainya. Sebab, sudah ada bukti video pengakuan Novi sebagai kader PDIP. Video itu kemudian diunggah Luqman di akun media sosialnya @LuqmanBeeNKRI, Senin 10 Mei 2021.

"Untuk menepis anggapan bahwa saya kader si A, B, dan C, saya nyatakan dalam konferensi (pers) tadi, saya adalah kader PDIP. Jiwa raga saya adalah PDI Perjuangan," ujar Novi dalam video yang diunggah di akun YouTube Madu TV Network.

Namun, tidak diketahui kapan video pengakuan Novi itu direkam dan diunggah ke media sosial. Argumen Luqman semakin kuat lantaran ada pengakuan dari Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Tatit Heru Tjahjono yang membantah Novi telah menjadi bagian dari pengurus PKB.

"Tadi sudah disampaikan oleh Mas Bupati sendiri bahwa tidak benar Beliau menjadi salah satu pengurus seperti yang selama ini menjadi isu, itu sudah dibantah tidak benar. Maka, sudah disampaikan apa adanya terkait isu-isu yang beredar," kata Tatit di video tersebut.

Novi ditangkap oleh penyidik komisi antirasuah karena diduga menerima suap praktik jual beli jabatan untuk promosi. Menurut keterangan pers yang disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Djoko Poerwanto, ditemukan barang bukti berupa uang senilai Rp647.900.000 di brankas pribadi milik Novi.

Kabareskrim Polri Komjen (Pol) Agus Andrianto menyebut, Novi mematok harga Rp10 juta hingga Rp150 juta untuk pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jatim.

Lalu, apa respons PDI Perjuangan mengenai Novi yang terjaring OTT komisi antirasuah?

1. PDIP sebut Wakil Bupati Nganjuk yang jadi kader, bukan Novi Rahman

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat merotasi 84 pegawai di lingkungan pemerintahan kabupaten (www.nganjukkab.go.id)

Sementara, Ketua DPD PDI Perjuangan wilayah Sumatra Utara Djarot Saiful Hidayat menepis Novi adalah kadernya. Namun, ia tak membantah bila PDIP ikut mengusung Novi dalam Pilkada 2018 lalu. Selain partai berlambang banteng moncong putih itu, Novi juga diusung oleh PKB dan Hanura.

"Yang bersangkutan belum pernah ikut kaderisasi minimal di tingkat pertama. Wakilnya (bupati) yang justru sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim," ungkap Djarot kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Senin malam, 10 Mei 2021.

Pria yang sempat menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga ikut melampirkan potongan layar dari situs Wikipedia. Di sana tertulis afiliasi partai politik Novi adalah PKB. Djarot juga mengirimkan tautan portal media daring yang menulis Novi duduk sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jatim.

2. PKB tak merasa pernah mengeluarkan kartu tanda anggota bagi Novi Rahman

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang kena OTT KPK (ANTARA FOTO)

Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Nganjuk, Jatim membantah pernah mengeluarkan kartu tanda anggota bagi Novi. Ketua DPC PKB Kabupaten Nganjuk Ulum Basthomi mengatakan, Novi juga tak punya jabatan di jajaran kepengurusan PKB.

"Kalau saya melihat di video, ngakunya (dia) kader PDIP. Tidak ada KTA (dari PKB)," ungkap Ulum.

Pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar rapat untuk membahas tertangkapnya Novi oleh penyidik komisi antirasuah.

3. Novi Rahman tertangkap tangan oleh penyidik KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan

Sementara, berdasarkan sumber IDN Times, operasi senyap yang dilakukan KPK dan Bareskrim dipimpin oleh penyidik bernama Harun Al Rasyid. Namun, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Wadah KPK itu diketahui masuk ke dalam daftar 75 pegawai komisi antirasuah yang dinyatakan tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Harun pun membenarkan bila ia menangkap Bupati Nganjuk. "Saya bersama tim dari Mabes Polri," ungkap Harun ketika dikonfirmasi kemarin.

Ia menjelaskan, selain dirinya ada pula dua pegawai di dalam timnya yang tak lolos tes untuk beralih menjadi ASN. "Desas-desusnya dua anggota dari tim satgas saya yang tak lolos, Agtaria Adriana dan Rieswin Rachwel," tutur dia.

Sebelumnya sempat beredar potongan Surat Keputusan (SK) yang diteken oleh Ketua KPK Komjen (Pol) Firli Bahuri bahwa 75 pegawai komisi antirasuah yang tak lulus tes peralihan ASN akan dinonaktifkan. Mereka diminta untuk menyerahkan pekerjaannya ke atasannya. Selain Harun, disebut pula penyidik senior Novel Baswedan juga tak lulus.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo juga mengaku masuk ke dalam daftar 75 pegawai yang tak lolos menjadi ASN. Menurut sumber internal KPK, OTT yang dilakukan di Nganjuk merupakan bagian perjuangan dan loyalitas mereka kepada pemberantasan rasuah.

"This is our last fight. Kami ikhlas apapun yang terjadi. Kami akan tetap berjuang," ungkap sumber internal itu.

Namun, pimpinan KPK justru melimpahkan pengusutan kasus terhadap Bupati Nganjuk ke Bareskrim Mabes Polri.