Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada pelajar di halaman Kantor Wali Kota Sorong, Papua Barat, Sabtu (28/08/2021) (ANTARA FOTO/Olha Mulalinda)
Selain itu, kata Hanafi, Disdik sudah menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk setiap sekolah. Bagaimana sarana prasarana, seperti fasilitas cuci tangan harus tetap tersedia dengan kondisi baik.
Lalu juga dibentuk Satgas COVID-19 di sekolah beserta tim asesmen yang diisi komite. Mereka ditugaskan memantau memobilisasi siswa. Mereka pula yang akan mengevaluasi sekaligus yang berwenang memberikan izin selain orang tua siswa itu sendiri.
"Kita juga mengimbau setiap guru untuk melakukan rapid test secara berkala (terutama untuk tim satgas) dan guru kelas yang kontak langsung mengajar siswa. Mendata dan memastikan bahwa siswa dan guru yang sakit atau merasa tidak enak badan untuk tidak ke sekolah," urai Hanafi.
Terkait vaksin, kata Hanafi, per 9 September 2021 sudah 29.390 atau 70,4 persen dari total 41.730 siswa negeri dan swasta sudah divaksin. Dengan rincian 13.985 atau 60 persen siswa swasta dan 15 405 atau 83,5 persen siswa dari sekolah negeri.
Tak hanya siswa, vaksinasi untuk guru juga sudah 93,6 persen. Dari total guru swasta dan negeri sebanyak 3.269 orang, sudah 3.060 atau 93,6 persen guru sudah divaksin.
"(Sebanyak) 2.006 guru swasta dan 1.054 guru negeri sudah divaksin," kata Hanafi.
Terkait kapan waktu pelaksanaan PTM Terbatas diberlakukan, Hanafi mengatakan, Pemkot Bogor tak ingin terburu-buru sebelum semua teknis dipenuhi. Tetapi terus diupayakan untuk secepatnya dilangsungkan.
"PTM Terbatas ini untuk kelas 4, 5, dan 6 SD, SMP dan SMA. Makanya kita undang juga KCD dan Kemenag tadi. Karena PTM ini juga provinsi menyerahkan kepada daerah masing-masing," katanya.