Jakarta, IDN Times - Pemerintah telah mengalokasikan dana anggaran pertemuan tahunan IMF-World Bank, di mana Indonesia dipilih sebagai tuan rumahnya. Namun, terkait dengan anggaran IMF tersebut, pemerintah sempat mendapatkan kritikan publik karena dinilai menghambur-hamburkan anggaran.
Menanggapi hebohnya kritikan publik terhadap dana anggaran IMF, Ketua Pelaksana Harian Annual Meeting IMF-World Bank Susiwidjiono pun memberikan rincian dana yang diminta oleh pemerintah.
Susi menjelaskan, Annual Meeting IMF-World Bank adalah salah satu acara terbesar yang diselenggarakan di Indonesia. Dihadiri oleh 189 negara, dengan jumlah dedikasi sebanyak 18 ribu hingga 20 ribu orang, tentunya membutuhkan persiapan yang matang.
"Jadi tidak akan ada lagi event besar dengan kehadiran high profile tertinggi, yang hadir adalah semua menteri keuangan, menteri pembangunan, gubernur seluruh Indonesia.
Plus, semua pelaku utama keuangan, dan ekonomi bisnis di dunia. Jadi high profile dengan eksposur sebesar itu. Jadi karena itu, kami akan mempersiapkan dengan hati-hati," ujar Susi di Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Jumat (11/5).
Ia pun mengungkapkan jika persiapan dari perhelatan IMF ini sudah mulai dari 2014. Dan kemudian mengajukan proposal dan Indonesia disepakati menjadi tuan rumah acara ekonomi terbesar tersebut.
"Bagian persiapan ini sebenarnya kita mulai di 2014 pada saat mengajukan proposal sebagai house governance. September 2014 mengajukan proposal. Kemudian disepakati Oktober 2015, Indonesia sudah menjadi house governance," terang Susi.
Susi menerangkan, setiap tahun pihak panitia nasional selalu berdiskusi dengan pihak panitia IMF-World Bank. Dan di dalam diskusi tersebut, tak jarang terjadi perubahan-perubahan teknis, terkait dengan teknologi, konsep keamanan, dan lainnya. Akhirnya, setelah terjadi banyak perubahan, pihak panitia nasional menyepakati beberapa kontrak untuk tahun 2017 dan 2018.
Ia pu kemudian menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan dana anggaran sekitar Rp 855,5 miliar. Anggaran tersebut adalah jumlah pagu atau batas tertinggi anggaran, yang dianggarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari 2017 dan 2018.
"Akhirnya di 2017, kita sudah sepakati di beberapa kontrak untuk 2017 dan 2018. Untuk 2017, kontrak sebesar Rp 10,4 miliar. Dari pagunya Rp 45,4 miliar, realisasinya Rp 10,4 miliar," terang Susi.
"2018, pagunya Rp 810 miliar, kontraknya Rp 556 miliar. Jadi kalau kita total 2017, 2018, pagunya Rp 855,5 miliar. Sementara kontrak dan realisasi itu kira-kira Rp 566,9 miliar. Apakah angkanya masih terus seperti ini? Kita masih diskusi terus nih," lanjutnya.
Susi memaparkan, nantinya Bank Indonesia pun akan membantu penanggungan biaya. Ia mengungkapkan bahwa BI akan menanggung biaya hotel, venue, dan kantor.
"Hotel, venue, dan office sudah berapa besar? Teman-teman BI juga masih berhitung terus karena ada perubahan. 21 official hotel. Kira-kira biayanya sekitar Rp 200 miliar," ungkapnya.
Susi pun kembali menjelaskan bahwa biaya yang dikeluarkan Indonesia tersebut nantinya akan kembali lagi ke negara. Karena menurutnya, Indonesia hanya akan menanggung persiapan untuk para tamu yang hadir, dan bukan menanggung keperluan para tamu.
Ia pun mencontohkan tentang hotel. Para tamu nanti akan membayar sendiri tanggungan hotel, dan tugas Indonesia hanya untuk memesan hotel tersebut saja.
"Misalkan hotel, mereka akan bayar sendiri kita hanya booking saja untuk pesan hotel. Office, kami menyediakan 650 office di Nusa Dua. Jadi kalau dilihat, beberapa hotel disitu, kita tutup satu bulan dan kita sulap jadi office," jelas dia.
"Mereka membayar ke Pemerintah Indonesia. Jadi di masuk ke PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Jadi ada yang bayar ke kita. Jadi hotel, venue, office," sambung Susi.