Jakarta, IDN Times - Mantan Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, KPK harus membuktikan bahwa mereka ada untuk publik. Menurutnya, hal itu sangat penting.
"Kenapa ini penting? Karena banyak respons di medsos, banyak pertanyaan 'KPK emang masih ada'? Nah, harus dibuktikan sebaiknya bahwa KPK itu ada dalam artian KPK bermanfaat bagi masyarakat banyak, menjawab harapan masyarakat," kata Febri dalam wawancara khusus (wansus) bersama IDN Times, Rabu 30 September 2020.
Febri mengatakan, harapan masyarakat sebenarnya bisa dibaca di media massa, media sosial, mau pun pendapat tokoh bangsa. Hal itu bisa menjadi cermin untuk KPK berkaca atas kinerjanya selama ini.
"Sekarang misalnya, banyak yang bertanya tentang Harun Masiku, bertanya tentang penuntasan kasus pasca-OTT KPU misalnya. Tentu itu jadi kewajiban kita di KPK untuk bisa menyelesaikan itu. Nah, itu yang perlu dijawab dengan betul-betul menunjukkan kerja yang substantif," katanya.
Febri melanjutkan, KPK adalah milik publik. Dia menilai, bekerja di KPK tidak sekadar apa yang kita pikir benar dari dalam, melainkan juga mendengar apa keinginan dari masyarakat.
"Bahwa orang-orang di dalam KPK harus punya visi ya, tapi mendengarkan publik itu jauh lebih penting agar KPK betul-betul dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia. Bukan claim saja, bukan seremonial saja, buka gimmick saja misalnya. Kerja substantif, lah, yang dibutuhkan," ucap Febri.
Febri meyakini, KPK adalah lembaga yang diharapkan publik. Dia berharap, siapa pun yang berada di KPK, harus menjaganya dan bekerja sebaik-baiknya.
"Bukan bekerja sendiri saja, tapi menjawab harapan publik. Dan cara menjawab harapan publik adalah dengan kinerja," ujarnya.
Dia menambahkan, kinerja hanya bisa didapatkan jika KPK bersikap independen. Kemudian, syarat paling utama jika ingin pemberantasan korupsi berhasil, yaitu komitmen politik yang utuh untuk pemberantasan korupsi.
"Kenapa saya bilang utuh? Karena tidak cukup hanya dengan pidato, tidak cukup hanya dengan mengatakan saya berkomitmen mendukung KPK, tetapi secara utuh dengan bentuk-bentuk konkret lainnya," tuturnya.
Febri memutuskan mengundurkan diri dari KPK pada Jumat 18 September 2020. Sebelum bergabung dengan KPK, Febri pernah menjadi aktivis di Indonesia Corruption Watch (ICW). Dia ditunjuk menjadi Jubir KPK pada 6 Desember 2016. Pada tahun 2018, diterbitkan Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.
Dalam aturan itu juga dijelaskan pembeda antara tugas Jubir KPK dengan Kepala Biro (Kabiro) Humas KPK. KPK lantas menunjuk dua Plt Jubir untuk menggantikan Febri pada 27 Desember 2019. Sejak saat itu, Febri menjabat sebagai Kabiro Humas KPK dan akhirnya mengundurkan diri. Kini, pengunduran diri Febri dari KPK masih dalam proses.