Pesan KSAD pada Pangdam Jaya Baru: Ciptakan Rasa Aman di Ibu Kota

12 Jan 2022, 13:53 WIB

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman ketika memberikan pengarahan kepada prajuritnya (www.instagram.com/dudung_abdurachman)

Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman menyampaikan pesan khusus kepada Mayor Jenderal Untung Budiharto ketika resmi menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya pada Senin, 11 Januari 2022. Dudung meminta agar Mayjen Untung menciptakan rasa aman dan tenteram bagi seluruh warga yang beraktivitas di ibu kota. Caranya dengan mewaspadai setiap kegiatan dan perkembangan situasi di Jakarta.

Mayjen Untung tetap dilantik menjadi Pangdam Jaya meski menuai sorotan tajam dari publik. Untung pernah dibui selama 30 bulan karena terbukti menjadi anggota Tim Mawar Kopassus yang menculik aktivis prodemokrasi. Sebagian dari aktivis yang diculik pada periode 1997-1998 ada yang belum kembali.

"Ciptakan rasa aman dan tenteram serta tetap mewaspadai situasi, sehingga berbagai hal dan langkah antisipasi bisa dilakukan sedini mungkin," ujar Dudung seperti dikutip dari keterangan tertulis Dinas Penerangan TNI AD pada Rabu, (12/1/2022).

Ia mengatakan berdasarkan pengalaman pribadinya, kiprah dan aktivitas Kodam Jaya akan selalu dimonitor oleh pemerintah pusat. Sebab, 60 persen kegiatannya ada di wilayah kegiatan pemerintah pusat. Sedangkan, 40 persen sisa kegiatannya adalah kegiatan pemerintah daerah.

Baik hal yang positif maupun negatif yang terjadi di Kodam Jaya, kata Dudung, akan termonitor oleh pemerintah pusat. "Sebagai Pangdam Jaya, akan lebih banyak bertemu dengan presiden daripada gubernur," katanya lagi.

Lalu, dengan rekam jejak Mayjen Untung di masa lalu, bisakah rasa aman dan tenteram itu tercipta?

1. Situasi Jakarta harus dijaga kondusivitasnya karena berpengaruh ke daerah lain

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman memimpin pelantikan Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya pada Senin, 10 Januari 2022 (www.instagram.com/@kodam_jayakarta)

Pesan lain yang disampaikan oleh Dudung yaitu Jakarta harus dalam kondisi yang kondusif. Apabila Jakarta goyang, maka akan berpengaruh ke wilayah lain di Indonesia.

Selain itu, mantan Pangkostrad tersebut juga meminta Untung agar dapat membangun komunikasi sosial. "Lakukan inovasi, imajinasi, dan kreativitas yang positif yang nantinya akan tercermin bahwa TNI AD betul-betul dicintai dan disayangi oleh masyarakat," kata Dudung.

2. Orang tua aktivis korban penculikan kecewa pelaku penculikan dijadikan Pangdam Jaya

Paian Siahaan, orang tua aktivis yang diculik oleh tim mawar Ucok Siahaan ketika memberikan keterangan pers (Tangkapan layar YouTube KontraS)

Sementara, orang tua salah satu aktivis korban penculikan oleh Tim Mawar Kopassus, Paian Siahaan, mengaku kecewa ketika mendengar Mayor Jenderal Untung Budiharto tetap dilantik sebagai Pangdam Jaya. Sebab, Untung adalah satu dari 11 anggota Tim Mawar yang telah menculik putranya, Ucok Munandar Siahaan, pada periode 1997-1998 lalu.

Sudah 24 tahun berlalu, tetapi keberadaan Ucok hingga kini masih belum jelas. Paian pun tidak tahu apakah putranya itu masih hidup atau sudah mati.

"Kami selaku orang tua korban penculikan, merasa harga diri kami ini sudah semakin diinjak-injak. Artinya, kami tidak lagi dianggap sebagai seorang warga yang seharusnya mendapat perhatian dari presiden," ujar Paian ketika memberikan keterangan pers secara daring di kanal YouTube KontraS, Jumat, 7 Januari 2022.

Ia merasa dikhianati lantaran Presiden Joko "Jokowi" Widodo pernah memanggilnya dan keluarga korban aktivis lainnya sebanyak dua kali. Paian pernah juga bertemu dengan Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko satu kali di lingkungan Istana.

"Di dalam pertemuan itu, kami sudah mengatakan kepada beliau betapa perihnya hati kami yang selama 24 tahun meminta keadilan atas penculikan anak kami," tutur dia.

Namun, alih-alih diberikan keadilan, Paian justru dihadapkan pada kenyataan salah satu penculik putranya tetap mendapatkan karier cemerlang. Bahkan, diberikan posisi sebagai panglima pertahanan di wilayah Ibu Kota.

"Jadi, semakin menjadi jelas bagi kami bahwa tidak ada niat sedikit pun dari Pak Jokowi untuk menyelesaikan kasus ini (penghilangan paksa terhadap aktivis) pada periode keduanya. Padahal, di nawacita, beliau sempat menulis bahwa salah satu prioritasnya yaitu ingin menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu," katanya.

Paian semakin bingung karena Untung jelas terbukti bersalah di Mahkamah Militer pada tahun 1999 telah melakukan penculikan terhadap sejumlah aktivis. Ia pun mengakui perbuatannya di hadapan majelis hakim.

"Tapi, mengapa sudah melakukan tindak kejahatan malah masih bisa diterima sebagai anggota TNI dan dapat jabatan sangat mentereng di negara kita ini?" tanyanya.

3. Anggota TNI yang punya rekam jejak melanggar HAM berpotensi mengulangi perbuatannya

Mayor Jenderal Untung Budiharto yang ditunjuk sebagai Pangdam Jaya (Tangkapan layar YouTube BNPT)

Sementara, Koordinator KontraS Fathia Maulidiyanti mengatakan ada konsekuensi fatal bila Mayjen Untung tetap dilantik sebagai Pangdam Jaya. Ia mewanti-wanti perbuatannya di masa lalu yang melanggar HAM berpotensi terulang.

Sebab, di masa lalu, ia tidak diberikan hukuman yang menyebabkan efek jera. Berdasarkan putusan banding di Mahkamah Militer II pada tahun 2000, Untung divonis 30 bulan bui, namun tidak jadi dipecat dari institusi TNI.

"Hal itu menyebabkan adanya potensi dari institusi TNI, kepolisian atau pemerintah melakukan tindakan kekerasan yang sama di masa mendatang karena sebelumnya tidak diberikan hukuman yang menimbulkan efek jera," kata Fathia seperti dikutip dari YouTube KontraS.

Ia menilai meski Indonesia sudah terlepas dari Orde Baru, tetapi pada praktiknya tidak demikian. Sebab, masih banyak tindak kekerasan yang dialami aktivis HAM, petani hingga warga biasa.