Petisi Tolak Ujian Nasional Muncul, Ditandatangani 1.469 Warganet

06 Nov 2024, 11:08 WIB

Dini Suciatiningrum

Petisi Tolak UN/change.org

Intinya sih...

Aliansi Pendidikan Baik membuat petisi menolak kembalinya Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan
Ujian Nasional tidak menentukan kelulusan sejak 2016, mengubah fokus pembelajaran pada penguasaan kompetensi dan karakter murid
Ujian Nasional dianggap tidak adil, merugikan guru, dan berdampak negatif pada anak-anak secara sosio psikologis

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Aliansi Pendidikan Baik membuat petisi menolak kembalinya Ujian Nasional sebagai ujian yang menentukan kelulusan murid.

Petisi ini muncul usai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengeluarkan pernyataan akan mengkaji ulang Ujian Nasional. Petisi yang dikeluarkan pada 1 November ini sudah ditandatangani 1.469.

"Perkembangan tersebut menimbulkan keresahan kami terhadap kualitas pembelajaran bagi murid dan anak kami," tulis Aliansi dalam petisi di change.org, Rabu (6/11/2024).

1. Ujian Nasional ditetapkan tidak lagi menentukan kelulusan murid di 2016

Sembilan sekolah tingkat SMA/SMK di DIY mulai menggelar uji coba kelas tatap muka, Senin (19/4/2021). IDN Times/Tunggul Damarjati

Aliansi menyampaikan selama15 tahun terakhir, telah terjadi transformasi pendidikan khususnya perubahan Ujian Nasional melalui keputusan Mahkamah Agung untuk menghapus Ujian Nasional. Keputusan tersebut menjadi amanah bagi Menteri Pendidikan sejak Anies Baswedan, Muhadjir Effendy, dan Nadiem Makarim, serta menjadi amanah pula bagi Abdul Mu'ti dan Satryo Brodjonegoro.

"Usaha panjang tersebut berbuah baik, pada tahun 2016, Ujian Nasional ditetapkan tidak lagi menentukan kelulusan murid. Pada tahun 2020, Ujian Nasional dihapuskan. Perubahan ini membawa angin segar dalam suasana pembelajaran," ujarnya.

2. Isu untuk mengembalikan Ujian Nasional

ilustrasi mengerjakan latihan soal untuk menghadapi ujian sekolah (pexels.com/Max Fischer)

Menurutnya kebiasaan belajar untuk ujian, sedikit demi sedikit, bergeser menjadi belajar untuk penguasaan kompetensi dan penguatan karakter. Perubahan itu tidak bisa cepat, butuh waktu bagi murid, guru dan orang tua untuk melupakan kebiasaan lama dan membangun kebiasaan baru.

"Di tengah proses tersebut, muncul isu untuk mengembalikan Ujian Nasional. Berawal dari sebuah kejadian, menular menjadi suara yang semakin keras," tegasnya.

3. Aliansi Pendidikan Baik tolak UN

Wapres Gibran Rakabuming Raka cek program makan siang gratis di SMPN 270, Jakarta Utara. (dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Untuk itu, Aliansi Pendidikan Baik menolak diadakan ujian nasional sebab membuat pembelajaran fokus pada pencapaian hasil ujian, bukan penguasaan kompetensi dan penguatan karakter murid untuk siap menghadapi tantangan nyata kehidupan.

Ujian Nasional tidak adil mengukur kemampuan murid dalam waktu singkat dan mengalahkan pengamatan dan asesmen yang terjadi sepanjang proses pembelajaran.

"Ujian Nasional tidak menghargai profesi guru dan satuan pendidikan yang mempunyai kompetensi dan otonomi profesional dalam melakukan evaluasi pembelajaran murid," ujarnya.

Selain itu ujian nasional berdampak negatif pada anak-anak yang masih rentan secara sosio psikologis terhadap tekanan yang berlebihan dan mengabaikan tahap perkembangan di tingkat dasar serta menengah yang berbeda dengan pendidikan tinggi dan memperlebar kesenjangan akses pendidikan yang menyebabkan anak-anak marjinal dari orang tua miskin dan/atau di daerah pelosok semakin jauh tertinggal.