Jakarta, IDN Times - Provinsi Papua bakal menggelar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Juni 2018. Selain itu tujuh wilayah di sana juga akan mengadakan pemilihan Walikota/Bupati. Daerah tersebut adalah Biak Numfor, Deiyai, Jayawijaya, Membramo Tengah, Mimika, Paniai, dan Puncak.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan gambaran bagaimana kerasnya Pilkada di sana sehingga memerlukan perhatian khusus.
Di Papua, khususnya wilayah pegunungan, masyarakat menggunakan sistem noken dalam proses pemungutan suara. Noken merupakan tas masyarakat Papua yang terbuat dari akar pepohonan.
"Berdasarkan putusan MK yang dikuatkan oleh penyelenggaraan Pemilu, dari 29 kabupaten/kota, terdapat 13 daerah yang diberikan privilege untuk melaksanakan pemilihan dengan sistem noken. Di Pilkada tahun ini ada 6 daeah yang berlaku sistem ini yaitu Membramo Tengah, Paniai, Puncak, Deiyai, Jayawijaya dan Mimika," ujar Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/1).
Teknis penggunaan sistem ini, noken dipasang di TPS sesuai dengan jumlah calon kepala daerah di tempat tersebut. Selanjutnya, warga diminta duduk di depan noken sesuai dengan nomor urut kandidat yang dipilih. Petugas KPPS lalu menghitung orang yang duduk di depan noken tersebut sebagai sebuah suara.
Namun, menurut Titi, sistem noken ini dianggap rentan kecurangan dan berpotensi memicu konflik di masyarakat hingga memakan korban jiwa.
"Sayangnya beberapa daerah yang melaksanakan sistem noken merupakan daerah yang tercatat sering pecah konflik kekerasaan, hingga menelan korban jiwa. Wajar saja jika publik sulit memisahkan antara noken dan konflik kekerasaan," kata Titi.
Titi juga menyebut kekerasan Pilkada di Papua terjadi di semua tahapan Pilkada. Pasalnya, sejak 2010 hingga 2014, daerah seperti Puncak, Yahukimo, Lanny Jaya, Tolikara, Dogiyai, dan Jayawijaya rentan terjadi kekerasaan di Pilkada.
"Kami akumulasi hingga 71 warga negara yang tewas sepanjang momentum tersebut. Hal ini belum termasuk korban luka serta jumlah harta benda, baik milik masyarakat maupun pemerintah yang turut dikorbankan," ujarnya.
Menurutnya, di 2017 jatuhnya korban juga terjadi di 2 kabupaten yaitu Puncak Jaya dan Intan Jaya. Bahkan di tahun tersebut, 19 orang tewas, puluhan luka-luka serta sejumlah fasilitas negara dan pribadi rusak berat.
"Satu contoh nyata betapa kerasnya Pilkada Papua tahun lalu terjadi di Tolikara. Meski tak ada korban jiwa, tapi kerusuhan tak terelakan. Bahkan keributan sampai ke Jakarta saat belasan orang yang menjadi pendukung paslon kalah, merusak kantor Kemendagri beberapa waktu lalu," ungkapnya.
Pernyataan Titi tersebut diamini oleh Komisioner KPU Arief Budiman. Menurutnya, di tahun ini pun kekerasaan di Papua sudah mulai terlihat.
"Di tahap pencalonan sekarang ini yah seperti di Jaya Wijaya itu kantor KPU-nya dirusak, padahal baru diresmikan beberapa hari lalu oleh Pak Arief, karena ada calonnya yang gak dapat partai," kata Ilham pada kesempatan yang sama.
Tak hanya itu, di Jaya Wijaya juga saat ini tengah terjadi sengketa dari Partai Gerindra dan Hanura. Sehingga bukan tidak mungkin keributan terjadi di proses selanjutnya.
"Kemudian di masa pungut hitung biasanya itu ribut, di rekapitulasi juga, ketika diketahui calonnya tidak lolos, tidak menang, maka itu langsung ada gejolak konflik, pengalaman di Tolikara, pengalaman di Hutan Jaya, Lani Jaya itu biasanya di rekapitulasi," jelasnya.
Untuk itu, Ilham memastikan KPU akan bekerja maksimal di Papua agar konflik tak terjadi di sana. KPU juga menggandeng seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan iklim pesta demokrasi yang aman dan damai di Papua.
"Karena kalau ada pelanggaran itu akan memicu ketidakpuasan masyarakat kepada Pilkada, kita akan upayakan orang-orang di bawah ini PPK, PPS di bawah lagi KPPS agar tidak melanggar perturan perundang-undangan, apalagi diketahui dari awal mereka melakukan kecurangan itu kan memicu ketidakpuasan yang memicu konflik," kata dia.