Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan, penyanderaan pilot Susi Air tak terkait penangkapan Lukas Enembe dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
"Tidak ada kaitannya dengan DOB dan Lukas Enembe," kata dia di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2023).
Mahfud menjelaskan, penyanderaan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philips Mark Mehrtens, dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya. Gerombolan itu sudah ada jauh sebelum kasus korupsi Lukas Enembe muncul.
"Tidak ini yang menyandera orang asing ini adalah Kogoya. Kogoya ini sejak bertahun tahun lalu sebelum ada urusan Enembe sebelum ada DOB itu memang sudah memberontak," kata dia.
Keberadaan KKB pimpinan Kogoya selalu menantang aparat TNI dan Polri. Namun, ketika dicari kelompok tersebut justru bersembunyi. Padahal, kata Mahfud, jika memang mereka menantang maka seharusnya tidak sembunyi.
"Dan sudah selalu mengomongkan tantang-tantang, ayo tentara datang ke sini, tapi sesudah dicari hilang. Seharusnya kalau sudah nantang muncul," tutur dia.
Lebih lanjut, Mahfud juga memaparkan alasan mengapa hingga kini otoritas setempat belum melakukan pembebasan sandera. Hal itu karena yang menjadi sandera adalah WNA Selandia Baru dan pihak Selandia Baru meminta agar tidak ada kekerasan.
"Tetapi begitu kita mau bergerak, kan pemerintah Selendia Baru datang ke sini dan memohon tidak ada tindak kekerasan karena itu warga kami agar masalah ini tidak menjadi masalah internasional," kata dia.
Peneliti keamanan dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Dominique Nicky Fahrizal, mengatakan pilot maskapai Susi Air, Kaptena Philip Mark Mehrtens, harus secepatnya dibebaskan pasukan gabungan TNI dan Polri. Sebab, kata dia, semakin lama ia berada dalam cengkeraman KKB, maka nyawanya semakin terancam.
Pilot asal Selandia Baru itu sudah berada di tangan KKB sejak 7 Februari 2023. Artinya, ia sudah disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya hampir dua pekan.
"Secara taktikal ya karena ini menyangkut nyawa, keselamatan jiwa, bebaskan dulu (korban) penyanderaan. Pemerintah harus menyelenggarakan operasi khusus untuk pembebasan sandera itu," kata Nicky ketika dihubungi IDN Times, Minggu (19/2/2023).
Meski ia tak menampik bisa saja jatuh korban, baik di tim yang menyelamatkan maupun sandera sendiri. Tetapi, kata Nicky, itu semua bisa diminimalisasi bila operasi penyelamatan sandera disusun secara matang.
"Potensi adanya korban dalam operasi pembebasan sandera, pasti ada. Bahkan, ketika (Kopassus) terlibat dalam pembebasan sandera Garuda Indonesia di Thailand yang dikenal dengan Operasi Wolya, itu pun ada korban," tutur dia.
Nicky menilai dalam operasi pembebasan Mehrtens, sudah tak bisa lagi personel Polri yang berada di garda terdepan. Justru, personel TNI yang harus memimpin.
"Karena untuk pembebasan sandera yang berada di tengah-tengah hutan seperti itu, maka hal tersebut menjadi (kewenangan) satuan 81 Kopassus atau Denjaka Marinir. Operasi ini kan masuk ke dalam kontra teror," ujarnya.
Namun, Nicky mewanti-wanti bila akhirnya diputuskan pasukan khusus yang turun, maka dibutuhkan keputusan politik antara pemerintah dan DPR.