Pilpres 2019-BPN Temukan 17 Juta DPT Tak Wajar

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria pun menjelaskan, data yang mereka nilai janggal karena adanya tanggal-tanggal kelahiran tertentu yang membludak.

Dari data yang ada, pihaknya menemukan 17,5 juta pemilih yang dinilai tidak wajar, di antaranya bertanggal lahir 1 Juli sebanyak 9,8 juta 170 ribu. "Lalu yang bertanggal lahir 31 Desember 5,3 juta sekian, lalu ada yang lahir tanggal 1 bulan Januari 2,3 juta sekian,” kata Riza.

“Ini yang kami anggap tidak wajar sebanyak 17,55 juta sekian karena menurut data grafik yang lain-lain itu berkisar kurang lebih 400 sampai 500 ribu. Ini ada lompatan yang luar biasa sampai 10 kali, bahkan ada yang sampai 20 kali lipat,” sambungnya.

Pada hari-hari lain, kata dia, rata-rata ada 520 ribu orang lahir. "Ya terus tiba-tiba 1 Juli ada 9,8 juta terus tanggal 2 Juli kembali ke 520 ribu dan ini kan kita anggap gak wajar,” Hasyim melanjutkan.

Selain tanggal kelahiran yang dianggap tak wajar, BPN juga meminta klarifikasi KPU terkait adanya 300 ribu lebih orang yang berumur di atas 90 tahun.

“Ini juga menurut kami tidak wajar, jumlahnya cukup besar. Kemudian ada yang berumur di bawah 17 tahun sampai 20.475. Ini juga menurut kami yang tidak umum dan tidak wajar,” tutur Riza.

Terlebih, BPN kembali menemukan data yang tidak wajar. Firza sebut ada data satu Kartu Kaluarga (KK) berisi 400 nama.

“Ada KK, kami anggap salah salah, ada di kabupaten banyuwangi, ada 41.555 nama, ini juga kami anggap tidak wajar. Banyak sekali, ada beberapa nama sampe 400 nama, 1.700 nama 1.800 nama dalam satu KK. Nah ini kita minta klarifikasi kepada KPU untuk sama-sama mengecek,” ujar Riza.

Sementara itu komisioner KPU, Viryan Aziz mengklarifikasi temuan BPN mengenai data pemilih dari per 1 Maret 2019 yang disampaikan kepada KPU.

“Informasi yang kami terima (Disdukcapil) data itu hasil dari pencatatan di bawah. Misalnya ada pemilih pada saat kegiatan administrasi kependudukan, tidak ingat lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, hal-hal seperti itu kemudian disamakan tanggal lahirnya,” kata Viryan setelah pertemuan dengan BPN yang berlangsung kurang lebih tiga jam.

“Ada yang tanggal 1 bulan 7, tanggal 1 bulan 12 dan tanggal 1 bulan 1. Dan ini bukan hanya sekarang, pemilu sebelumnya sudah ada seperti ini, 2014 juga seperti itu. Dengan demikian ini bukan data tidak wajar, tetapi data yang secara administrasi kependudukan, demikian adanya,” sambung Viryan.