Pimpinan Baru KPK Ogah Hadir Satu Forum dengan Peneliti ICW, Kenapa?

31 Des 2019, 06:40 WIB

(Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango) ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua KPK yang baru, Nawawi Pomolango, kesal ketika mengetahui sudah dihakimi lebih dulu oleh organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai pimpinan yang paling buruk dalam 16 tahun komisi antirasuah itu berdiri. Padahal, kendati sudah dilantik oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada (20/12) lalu, hingga kini mereka belum efektif bekerja. Salah satu penyebabnya terpotong hari libur Natal dan Tahun Baru 2020.

Adalah peneliti ICW, Kurnia Ramadhana yang menyebut tahun 2019 merupakan tahun terburuk dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebab, presiden dan DPR meloloskan lima pimpinan yang memiliki catatan dalam rekam jejaknya. Proses itu semakin lengkap dengan merevisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kenapa saya katakan pimpinan jilid V paling buruk? Karena lima orang ini dihasilkan dari proses seleksi yang banyak persoalan," ujar Kurnia ketika memberikan keterangan pers mengenai catatan akhir tahun upaya pemberantasan korupsi 2019 di kantor ICW pada Minggu (29/12).

Lalu, apa tanggapan Nawawi mendengar pernyataan Kurnia itu?

"Luar biasa ICW di era Bung Kurnia. Mampu menilai kami sebagai yang terburuk di saat kami justru belum bekerja," kata Nawawi melalui keterangan tertulis pada Senin (30/12) kemarin.

Tindak lanjut dari pernyataan itu, Nawawi dan empat pimpinan KPK lainnya memilih enggan satu forum dengan ICW. Wah, kok begitu ya?

1. Pimpinan KPK menegaskan dalam bekerja tidak membutuhkan ICW

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Mantan hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar itu menyebut sebagai tindak lanjut dari pernyataannya yakni ke depan mereka tak mau hadir dalam satu forum bersama peneliti dari ICW. Lagipula, kata Nawawi, mereka tidak membutuhkan kehadiran organisasi masyarakat sipil tersebut.

"ICW di era Bung Kurnia ini semakin luar biasa, hebat, dan paling cerdas. Paling benar. Tapi, InsyaAllah pastinya kami tidak membutuhkannya di masa yang akan datang," tutur Nawawi dalam keterangan tertulis.

Ia melanjutkan tak akan bersedia hadir dalam forum yang mengundang ICW dan peneliti Kurnia Ramadhana di dalamnya.

"Karena rasanya 'malu' kami yang 'terburuk' ini harus duduk berdiskusi dengan yang paling hebat paling cerdas seperti Beliau," katanya lagi.

2. Pimpinan KPK jilid V disebut-sebut terpilih karena selera DPR dan Presiden

Lima Pimpinan KPK (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Lima pimpinan KPK yang dilantik Presiden Jokowi pada (20/12) disebut-sebut adalah paket dengan komposisi yang sesuai dengan selera parlemen dan presiden. Kurnia menggaris bawahi publik sudah bisa memprediksi pimpinan penerus Agus Rahardjo cs akan bermasalah lantaran panitia seleksinya turut memiliki permasalahan serupa. Salah satunya, ada beberapa anggota pansel yang diduga memiliki kedekatan dengan salah satu institusi penegak hukum.

"Alih-alih mendapatkan figur yang berintegritas, proses seleksi Komisioner KPK justru menghasilkan orang-orang bermasalah," kata Kurnia pada Minggu kemarin.

ICW mencatat ada tiga hal yang mendasari mereka berpendapat pimpinan jilid V diprediksi akan melemahkan komisi antirasuah. Pertama, pimpinan jilid V mengabaikan integritas lantaran tidak rutin melaporkan harta kekayaan, kedua, DPR dan presiden mengabaikan rekam jejak lima pimpinan di masa lalu. Salah satu yang dirujuk oleh ICW yakni dugaan kuat bahwa Firli telah melanggar kode etik saat masih menjadi Deputi Penindakan.

Ketiga, pansel tidak mengakomodir masukan publik.

"Penting untuk diingat, bahwa Keppres pembentukan pansel serta UU KPK selalu menempatkan masyarakat sebagai stakeholder pemberantasan korupsi. Namun, alih-alih itu dilakukan, baik pansel dan DPR malah menutup akses bagi publik dan tetap bertahan dengan calon yang diduga memiliki banyak persoalan di masa lalu," tutur Kurnia.

Maka, dalam rapat di DPR pada (13/9) lalu terpilih lah Komjen (Pol) Firli Bahuri (Ketua KPK), Nawawi Pomolango (Wakil Ketua KPK), Lili Pintauli Siregar (Wakil Ketua KPK), Nurul Ghufron (Wakil Ketua KPK) dan Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK).

3. Firli Bahuri coba merangkul pegawai KPK dengan cara mengusahakan agar gaji tak turun saat berubah jadi ASN

(Ketua KPK Komjen (Pol) Firli Bahuri) ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Ketua KPK, Firli Bahuri turut menyadari kehadiran mereka ditolak oleh banyak pihak, termasuk pegawai komisi antirasuah. Oleh sebab itu, ia memiliki cara jitu untuk berusaha merangkul para pegawai yakni mengusahakan agar gaji para pegawai tidak mengalami perubahan kendati dalam dua tahun mendatang akan berubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk hal ini, Firli mengusahakan tidak akan ada perubahan. Firli mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo.

"Tentu kita harus membuat peraturan presiden atau instrumen lain yang mengatur tentang take home pay pegawai KPK yang terdiri dari yang selama ini adalah single salary. Nanti, akan kita atur menjadi gaji plus tunjangan. Bisa saja gaji plus tunjangan, apakah itu tunjangan kinerja, kemahalan atau juga tunjangan risiko. Itu sudah kami komunikasikan ke pemerintah," tutur mantan Kabaharkam Polri tersebut ketika mengikuti upacara sertijab pada (20/12).

Menurut Firli apabila tujuan akhir dari pemerintah yakni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka kesejahteraan bagi pegawai KPK harus menjadi prioritas nomor satu.

"Kalau gaji naik itu sama dengan naik pesawat, bahkan ada yang memejamkan mata. Tapi, begitu saat (gaji) turun, jarang ada yang tidur. Itu juga analog dengan gaji KPK. Kalau gaji naik, pasti tidak ada kegaduhan, tapi kalau gaji turun pasti akan terjadi kegoncangan," tutur dia yang kemudian disambut dingin oleh para pegawai KPK.