Pimpinan DPR Terima Aspirasi Kepala Desa, Ini yang Dibahas

Dasco mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi sejumlah desa adalah keterbatasan lahan untuk membangun gerai-gerai atau fasilitas pendukung program pemerintah.

“Nah tadi dengan catatan bahwa tidak semua desa itu memiliki tanah untuk membangun. Memang yang saya dengar bahwa Presiden sudah meminta kepada pihak kepolisian, terutama sampai dengan jajarannya di desa-desa, yang pertama untuk membantu mendata apakah ada tanah-tanah lain selain punya desa yang dimiliki oleh instansi lain atau kepunyaan pemerintah yang bisa dimanfaatkan untuk membuat gerai-gerai,” ujar Dasco.

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah mendata lahan tersebut secara menyeluruh. “Apabila ada, itu berapa banyak datanya sedang disisir. Kalau setelah didata masih ada yang belum, itu nanti pemerintah akan memikirkan jalan keluarnya,” tutur dia.

Selain persoalan lahan, Dasco juga menyinggung aspirasi kepala desa terkait pemanfaatan dana desa yang sebagian diarahkan untuk mendukung pembangunan fasilitas penunjang program di wilayah masing-masing.

“Masalah usulan pemanfaatan dana desa yang kemudian juga sebagian harus dibuat pembangunan di desa masing-masing, nanti kita akan sampaikan terutama dalam koordinasi dengan Mendes, Mendagri, dan beberapa kementerian yang coba memberikan masukan kepada pihak pemerintah,” tegasnya.

Dasco mengungkapkan pula, pemerintah telah membentuk tim supervisi Satuan Pengawasan dan Pengendalian Gizi (SPPG) yang diketuai oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal di daerah.

“SPPG sudah dibentuk supervisinya, yang diketuai oleh Menko Pangan, untuk kemudian melakukan supervisi bagaimana MBG di daerah itu bisa terkoordinasi. SPPG juga terkoordinasi supaya perputaran dana di desa yang mencakup soal belanja, soal masak, dan lain-lain itu bisa menjadi perputaran ekonomi yang cukup signifikan untuk menaikkan pendapatan,” paparnya.

Dasco menegaskan, DPR akan terus memantau pelaksanaan program-program tersebut, termasuk soal pemanfaatan lahan di kawasan hutan lindung yang menjadi perhatian sejumlah pihak di parlemen.

“Hal-hal seperti ini akan terus dimonitor oleh DPR, dan khusus tadi tanah yang hutan lindung, Pak Saan punya program yang baru tadi dibicarakan di Rapim DPR,” pungkasnya.