Pimpinan KPK Bantah Target Pegawai Lewat Tes Wawasan Kebangsaan

17 Jun 2021, 18:58 WIB

Kaus hitam bertuliskan 'Berani Jujur Pecat' dipakai oleh sejumlah perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) usai audiensi dengan Komisioner Komnas HAM di Jakarta, Senin (24/5/2021) (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Jakarta, IDN Times - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memenuhi panggilan Komnas HAM untuk mengklarifikasi polemik tes wawasan kebangsaan (TWK). Sejumlah hal diklarifikasi Komnas HAM kepada Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang hadir mewakili pimpinan lainnya.

Salah satunya mengenai dugaan adanya pegawai yang ditarget melalui TWK. Diketahui, TWK menjadi salah satu rangkaian dalam peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Komnas HAM mempertanyakan apakah TWK ini memang menyasar atau menargetkan pada orang-orang tertentu," kata Ghufron di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (17/6/2021).

1. Pimpinan KPK bantah menarget pegawai lewat TWK

(Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron) ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Usai pemeriksaan, Ghufron membantah TWK dijadikan alat untuk menarget sejumlah pegawai. Ia memastikan tes yang bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut dilaksanakan dengan objektif.

"Bahkan sampai kepada perjuangan KPK untuk kemudian memperjuangan dari 75 (pegawai yang tak lolos TWK), dan akhirnya menjadi 51," kata Ghufron.

2. Tes wawasan kebangsaan dilakukan dengan sejumlah kriteria

(Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron) ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Ghufron menegaskan TWK dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria. Ia pun membantah melaksanakan TWK berdasarkan nama pegawai yang ditarget.

"Kalau target, berarti kan berdasarkan nama-nama, kami berdasarkan kriteria. Jadi perjuangannya, perjuangan untuk me-review indikator yang digunakan bahwa menurut kami itu tidak layak," tutur Ghufron.

3. Pimpinan KPK banyak tak bisa jawab pertanyaan Komnas HAM

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (ANTARA FOTO/Aditya Putra Pradana)

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan ada sejumlah hal yang ditanyakan ke Nurul Ghufron saat pemeriksaan, selain soal target dalam TWK. Namun, ada sejumlah hal yang tak bisa dijawab olehnya.

"Secara garis besar lebih dari tiga klaster (yang tak bisa dijawab)," jelas Anam.

Anam menjelaskan ada tiga hal yang tak bisa dijawab. Pertama mengenai pengambilan kebijakan di level tertinggi, apakah termasuk wilayah kolektif kolegial atau tidak.

"Berikutnya terkait sangat berpengaruh soal pemilihan yang mewarnai proses ini semua ini itu juga tidak bisa dijwab, karena memang bukan ranah Nurul Ghufron. Dan siapa yang mengeluarkan ide ini juga siapa, karena bukan beliau dan beliau juga tidak bisa menjawab," jelasnya.