Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menanggapi adanya dorongan agar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinonaktifkan. Permintaan itu muncul seiring munculnya kasus pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK kepada Syahrul Yasin Limpo.
Jokowi mengatakan, belum mengetahui kabar tersebut secara rinci. Sebab, kabar pemerasan pimpinan KPK terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) masih sebatas isu.
"Saya belum tahu permasalahannya secara detail. Saya belum mendapatkan informasi secara detail. Karena masalahnya masih simpang siur seperti ini," ujar Jokowi saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10/2023).