Jakarta, IDN Times - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pimpinan KPK bergaya hidup hedonis lantaran menganggarkan pengadaan mobil dinas untuk 2021. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufon, menjawab tudingan tersebut.
"Silakan saja ke rumah saya untuk melihat rumah kontrakan saya, lihat makanan saya, lihat kendaraan, pakaian dan semua yang ada. Setelah itu, saya akan menerima apa pun penilaiannya," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Senin (19/10/2020).
Ghufron mengungkapkan, berdasarkan peraturan, KPK sebagai aparatur negara difasilitasi transportasi. Namun, karena nyatanya selama ini belum ada fasilitas tersebut, maka diganti dengan tunjangan transportasi. Alhasil, selama ini pimpinan KPK menggunakan mobil pribadi untuk menjalani kegiatan dinasnya.
"Penganggaran mobil dinas tersebut sesungguhnya pun sudah beberapa kali dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya diajukan ke DPR. Bukan hanya tahun 2021 ini. Namun karena kondisi ekonomi, belum diberikan," ungkapnya.
Dalam pengadaan mobil dinas ini, Ketua KPK dianggarkan Rp1,45 miliar. Sementara empat pimpinan lainnya, masing-masing Rp1 miliar. Spesifikasi mobilnya, 3.500 cc. Selain itu, lima anggota Dewas KPK masing-masing dianggarkan Rp702 juta.
Anggaran Rp702 juta juga disiapkan untuk pejabat eselon I KPK. Terkait hal ini, KPK kata Ghufron, tidak menentukan harga maupun standar mobil dinas tersebut.
"Itu semua diatur dalam peraturan tentang standar fasilitas aparatur negara dengan segala tingkatannya. Bahkan, KPK meminta standar yang paling minim harganya," ujarnya.
Sebelumnya peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan nilai integritas dan kesederhanaan KPK semakin pudar sejak dipimpin oleh Firli Bahuri.
"ICW mencatat setidaknya terdapat dua momen yang menunjukkan keserakahan dari Pimpinan KPK. Pertama, saat tetap melanjutkan pembahasan kenaikan gaji Pimpinan KPK. Kedua, ketika mengusulkan anggaran untuk membeli mobil dinas seharga Rp1 miliar," kata Kurnia saat dikonfirmasi, Jumat 16 Oktober 2020.
Menurut Kurnia, praktik hedonisme semacam itu tidak lagi mengagetkan. Sebab, sebagai Ketua KPK, Firli Bahuri telah menunjukkan hal serupa saat menggunakan moda transportasi mewah helikopter beberapa waktu lalu.
Sebagai pimpinan lembaga antikorupsi, lanjut Kurnia, semestinya memahami bahwa Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19 yang telah memporak-porandakan ekonomi masyarakat.
"Sehingga, tidak etis jika malah meminta anggaran untuk pembelian mobil dinas seharga miliaran tersebut," ujarnya.
Polemik anggaran pengadaan mobil dinas untuk pimpinan, Dewas dan pejabat struktural KPK menjadi sorotan sejumlah pihak. Bahkan, tiga mantan pimpinan KPK menilai anggaran untuk mobil dinas tidaklah begitu penting.
Usai menerima banyak kritikan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK, Cahya Harefa mengatakan, pihaknya memutuskan meninjau kembali anggaran mobil dinas tersebut.
"Kami sungguh-sungguh mendengar segala masukan masyarakat. Dan karenanya, memutuskan untuk meninjau kembali proses pembahasan anggaran untuk pengadaan mobil dinas jabatan tersebut. Dan saat ini, kami sedang melakukan review untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku," kata Cahya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat 16 Oktober 2020.