Pimpinan KPK: Kasus Teror Novel Baswedan Tetap Jadi Utang Kami

19 Des 2018, 18:21 WIB

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif mengakui kasus teror yang menimpa salah satu penyidiknya, Novel Baswedan akan menjadi utang pimpinan periode 2015-2019. Mengapa? Hal itu lantaran Novel disiram air keras ketika Syarif menjabat sebagai salah satu pimpinan. Bahkan, di saat masa kepemimpinannya berakhir 2019, kasus teror itu belum juga berhasil diungkap.

Polri yang diharapkan mengungkap pelaku lapangan yang menyiram air keras ke wajah penyidik berusia 40 tahun, justru mengaku kesulitan mendapatkan bukti. Oleh sebab itu, Syarif bertekad akan berupaya untuk menuntaskan kasus teror yang menimpa Novel.

"Saya pikir ini harus selesai karena tidak baik dan menjadi utang pimpinan KPK juga. Kalau tidak terselesaikan ya agak berat juga," kata Syarif ketika menjawab pertanyaan IDN Times pada Rabu (19/12) di gedung KPK.

Lalu, apa hal berbeda yang akan dilakukan oleh Syarif dan pimpinan lain untuk mendesak Polri segera menangkap pelaku lapangan?

1. Wakil Ketua KPK mengakui perlu cara lain untuk mengusut kasus teror terhadap Novel Baswedan

Mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. (IDN Times/Santi Dewi)

Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif mengatakan bukan berarti mereka melupakan kasus teror yang menimpa Novel Baswedan. Ia dan pimpinan lainnya bahkan terus menanyakan perkembangan kasusnya hingga ke Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Terakhir, ketika bertemu mantan Gubernur DKI Jakarta itu pada Juli lalu di Istana Bogor, Syarif mengatakan isu Novel kembali diungkit oleh pimpinan KPK.

"Secara informal kami sampaikan juga ke Presiden agar terus dijadikan bahan perhatian. Ya waktu itu Presiden mengatakan; 'sebelum Polri angkat tangan, maka pengusutan kasusnya masih ada di tangan mereka'," kata Syarif menirukan kalimat Jokowi ketika itu.

Ia juga mengangkat isu Novel ketika Jokowi hadir di peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) pada 4 Desember lalu di gedung Bidakara. Tapi, lagi-lagi Jokowi melempar isu tersebut ke Kapolri.

"Ditanyakan langsung ke Kapolri (soal kasus Novel)," ujar Jokowi ketika itu.

2. KPK berharap mendengar laporan paling baru dari Polri pada Januari 2019

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

Syarif juga menyebut kali terakhir berkomunikasi dengan Polri saat peringatan 600 hari teror Novel berlalu. Pada awal Desember itu, Syarif dan pimpinan KPK dijanjikan oleh Polri akan ada update.

"Tapi, sampai sekarang updatenya belum ada," kata pria yang juga menjadi aktivis lingkungan itu.

Oleh sebab itu, Syarif dan pimpinan KPK yang lain akan ada perkembangan yang signifikan di dalam laporan Polri tahun 2019.

"Kalau seandainya agak berlarut-larut dan perkembangannya tidak terupdate setiap saat, memang perlu ada cara lain. Tapi, itu kita serahkan ke Polri dulu. Kami ingin mendengarkan laporan mereka dulu. Mudah-mudahan, di bulan Januari kami akan mendapatkan update lagi," kata dia.

3. Wadah Pegawai KPK Pasang Penghitung Waktu Kasus Novel Baswedan

(Layar penghitung waktu Novel Baswedan) IDN Times/Santi Dewi

Merasa berbagai upaya untuk memperjuangkan keadilan bagi Novel malah terbentur dinding, serikat pekerja KPK melakukan berbagai cara agar kasus terornya tidak hilang ditelan waktu.

Salah satunya dengan memasang layar penghitung waktu yang terus bergerak sejak penyidik berusia 40 tahun itu disiram air keras pada 11 April 2017.

Menurut Ketua WP, Yudi Purnomo, pemasangan layar penghitung waktu itu bermula dari insiatif dari para pegawai. Kemudian, mereka realiasasikan mulai Selasa (11/12).

"Bahwa ini pengingat bagi Rakyat Indonesia bahwa ada serangan teror kepada penyidik KPK yang berusaha memberantas korupsi di negeri ini. Kasusnya pun hingga kini belum diungkap," ujar Yudi kepada IDN Times pada sore ini.

Sementara, Novel yang ikut menghadiri peluncuran layar penghitung waktu itu terlihat tetap bekerja seperti biasa.

Dengan mengenakan topi berwarna hitam, celana bahan dengan warna senada dan kemeja lengan pendek berwarna putih, Novel masih tetap bersemangat mendorong agar Presiden Joko "Jokowi" Widodo tidak lupa terhadap janjinya untuk mengungkap kasus teror air keras yang nyaris merebut kedua penglihatannya.

"Pada hari ini, kita semua kembali mengingat bahwa saya selaku penyidik KPK telah diserang oleh seseorang, beberapa kelompok. Saya anggap itu adalah serangan yang luar biasa," kata Novel ketika berbicara di hadapan media.

4. Kasus tidak terungkap, Novel Baswedan malah dituding Ombudsman tidak kooperatif

(Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala ketika memberikan keterangan pers) ANTARA FOTO/Reno Esnir

Alih-alih kasusnya terungkap, Novel Baswedan justru kembali mendapat serangan dari Ombudsman. Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala menuding Novel tidak kooperatif saat dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya. Akibatnya, pengungkapan kasusnya berlarut-larut di kepolisian.

Atas temuan itu, Ombudsman merekomendasikan hal yang tidak terlalu mengejutkan. Ia menyarankan kepada Polda Metro Jaya agar kembali memeriksa Novel untuk permintaan keterangan lanjutan.

"Itu kami harapkan bisa terealisasi dalam kurun waktu 30 hari," katanya ketika memberikan keterangan pers pada (6/12) lalu.

Ketika dikonfirmasi ke Novel, ia mengaku sudah mendengar semua pernyataan yang disampaikan oleh Adrianus. Novel mengaku heran mengapa Adrianus justru menyebutnya tidak kooperatif. Padahal, ia sudah beberapa kali diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Bahkan, ketika masih dirawat di Singapura, Novel sempat dimintai keterangan di KBRI.

"Saya juga mendengar dari Pak Adrianus Meliala bahwa saya tidak kooperatif. Saya tidak tahu apa yang dimaksud oleh Pak Adrianus ini. Mungkin yang dianggap kooperatif adalah pelaku barang kali, saya tidak tahu," ujar Novel kepada media.

Novel menduga Adrianus memiliki konflik kepentingan di dalam kasusnya. Oleh sebab itu, ia dan timnya sejak awal meminta agar Adrianus tidak ikut dalam proses pemeriksaan.