PKB: Fase Puncak Haji 2025 di Armuzna Perlu Dievaluasi

10 Jun 2025, 13:07 WIB

Amir Faisol

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Puji aplikasi Nusuk yang diterapkan Saudi
Koordinasi antara Saudi dan Indonesia harus ditingkatkan
Ada jemaah yang diusir dari tenda di Arafah

Jakarta, IDN Times - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid menilai, secara umum pelaksanaan haji tahun 2025 lebih tertib. Namun, ia mengatakan masih ada kekurangan yang harus dievaluasi secara menyeluruh khususnya pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

“Alhamdulillah, secara umum penyelenggaraan haji tahun ini lebih tertib. Namun, masih ada beberapa kekurangan, terutama di Armuzna, di mana terjadi keterlambatan penjemputan dan sejumlah jemaah sempat tertinggal,” ujar Jazilul, dalam keterangannya, Selasa (10/6/2025).

Ia menyoroti persoalan koordinasi di lapangan yang kurang optimal akibat banyaknya syarikah atau perusahaan penyedia layanan yang terlibat. Diketahui, tercatat delapan syarikah menangani akomodasi, transportasi, dan konsumsi jemaah haji Indonesia.

“Kalau bisa jumlah syarikah dikurangi, tidak perlu sampai delapan. Cukup empat atau lima saja agar koordinasi lebih mudah, mulai dari pengaturan tenda hingga pengangkutan jemaah,” ujarnya.

1. Puji aplikasi Nusuk yang diterapkan Saudi

Waketum PKB Jazilul Fawaid menegaskan, PKB dan PBNU dua entitas berbeda. (IDN Times/Amir Faisol)

Jazilul juga mengapresiasi langkah Pemerintah Arab Saudi dalam mendigitalisasi layanan haji melalui sistem aplikasi Nusuk, yang membawa kemajuan signifikan dalam pengelolaan ibadah haji.

“Tahun ini Arab Saudi sudah menerapkan teknologi secara menyeluruh. Aplikasi Nusuk sangat membantu, walaupun masih ada kekurangan di sana-sini. Tapi secara keseluruhan, ini merupakan bagian dari transformasi sistem yang patut diapresiasi,” ujarnya.

2. Koordinasi antara Saudi dan Indonesia harus ditingkatkan

Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid berharap tak ada lagi kepala daerah yang terjerat korupsi di pemerintahan Prabowo. (IDN Times/Amir Faisol)

Lebih jauh, Jazilul turut menyoroti pembatalan visa mujamalah atau yang dikenal sebagai visa foruda. Ia berharap koordinasi antara otoritas Saudi dan Pemerintah Indonesia dapat ditingkatkan. Seluruh jemaah WNI, baik kuota resmi maupun non-kuota, tetap harus mendapat perlindungan dan layanan kesehatan yang memadai selama berada di Tanah Suci.

Jazilul menegaskan komitmen Fraksi PKB untuk terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan haji sekaligus menekan biaya penyelenggaraan tanpa mengurangi mutu layanan.

“PKB ingin agar pelayanan jemaah haji Indonesia semakin optimal dan terjamin. Biaya haji juga harus bisa ditekan agar lebih efisien, namun tetap dengan kualitas yang baik,” kata dia.

3. Ada jemaah yang diusir dari tenda di Arafah

Tenda-tenda jemaah haji di Mina, Arab Saudi. (Media Center Haji 2025/Rochmanudin)

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi NasDem, Dini Rahmaniah menerima laporan adanya pengusiran jemaah dari tenda Arafah karena permasalahan penempatan dan koordinasi antarsyarikah.

Menurut dia, peristiwa ini menunjukkan lemahnya mitigasi oleh pihak penyelenggara, baik dari otoritas Saudi maupun Kementerian Agama (Kemenag) RI. Selain itu, permasalah lainnya terkait kualitas makanan yang diterima jemaah.

Dini mengatakan, permasalahan patut menjadi perhatian serius. Ia mengatakan, ada jemaah yang hanya menerima pop mie, sementara jemaah lainnya mendapatkan makanan siap saji dengan standar catering.

"Ketidakkonsistenan ini bukan hanya soal logistik, tapi juga soal keadilan perlakuan terhadap jemaah yang telah membayar biaya yang sama dan berhak atas pelayanan yang setara," kata dia.