PKB Minta Bawaslu Pantau Ketat Ledakan Suara PSI

03 Mar 2024, 20:34 WIB

Direktur Pemilihan Legislatif DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Samsurijal, menegaskan adanya praktik jual beli suara setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menghianati suara rakyat. Cucun meminta supaya praktik seperti jual beli suara dihentikan dan jangan sampai memaksakan kehendak mengatur-atur suara setelah pemilu.

Pernyataan itu disampaikan Cucun Ahmad Samsuridjal menanggapi lonjakan suara yang diperoleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di dalam penghitungan suara konkret (real count) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Adapun perolehan suara PSI terus merangkak naik mendekati ambang batas parlemen. Berdasarkan data real count KPU hingga Minggu (3/3/2024) pukul 18.00 WIB, PSI telah berhasil mendulang suara sebanyak 2.403.410 atau 3,13 persen.

"Praktik jual beli atau mindahin suara pasca rakyat menentukan mandatnya di tanggal 14 Februari itu mengkhianati suara rakyat," kata Cucun saat dihubungi, Minggu (3/3/2024).

1. Bawaslu diminta awasi ketat rekapitulasi suara di KPU

Direktur Pemilihan Legislatif DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal. (IDN Times/Amir Faisol)

Cucun mengimbau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi proses rekapitulasi suara yang sedang berlangsung di KPU. Dia berharap KPU tidak menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), tapi memakai Plano C1 sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU).

Ketua Fraksi PKB DPR RI itu mengingatkan jangan sampai ada upaya untuk mencuri mandat rakyat. Dia mengingatkan Bawaslu merupakan lembaga yang dibentuk beres Undang-Undang (UU) dan dibiayai penuh oleh APBN.

Lebih lanjut, Cucun mendesak Bawaslu menjalankan tugas, fungsi negara untuk mengawasi Pemilu. Namun, bila nurani Bawaslu sudah tergerus, maka jangan berharap demokrasi di Indonesia berjalan dengan sehat.

"Tapi, kalau nurani Bawaslu sudah hilang, ya jangan harap demokrasi bisa berjalan dengan sehat. Selesailah harapan masyarakat Indonesia untuk kejujuran dalam proses Pemilu," kata dia.

2. Lonjakan suara PSI dinilai tak lazim

(Instagram.com/giring)

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mencatat PSI menjadi satu-satunya partai yang mengalami lonjakan suara sangat tajam dalam kurun waktu dan rentang persentase suara masuk yang sama. Koalisi mengungkapkan, total suara teranyar yang diperoleh PSI telah mencapai 3,13 persen, mendekati ambang batas parlemen empat persen.

Sementara, berdasarkan pantauan Koalisi, hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS), PSI memperoleh suara 2,68 persen atau sebesar 2.001.493 hingga Senin (26/2/2024) lalu.

"Lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60 persen itu tidak lazim dan tidak masuk akal," demikian siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil, dikutip Minggu (3/3/2024).

3. Koalisi duga ada penggelembungan suara

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep beserta Wakil Dewan Pembina PSI Grace Natalie dan Tim Hukum PSI (IDN Times/Iglo Montana)

Koalisi menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU.

Beberapa waktu lalu, KPU juga sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, per 18 Februari 2024.

"Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Bahkan Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses," ucapnya.

Koalisi telah mengingatkan penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat Kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Hal tersebut semakin menguatkan kecurigaan publik, Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Joko "Jokowi" Widodo.

Pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa yang diduga kuat untuk mewujudkan tiga keinginan Jokowi. Pertama memenangkan Prabowo-Gibran. Kedua, meloloskan PSI ke parlemen. Ketiga menggerus suara PDIP.

Menurut koalisi, bila dugaan penggelembungan suara untuk PSI dan fakta-fakta kecurangan ini dibiarkan, maka menghancurkan legitimasi Pemilu 2024.

"Pada saat yang sama, nyaris sempurna lah pembajakan Pemilu 2024 oleh Rezim Despotik ini untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi," katanya dalam keterangan resmi tersebut.