PKB Sewot PAN Langsung Sodorkan Erick Thohir Jadi Cawapres Prabowo

08 Jul 2023, 16:38 WIB

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan ketika bertemu Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Kertanegara pada 8 April 2023. (Dokumentasi DPP PAN)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dita Indah Sari, menyindir langkah Partai Amanat Nasional (PAN) yang meminta bantuan Partai Gerindra untuk membangun jembatan komunikasi bagi Erick Thohir agar dapat menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Menurut Dita, yang dilakukan oleh PAN seperti menyerobot antrean.

Padahal, sudah sejak lama PKB dan Partai Gerindra berproses untuk membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

"PKB dan Partai Gerindra kan sudah selama setahun menjalin komunikasi, menjalin kesepakatan-kesepakatan, membentuk visi dan program. Baik itu kesepakatan lisan maupun kesepakatan tertulis yang ditanda tangani Agustus 2022. Chemistry sudah terbangun, program bersama sedang disusun," ungkap Dita seperti dikutip dari keterangannya pada Sabtu (8/7/2023).

Dia mengatakan proses yang harus dilalui oleh PKB untuk berproses dengan Partai Gerindra tidak mudah. Selain itu, sudah terjalin kesepakatan di antara kedua parpol, penentuan capres dan cawapres bakal diputuskan oleh Muhaimin Iskandar dan Prabowo.

"Nah, tiba-tiba ada gerakan dari teman-teman di PAN yang mengatakan bersedia join (ke KKIR) dengan syarat cawapresnya harus Erick Thohir. Karena itu nama yang dibawa oleh teman-teman dari PAN," kata dia.

Manuver yang dilakukan oleh PAN, menurut Dita, tidak pantas. Sebab, sudah ada proses panjang lebih dulu yang dilalui oleh Partai Gerindra dan PKB. Itu sebabnya, DPP PKB merilis pernyataan bernada protes.

"Soal syarat agar bisa berpartner dapat diajukan bila partai yang bersangkutan sudah berproses sejak lama. Kalau bagi yang baru bergabung, belum berproses, belum tahu susahnya, tiba-tiba mengajukan syarat. Ini kan seperti orang yang naik Bus TransJakarta, naiknya belakangan tapi ingin langsung duduk di depan," tutur dia lagi.

PKB mengaku tidak masalah bila PAN ingin bergabung ke KKIR. Tetapi, kata Dita, harus melalui sejumlah tahapan dan pembicaraan dengan PKB.

1. PKB nilai manuver PAN yang menyerobot tidak pantas

Stafsus Kemnaker, Dita Indah Sari. (IDN Times/Sandy Firdaus)

Dita mengatakan sikap yang ditunjukkan oleh PAN tidak pantas terhadap kolega sesama partai. Dia berharap proses yang sudah dilalui oleh Partai Gerindra dan PKB tidak dianggap sepele.

"Ini konteks tidak pantas dari segi berbicara ke sesama teman koalisi, orang yang sudah berproses lama. Kedua, apalagi PAN mengatakan hubungannya dengan Cak Imin baik. Artinya, kan bisa dikomunikasikan bila memang relasinya baik. Beliau sangat bisa diajak berkomunikasi," kata perempuan yang pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menaker itu.

Dita paham siapa pasangan yang bakal dipilih dan didaftarkan ke Kantor Pemilihan Umum (KPU) pada Oktober 2023 adalah isu yang berbeda. Namun, kata Dita, PAN tidak boleh menafikan proses yang sudah sejak satu tahun lalu dilakukan oleh PKB dan Gerindra.

"Perlu diingat, PKB juga menaikan elektabilitas Pak Prabowo lho," tutur dia.

2. PAN tidak hanya sodorkan Erick ke Gerindra, tapi juga PDIP

Erick Thohir dan Prabowo Subianto (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/M Risyal Hidayat)

Sementara, Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto menilai parpol tempatnya bernaung sudah sejak lama memutuskan Erick masuk ke dalam daftar bakal cawapres mereka. Pernyataan PAN yang menyodorkan Erick, kata Yandri, adalah respons dari ajakan politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade.

Selain itu, kata Yandri, PAN tidak hanya menyodorkan nama Erick ke Partai Gerindra. PAN juga menyorongkan nama Erick ke PDI Perjuangan.

"Kami sudah putuskan di internal partai, yang diusung Erick Thohir. Bukan saja (disampaikan) ke Prabowo, tapi ke Ganjar kan juga kami sampaikan (untuk jadi bakal cawapres). Itu biasa dalam proses dan dinamika pilpres," ujar Yandri kepada media di Jakarta pada Jumat (7/7/2023).

Dia mengingatkan PAN, sebelum resmi didaftarkan ke kantor KPU, pasangan capres-cawapres masih dinamis. Sebagai contoh, kata Yandri, pada pemilu 2019, Jokowi sudah ancang-ancang mendeklarasikan Mahfud MD sebagai bakal cawapresnya. Tetapi, di menit-menit terakhir malah diganti dengan Ma'ruf Amin.

"Dan sangat jauh dari perumpamaan penumpang Bus Trans Jakarta. Saya meyakini, semua partai yang membangun koalisi pasti mengajukan syarat termasuk PKB. Proses yang sudah lama terjalin itu bukan penentu dalam proses pendaftaran ke KPU. Justru yang paling menentukan itu ya dari capresnya," tutur dia.

Dia kembali menegaskan syarat bakal cawapres yang diajukan oleh PAN dianggap normal. Sebab, PAN hanya merespons ajakan dari Andre Rosiade.

3. Jokowi diduga yang jadi penentu sosok pendampingi Prabowo

Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto berkunjung ke Pasar Petanahan di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023) (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Menurut analis politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komaruddin, penentu sosok cawapres Prabowo diduga adalah Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Dengan begitu baik PKB dan Gerindra akan patuh.

"Jadi, kelihatan solusinya adalah Gerindra dengan PKB akan membawa persoalan ini ke Jokowi. Kan sudah mulai muncul wacana itu di media. Di situ nanti dugaan saya akan terjadi cawe-cawe juga (soal bakal cawapres Prabowo)," ujar Ujang melalui telepon kepada IDN Times pada Jumat (7/7/2023).

Sebab, menurut Ujang, satu-satunya orang yang bisa menaklukan Muhaimin Iskandar hanya Jokowi. Dia mengatakan bila nantinya PKB batal berkoalisi dengan Partai Gerindra, Prabowo justru batal mendapat tiket pencapresan.

"Kalau Gerindra bermitra dengan PAN, kan tidak cukup sesuai aturan presidential treshold 20 persen. Suaranya kan kurang sedikit," tutur dia.

Dia menduga bila PKB akan diberikan kompensasi tertentu agar bersedia tetap berada di koalisi meski nama Cak Imin tidak dipasangkan dengan Prabowo. Sebab, sesuai hasil elektabilitas di sejumlah lembaga survei, kecil kemungkinan Prabowo menang bila dipasangkan dengan Cak Imin.

"Jadi, bisa saja salah satu kompensasinya soal penyusunan kabinet, PKB bakal minta posisi Menko," katanya.