PKS Dukung Film G30S PKI Diputar Lagi, Sebagai Pengingat Sejarah

30 Sep 2021, 20:11 WIB

Museum Lubang Buaya di Jakarta Timur (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

Jakarta, IDN Times - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong agar film Gerakan 30 September PKI atau G30S/PKI kembali diputar secara luas di televisi. Tujuannya agar generasi sekarang dan mendatang tidak lupa peristiwa tewasnya sejumlah perwira tinggi TNI AD pada 1965.

"Peristiwa G30S/PKI merupakan sejarah kelam bangsa kita. Karenanya kami mendorong TVRI perlu memutar kembali film tersebut sebagai pengingat sejarah," ujar politikus PKS, Sukamta, dalam keterangan tertulis pada Rabu, 29 September 2021.

Pria yang juga duduk sebagai anggota Komisi I DPR itu juga mengingatkan paham komunis tetap menjadi ancaman bagi kedaulatan bangsa. Hal tersebut merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN).

Dalam Pasal 4 ayat (3) berbunyi ancaman terhadap bangsa dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, dan seterusnya.

Sukamta mengaku khawatir bila film itu tak diputar maka generasi millennial dan Z tidak akan tahu sejarah pahit pada 1965. Malah, kata Sukamta, diduga ada indikasi upaya untuk membangkitkan paham komunis di Tanah Air. Apa saja indikasi tersebut?

1. Politikus PKS sebut sempat muncul wacana hapus TAP MPRS yang melarang ajaran komunisme

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta (Dok. pks.id)

Menurut Sukamta, ancaman komunis bisa bangkit kembali di Tanah Air bukan sekadar isapan jempol belaka. Beberapa indikasi sudah sempat muncul. Di antaranya penghapusan kata "PKI" dari buku-buku pelajaran sejarah di sekolah. Hal itu terjadi pada kurikulum 2004.

Namun, kata dia, pada 2006 kata "PKI" kembali dimasukan ke dalam kurikulum pembelajaran, sehingga menjadi Gerakan 30 September yang diinisiasi Partai Komunis Indonesia (PKI). Kata "PKI" kembali dimasukan ke dalam kurikulum karena sejumlah pihak memaksakan hal tersebut.

"Selain itu, juga sempat muncul wacana untuk menghapus TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme," kata Sukamta.

Ia menegaskan pemutaran kembali film pengkhianatan G30S/PKI bukan untuk membuka luka lama atau membangkitkan kebencian. "Namun, semata-mata agar kita tidak lupa bahwa PKI dulu telah membantai rakyat Indonesia, khususnya kalangan agamawan, bahkan jenderal-jenderal kita juga menjadi sasaran penculikan dan pembunuhan dengan isu Dewan Jenderal," tutur dia.

Sekadar informasi, sejauh ini sudah ada dua stasiun televisi yang memutuskan untuk memutar film G30S/PKI hari ini yaitu MNC TV dan TvOne.

2. Cegah paham komunis tak berarti anti- bekerja sama dengan negara komunis

Jokowi bersama dengan Xi Jinping (Dok. ANTARA News)

Di sisi lain, Sukamta menggarisbawahi meski RI mewanti-wanti agar paham kiri tidak kembali bangkit di Tanah Air, tetapi bukan berarti Indonesia anti-bekerja sama dengan negara lain yang menganut paham komunis. Ia mengatakan yang perlu diwaspadai adalah ajaran anti-Tuhan yang bertentangan dengan jati diri bangsa yang mengakui adanya Tuhan, seperti tertuang di dasar negara Pancasila.

Menurut Sukamta situasi geopolitik yang tengah dihadapi Indonesia 2021 ini mirip dengan peristiwa 1960-an. Ketika itu, Indonesia berada di tengah-tengah, antara blok barat dan timur. Ia menilai saat itu terjadi rebutan pengaruh dua blok tersebut antara demokrasi-liberalisme dan komunisme.

Kini, situasi serupa juga dirasakan Indonesia ketika muncul pakta keamanan AUKUS (Australia, Inggris dan Amerika Serikat). "Sekarang dengan adanya blok China dan blok AUKUS sedikit banyak berpotensi bisa meningkatkan manuver dan ketegangan di wilayah Indonesia. Tentu ini bisa menjadi ancaman bagi bangsa kita yang perlu diwaspadai," ujar Sukamta.

Ia menegaskan berbicara soal film G30S/PKI bukan sekadar film, tapi karena melihat kondisi terkini.

3. Pemerintahan pada era Presiden BJ Habibie ingin menulis sejarah di kurikulum pendidikan

Sosok dari Pahlawan Revolusi (Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka, h. 44/Jakarta Citra Lamtoro Gung Persada, 1986)

Sementara, ketika gerakan agar diputar ulang film G30S/PKI, pernyataan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid kembali viral. Pada 2018, ia menepis pernyataan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo bahwa sejumlah pihak yang menyetop pemutaran film dan ingin memperbaiki sejarah merupakan afiliasi PKI.

Usman tegas menyebut pemutaran film G30S/PKI disetop atas instruksi Menteri Penerangan era Presiden BJ Habibie yakni Letjen TNI (Purn) Yunus Josfiah. "Justru ia yang mengumumkan bahwa film itu dihapuskan dari kewajiban untuk diputar setiap tahun," kata dia yang disiarkan di stasiun Kompas TV tiga tahun lalu.

Menurut Usman, keliru bila pihak-pihak yang ingin memperbaiki sejarah lalu dikatakan memiliki afiliasi dengan PKI. Pada era pemerintahan Habibie memang ingin meninjau ulang soal peristiwa G30 September.

Selain itu, Menteri Pendidikan era Habibie yakni Juwono Sudarsono juga memerintahkan untuk meninjau ulang buku-buku sejarah terkait peristiwa 30 September 1965. Dia bahkan membentuk tim khusus untuk memeriksa sejarah di buku sejarah yang digunakan di sekolah-sekolah.

"Peninjauan ulang itu dilakukan untuk meluruskan muatan sejarah yang tidak benar," ujar Usman.

"Apakah Pak Juwono orang PKI? Bukan, beliau orang terdidik dan profesor. Lalu, Pak Yunus Josfiah juga PKI? Bukan, beliau adalah jenderal AD. Sehingga, logika lompat-lompat semacam ini membangun suatu insinuasi tanpa ada dasar yang jelas," tutur dia lagi memaparkan.