.jpg)
Jakarta, IDN Times - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin ada aturan untuk presiden saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti. Aturan itu agar presiden bisa bersikap netral atau tidak memihak ke salah satu pasangan calon (paslon) tertentu.
"Mesti dibuat aturan tegas presiden tidak mencampuri atau ikut dalam dukung-mendukung (salah satu paslon di Pilpres 2024). Semua mesti menjaga netralitas," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Selasa (26/10/2021).
Diketahui, Pilpres 2024 akan digelar saat Presiden Joko "Jokowi" Widodo masih menjabat sebagai presiden. Jokowi, sambung Mardani, memiliki tantangan kenegarawanan saat Pilpres 2024 nanti. Tantangan itu adalah tidak ikut campur dan mendukung salah satu paslon.
"Jika Presiden memihak, maka itu akan menjadi warisan kelam bagi demokrasi kita ke depan," ucap Mardani.
Dugaan bahwa Presiden Jokowi akan berpihak pada salah satu paslon di Pilpres 2024 mendatang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak sependapat.
"PPP punya keyakinan di akhir masa jabatan kepresidenannya nanti dimana Pilpres 2024 diselenggarakan, Pak Jokowi justru berkepentingan agar pilpresnya berjalan dengan baik dan karenanya sikap tidak netral tidak akan menjadi pilihannya," ujar Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani saat dihubungi, Selasa (26/10/2021).
Arsul Sani menjelaskan, pilpres tidak diselenggarakan oleh presiden. Pilpres, sambungnya, diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi oleh Bawaslu.
Karena itu, Arsul ingin narasi terkait Jokowi tidak akan netral saat pilpres tidak usah diperpanjang. Sebab, kata dia, bila presiden ingin tidak netral saat Pplpres nanti, hal itu sulit dilakukan.
"Dalam dunia yang makin terbuka dengan segala informasi dan lalu lintas data, tidak mudah bagi siapa pun termasuk presiden sekalipun, untuk bersikap tidak netral apalagi melakukan intervensi," ucapnya.
Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan tak ambil pusing soal netral atau tidaknya Jokowi.
"Terserah Pak Jokowi mau netral atau jadi 'king maker' (saat Pilpres 2024)," ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, saat dihubungi, Senin (25/10/2021).
Poin terpenting dari Pilpres 2024, kata Jazilul, adalah pesta demokrasi ini berjalan dengan aman, tertib, dan demokratis. Dia menambahkan, PKB juga akan mencoba mendekati Jokowi agar mendapat dukungan atau restu.
"Tentu, PKB akan mohon doa restunya," kata dia.
Terkait masalah netralitas presiden, Jazilul mengatakan, tidak ada larangan untuk Jokowi agar bersikap netral dalam Pilpres 2024.
"Memang tidak ada larangan dan perintah untuk netral," ucapnya.