Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan partainya berharap ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) diturunkan saat Pilpres 2024 mendatang.
"Kami resmi meminta 10 persen kursi atau 15 persen suara. Tapi kan belum dibahas nih dan belum dibuka pintu revisinya gitu. Tapi kita ingin tidak 20 persen buat pilpres, turun ke 10 persen," kata Mardani saat dihubungi, Selasa (27/7/2021).
Mardani menjelaskan PKS ingin presidential threshold diturunkan agar tidak memunculkan politik identitas. Dia mengatakan hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada dua pemilu sebelumnya karena ambang batas pencalonan presiden 20 persen.
"Jangan salahkan masyarakat dengan politik identitas, tapi karena (hanya ada) dua pasang calon (capres-cawapres) itu. Coba kalau calonnya 3 atau 4, akan ada kontestasi karya dan gagasan," katanya.
Selain itu, lanjutnya, dia ingin ambang batas pencalonan presiden diturunkan karena tidak ingin sebuah partai politik dicap 'jualan perahu'.
"Jangan sampai partai politik sekarang ini sering dituduh cuma jualan perahu karena tidak mengajukan kadernya. Padahal kan dalam kerangka Undang-Undang Dasar, partai politik lah tempat menggodok calon pemimpin nasional," ucapnya.
Lebih lanjut, Mardani mengatakan PKS akan mengusungkan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri untuk Pilpres 2024 nanti. "Kalau keputusan terakhir, kita, sementara menokohkan Ketua Majelis Syuro, Doktor Salim Segaf Al-jufri (untuk Pilpres 2024)," katanya.
Mardani menjelaskan PKS berkomunikasi dengan semua kalangan untuk berkoalisi saat Pemilu 2024 nanti. Dia mengatakan PKS tidak hanya berkomunikasi dengan partai politik saja. Meski begitu, Mardani tidak merinci sudah melakukan komunikasi dengan partai mana saja.
Mardani mengatakan PKS berkeinginan untuk membuat Indonesia bebas dari korupsi. Dia mengatakan PKS juga ingin memiliki menteri yang mampu membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia 7 persen.
"Kita pengin keluar dari middle income trap country, kita pengin segera punya negeri yang kokoh pemberantasan korupsinya. Nah ketika sudah sepakat, baru kita jajaki siapa capres-cawapres nya biar menang gitu. Karena kita pengin maju dan menang. Jadi masih cair sekali, masih cair (soal koalisi)," ungkapnya.
"Kalau keputusan musyawarah nasional PKS menyiapkan kadernya (Salim Segaf), tetapi dengan tetap membuka opsi berkoalisi dengan yang lain. Karena kan PKS juga cukup tiket untuk kursi, kan. Jadi 2 opsi memajukan kader dan berkomunikasi dengan yang lain tetap berjalan," kata dia.
Komunikasi, lanjutnya, masih terus dilakukan karena waktu sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 masih panjang.