PKS Kaji Wacana Pilkada Dipilih DPRD Usulan Bahlil

22 Des 2025, 15:08 WIB

Amir Faisol

Anggota komisi XI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid. (Dokumentasi PKS)

Intinya sih...

PKS masih kaji sistem pilkada langsung atau tidak langsung
PKS menampung masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait wacana pilkada tidak langsung

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Sekjen PKS, Muhammad Kholid, mengatakan, partainya masih mengkaji sistem mana yang terbaik bagi masa depan demokrasi Indonesia. Dia mengatakan, PKS masih mengkaji pelaksanaan pilkada langsung atau tidak langsung sebagai cara berdemokrasi bagi Indonesia.

"Terkait pemilihan kepala daerah, kami sedang mengkaji mana yang terbaik bagi masa demokrasi kita. Mana yang lebih baik, apakah langsung atau tidak langsung," kata Kholid kepada jurnalis, Senin (22/12/2025).

Dia mengatakan, PKS masih menampung masukan dulu dari berbagai elemen masyarakat tentang wacana pilkada tidak langsung. Oleh karena itu, PKS akan memberikan pernyataan resmi melalui Fraksi PKS di DPR RI.

"Kami menerima masukan dulu dari masyatakat, ormas, NGO, kampus, dan tentunya konstituen keluarga besar PKS. Ada waktunya nanti kami akan sampaikan secara resmi melalui Fraksi di DPR RI," kata Anggota Komisi XI DPR RI itu.

1. PKS enggan komentari wacana koalisi perempuan

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Muhammad Kholid. (Dok. Fraksi PKS)

Dia enggan menanggapi wacana koalisi permanen karena masih terlalu dini menuju Pemilu 2029. Alih-alih mulai membicarakan koalisi pada pemilu mendatang, PKS mengajak semua pihak untuk mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto sukses menjalankan roda pemerintahan hingga 2029.

Kholid menekankan pentingnya untuk mempercepat penanganan bencana Sumatra. Menurut dia, proses rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan ekonomi Sumatra menjadi isu besar yang penting untuk diprioritaskan.

"Terkait koalisi di Pilpres 2029 masih terlalu jauh untuk dibahas. Sekarang ini baiknya kita fokus membantu dan mendukung agar Pemerintahan Presiden Prabowo sukses menjalankan roda pemerintahan hingga 2029 mendatang," kata dia.

2. Golkar usul pilkada dipilih oleh DPRD

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia (IDN Times/Lia Hutasoit(

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar di Jakarta menghasilkan rekomendasi, salah satunya agar pilkada dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengatakan, rekomendasi tersebut sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam pelaksanaannya.

"Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," kata Bahlil, dalam keterangan pers, Minggu (21/12/2025).

Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata kelola untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

3. Golkar gelar Rapimnas I di Anggrek Nelly

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (IDN Times/Lia Hutasoit)

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Sabtu, 20 Desember 2025, di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, untuk membahas persoalan internal organisasi.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan, Rapimnas ini pertama kalinya digelar selama periode kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Seluruh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar di tingkat provinsi diundang ke acara ini.

"Karena sifatnya lebih ke internal, jadi kami tidak mengundang pihak eksternal untuk hadir di Rapimnas," kata Sarmuji.