PKS, Kalkulasi dan Target Menang di Pemilu 2019

11 Apr 2019, 10:02 WIB

Facebook.com/DPD PKS

Jakarta, IDN Times – Politik adalah seni kemungkinan. Bagaimana kalkulasi peluang. Di Pemilu 2014, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membangun koalisi mendukung calon presiden Prabowo Subianto. “Loyalitas” PKS berlanjut ketika partai ini mendukung pasangan calon gubernur Anies Baswedan dan kader Partai Gerindra Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

PKS juga berkolaborasi dengan Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN), mendukung pasangan cagub Sudirman Said dan Ida Fauziyah dari Partai Kebangkitan Bangsa di Pilkada Jawa Tengah tahun 2018.

Jauh sebelum Pemilu 2014, kalkulasi demi kalkulasi juga telah dilakukan PKS. Sehari sebelum deklarasi pasangan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan calon wakil presiden Boediono untuk Pemilihan Presiden 2009, PKS belum menentukan sikapnya.

Partai yang mengandalkan kaderisasi dari kelompok kajian Islam di kalangan muda ini menyampaikan keberatan atas sikap SBY, sang petahana, memilih sosok Boediono. Bagi sebagian kalangan, Boediono dianggap mewakili kelompok ekonom yang dianggap “liberal”.

Lawan SBY saat itu adalah pasangan Megawati Sukarnoputri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto. PKS cukup dekat dengan JK. Kubu SBY menganggap dukungan PKS penting. PKS berhasil meraih total 8.206.955 atau 7,88 persen dalam Pemilu legislatif 2009. Hasil ini membuat kursi PKS di Senayan meningkat menjadi 57 kursi.

Negosiasi di belakang layar berjalan intens. Deklarasi pasangan SBY-Boediono direncanakan tanggal 15 Mei 2009 di Sasana Budaya Ganesha, Institut Teknologi Bandung, pada 15 Mei 2009. Jadwal ini mundur dari tanggal semula 11 Mei 2009. Penyebabnya adalah dukungan PKS dan PAN masih ditunggu. PAN sempat menyodorkan Hatta Rajasa sebagai cawapres SBY.

Sehari jelang deklarasi, pengusaha Chairul Tanjung nampak mendampingi para petinggi PKS saat itu, Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin, Presiden PKS Tifatul Sembiring bertemu SBY di sebuah hotel di Bandung. Ratusan awak media menunggu proses akhir itu.

PKS akhirnya mendukung SBY-Boediono. Tifatul diganjar jabatan Menteri Informasi dan Komunikasi. PKS juga mendapatkan kursi menteri pertanian yang dijabat Suswono, menteri sosial untuk Salim Segaf Aljufri, dan menteri riset dan teknologi yang dijabat Suharna Surapranata. Dalam periode pertama kabinet SBY-JK, posisi menteri pertanian juga dijabat kader PKS, Anton Apriyantono.

Kini di Pemilu 2019, PKS kembali bermain kalkulasi setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 8. Bagaimana kalkulasi partai berlambang padi dan bulan sabit ini?

1. PKS menyatakan tidak akan mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019

IDN Times/Yogi Pasha

Presiden PKS Sohibul Iman mengaku partainya sempat diajak Istana untuk mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Sebagaimana laporan IDN Times, ajakan Istana tersebut ditolak PKS. Alasannya, jika PKS turut bergabung mendukung Jokowi, maka ada kemungkinan Jokowi akan melawan kotak kosong.

“Kami melihat itu tidak sehat buat demokrasi, maka saat ini kami menolak. Saya katakan bahwa rasionalitas politiknya kurang logis kalau PKS ikut bersama Jokowi,” ujar Sohibul di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (1/3).

Sejak kegagalan Prabowo di Pilpres 2014, PKS memilih tetap dalam koalisi dan menjadi oposisi dalam pemerintahan periode pertama Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Sohibul mengatakan, pihaknya menjalin berkomunikasi aktif dengan Partai Gerindra dan PAN.

2. PKS dikenal sebagai partai kader, tidak tergantung sosok

IDN Times/Irfan Fathurochman

PKS lahir sebagai Partai Keadilan (PK), yang dideklarasikan di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, pada 20 Juli 1998. PK mengangkat Nurmahmudi Ismail sebagai presiden pertamanya.

PK dianggap sebagai parpol yang lahir di era Reformasi Mei 1998. Sejumlah tokoh mahasiswa yang menjadi “wajah” gerakan reformasi, seperti Rama Pratama yang saat itu pimpinan mahasiswa Universitas Indonesia, kemudian bergabung ke parpol ini.

PK lahir dari kalangan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Begitupun, secara resmi tidak ada kaitan organisasi antara PK dengan KAMMI.

Pada Pemilu 1999, sebagai peserta pertama kali di helatan demokrasi itu, PK meraih suara sebanyak 1.436,565, atau 1,36 persen dari total perolehan suara nasional.

Jumlah itu tidak cukup untuk memenuhi ambang batas parlemen sebesar dua persen. PK harus mengganti nama.

Pada 2 Juli 2003, PK berhasil melalui verifikasi Departemen Hukum dan HAM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada 3 Juli 2003 PK resmi berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sejak awal partai ini mengandalkan kader, bukan sosok populer. Anggotanya tergolong usia muda, masuk generasi millennial. Mereka juga terdidik, dan piawai memanfaatkan teknologi.

Setelah Nurmahmudi Ismail, posisi Presiden partai dijabat oleh Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring, Luthfi Hasan Ishaaq, Anis Matta, kemudian saat ini Sohibul Iman.

Luthfi Hasan dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus korupsi kuota impor daging sapi. Di tingkat kasasi di Mahkamah Agung, Luthfi dijatuhi hukuman penjara 18 tahun dan denda Rp 1 miliar yang harus ditebus dengan masa kurungan 6 bulan penjara jika gagal dibayar.

Ini masa berat bagi PKS yang awalnya, ketika masih bernama PK, sempat menggunakan jargon partai baru yang kampanye bersih, anti korupsi.

Akibat skandal korupsi yang dilakukan elite parpol, suara PKS mengecil pada Pemilu 2014. PKS mendapatkan 8.480.204 suara atau 6,79 persen dari total nasional. Partai ini kehilangan 17 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat sehingga tinggal memiliki 40 kursi saja.

Drama internal meruyak ke publik. Protes atas kepemimpinan muncul dari sosok pendiri parpol.

Saat ini pun PKS memiliki masalah dengan kader andalannya yang juga menjabat wakil ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Fahri melawan pemecatan yang dilakukan PKS.

3. Sembilan kader PKS diusulkan jadi capres 2019

IDN Times/Irfan fathurohman

Karena tidak tergantung sosok, PKS biasa mengusulkan sejumlah kader dalam pilpres. Dalam Pilpres 2019, PKS menyodorkan sembilan kader sebagai capres dan cawapres.

Mereka adalah Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf, Presiden PKS Sohibul Iman, mantan presiden PKS Anis Matta, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzamil Yusuf, serta Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mardani Ali Sera.

Karena kurang suara, PKS tak bisa maju sendiri dalam Pilpres 2019. PKS harus berkoalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Pilihan paling dekat untuk koalisi adalah setia bersama Partai Gerindra. Sebelum ke Pilpres, PKS harus membuktikan kinerjanya di Pilkada Serentak 2018.

Sohibul mengatakan sejak Pilkada serentak gelombang pertama 2015 dan gelombang kedua 2017, PKS tidak pernah mengikuti Pilkada 100 persen. Rata-rata PKS mengikuti 80 persen Pilkada yang diselenggarakan pada kedua gelombang tersebut.

"Karena itu, 2018 ini juga, kami menargetkan sekitar 80 persen dari keseluruhan Pilkada, PKS mengikutinya," ujar Sohibul, sebagaimana laporan IDN Times.

Saat ini, kata Sohibul, baru 116 calon yang diusung dari target sekitar 130-140 Pilkada. Sehingga, masih ada sekitar 20-25 Pilkada yang nanti akan menyusul untuk disahkan dan dikeluarkan surat keputusan untuk calon pasangannya.

“Kita di 2018 ini menargetkan menang di 60 persen pilkada yang kita ikuti. Ini berarti kita memberikan kekalahan untuk space 40 persennya,” tutur Sohibul.

4. Meraih pemilih usia millennial dengan PKS Muda

IDN Times/Irfan Fathurohman

Kader muda dan tidak gaptek. Ini salah satu ciri PKS. Seperti parpol lain, partai ini mengincar suara millennial melalui wadah PKS Muda.

"Kampanye PKS di berbagai kota juga mengandalkan semangat muda, seperti yang sudah dilakukan oleh PKS Muda kita di sini, " jelas Anggota DPR RI F-PKS, Aboe Bakar Al–Habsy, sebagaimana dikutip laman beritabanjarmasin.com, Senin (26/2/2018)

Ketua PKS wilayah Kalimantan itu juga menuturkan, pihaknya memang berusaha menggaet generasi muda, sesuai dengan tema PKS yang menjadi parpol kawula muda.

"Aksi kampanye menampilkan kader PKS berusia muda, selain memberi pesan PKS pro pemuda, juga siap usung perubahan dengan ajukan caleg 90 persen berusia muda," kata Abu Bakar Al-Habsy.