PKS Putuskan Gabung atau Jadi Oposisi Lewat Musyawarah Majelis Syuro

30 Apr 2024, 21:00 WIB

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu ketika di acara pembubaran Timnas AMIN. (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mengatakan pihaknya bakal menentukan sikap politik ke depan melalui Musyawarah Majelis Syuro. Di dalam musyawarah tersebut akan diambil keputusan secara institusional apakah PKS merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran atau tetap menjadi oposisi. Menurut Syaikhu, tidak masalah partai dengan warna jingga itu tetap berada di luar pemerintahan atau ikut menjadi bagian dari pemerintahan baru.

"Bagi kami gak ada masalah. Mau di luar (pemerintahan), di dalam (pemerintahan). Kami kan punya pengalaman tersendiri ya. Tetapi, kebijakan untuk mengambil apakah itu di luar atau di dalam, ini menjadi ranah dari Majelis Syuro atau badan pekerja majelis," ujar Syaikhu di kediaman Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa (30/4/2024).

Ia mengatakan sebagai presiden partai bakal melaksanakan apapun kebijakan yang diambil oleh Majelis Syuro. Pernyataan itu disampaikan Syaikhu untuk merespons penolakan keras dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) terhadap keinginan PKS merapat ke kubu Prabowo-Gibran.

Tetapi, ia menambahkan bahwa relasi PKS dengan Prabowo selama ini tetap baik. Hal itu terbukti selama dua pemilu berturut-turut, PKS mendukung pria yang kini masih menjabat Menteri Pertahanan itu. Oleh sebab itu, ia tetap yakin Prabowo bakal membuka pintu komunikasi dengan PKS.

"Ya, ini lah makanya. Kami dalam proses komunikasi. Oleh karenanya kita tunggu saja. Mudah-mudahan dalam proses ke depan ini ada hal-hal yang memang lebih jelas, gitu. Apakah (ada) tawaran atau lainnya segala macam, itu kami belum ketemu langsung ya," tutur dia lagi.

1. PKS menetapkan posisi sebagai koalisi atau oposisi dengan mengkaji berbagai hal

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu saat menyerahkan SK Calon Wali Kota Depok kepada IBH untuk maju di Pilkada Depok 2024. (IDNTimes/Dicky)

Lebih lanjut, ketika ditanya apakah persepsi pemilih PKS ikut menjadi pertimbangan dalam penentuan arah politik, ia mengatakan majelis syuro tidak hanya mendengarkan masukan dari DPP semata. Ada juga kajian yang bakal dipertimbangkan oleh majelis syuro PKS. Hal itu lantaran aspirasi pemilih justru cenderung menginginkan PKS tetap berada di kelompok oposisi.

"Kami juga meminta masukan-masukan dari berbagai daerah. Dari situ lah kemudian kami mengambil kesimpulan yang nantinya akan diputuskan lewat musyawarah Majelis Syuro. Jadi, keputusan itu (beroposisi atau berkoalisi) bukan merupakan kemauan pribadi. Ini sekali lagi adalah keinginan bersama," ujar Syaikhu ketika menjawab pertanyaan IDN Times.

Ketika ditanyakan kapan musyawarah majelis syuro diadakan, Syaikhu mengatakan belum menentukan tanggal. Di era pemerintahan jilid ke-2 Presiden Joko "Jokowi" Widodo, PKS jadi satu-satunya partai yang beroposisi.

Partai Demokrat akhirnya ikut merapat ke pemerintahan Jokowi. Sebagai konsekuensinya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diganjar kursi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR).

2. Ahmad Syaikhu tetap meyakini akan ada pertemuan antara PKS dengan Prabowo

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu menghadiri halal bihalal PKS Kota Depok di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok. (IDNTimes/Dicky)

Ahmad Syaikhu sendiri meyakini presiden terpilih Prabowo Subianto bakal menyambangi DPP PKS. Sebelumnya Prabowo-Gibran absen dalam acara halal bihalal yang diadakan oleh PKS pada 27 April 2024 lalu. Ketua Umum parpol di bawah Koalisi Indonesia Maju (KIM) pun juga tak nampak.

Justru yang hadir adalah Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Utut Adianto. Padahal, selama ini PDIP dipersepsikan berseberangan dengan PKS.

"Memang kemarin belum. Tapi, insya Allah mudah-mudahan saya yakini tetap ada pertemuan," tutur Syaikhu.

Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Alhabsy mengatakan Prabowo tak dapat hadir karena harus menghadiri acara lain. "Pak Prabowo sudah menyatakan ada acara seperti ini (halalbiihalal) juga di rumahnya dari keluarga besarnya. Jadi dia minta izin," ujar Aboe.

Ia menegaskan, Prabowo bukan tak mau hadir di acara halal bihalal PKS. Namun, Prabowo memang memiliki acara lain di waktu yang bersamaan.

"Prabowo bukan tidak mau datang, bukan! Tapi, karena berbenturan acara yang sama," tutur dia lagi.

3. Partai Gelora tolak PKS masuk ke dalam koalisi pengusung Prabowo-Gibran

Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfuz Sidik (sebelah kiri) bersama Ketum Gelora Anis Matta. (Dokumentasi Partai Gelora)

Sebelumnya, Sekjen Partai Gelora, Mahfuz Sidik menolak PKS ikut merapat ke koalisi pengusung Prabowo-Gibran. Mahfuz mengatakan bahwa selama berkampanye, PKS kerap melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran.

"Seingat saya dalam proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," kata dia.

Salah satu narasi yang dibangun PKS, kata Mahfuz yakni menganalogikan Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun. Padahal, dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, Anies Baswedan ikut diusung oleh Partai Gerindra.

Namun, mengutip data dari KPU DKI Jakarta, selain Partai Gerindra, Anies juga diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di pilkada 2017. Dalam pilkada tujuh tahun lalu itu, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berhasil meraih 3,24 juta suara warga Jakarta atau 57,95 persen.