PKS Tuntut Pembahasan RUU PDP Setara UU Cipta Kerja, Begini Alasannya

Toriq menjelaskan nantinya RUU PDP mengakui hak pemilik data pribadi sebagai hak asasi. Kemudian, RUU ini akan mengatur keseimbangan hak dan kewajiban antara pemilik data dan pengendali data.

Bahkan, menurut Toriq, RUU PDP yang dibahas pemerintah bersama DPR bakal dibuat setara dengan undang-undang tentang perlindungan data pribadi seperti di negara-negara lain.

“Contohnya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, atau data-data personal kita, itu bisa disalahgunakan untuk kejahatan finansial dan juga untuk masalah yang lebih luas, misalnya politik," kata dia.

Menurut Toriq, kebutuhan untuk melindungi data pribadi saat ini telah menjadi sesuatu yang penting. Ia menjelaskan, data pribadi adalah informasi milik perseorangan yang juga digunakan sebagai identitas individu tersebut.

Dia menjelaskan data pribadi bersifat pribadi, maka tidak boleh disebarluaskan tanpa izin si pemilik informasi, karena berpotensi disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab.

"Adapun di dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), data yang masuk dalam kategori pribadi dan merupakan rahasia pribadi di antaranya meliputi riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat pengobatan kesehatan fisik, kondisi ekonomi, dan lainnya," ungkap dia.

Dalam konteks perbankan, maupun transaksi digital, Toriq mengatakan, data-data yang sifatnya pribadi dan perlu dijaga kerahasiaannya meliputi user ID dan kata sandi, PIN   ATM, nomor kartu kredit dan CVV /card verification value (tiga digit nomor di belakang kartu).

Selain itu, ujar Toriq, mencakup pula data identitas diri seperti NIK, Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, paspor dan lain sebagainya. Data informasi pribadi lainnya seperti alamat rumah, nama ibu kandung, tanggal lahir, tanggal expired kartu kredit atau kartu debit, dan paspor.

Toriq memaparkan masyarakat yang data pribadinya disalahgunakan dapat melakukan sejumlah hal, seperti menghubungi call center resmi, melapor ke pihak perusahaan dompet digital/e-commerce terkait, melapor ke pihak berwajib (kepolisian), melapor ke Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan, dan menulis surat pembaca.

"Tindakan itu adalah solusi jangka pendek bagi masyarakat yang data pribadinya disalahgunakan hingga menyebabkan kerugian baik materi maupun nonmateri. Solusi jangka panjangnya yakni RUU PDP," jelasnya.