Plt Ketum PPP Ingatkan Jangan Gunakan Foto Jokowi untuk Kampanye

16 Agu 2023, 23:00 WIB

Plt Ketua Umum PPP, Mardiono ketika menghadiri silaturahmi akbar PPP di Yogyakarta pada Minggu, 8 Januari 2023. (www.instagram.com/@muhammad.mardiono)

Jakarta, IDN Times - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mardiono mewanti-wanti agar tidak menggunakan foto Presiden Joko "Jokowi" Widodo sebagai materi kampanye atau sosialisasi bakal calon presiden. Menurutnya, foto Jokowi di samping bakal capres adalah langkah yang tidak tepat. Soal pemasangan foto presiden di samping bakal capres sempat disinggung oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu ketika menyampaikan pidato kenegaraan 2023 di Gedung Nusantara I DPR pada Rabu (16/8/2023).

"Dalam konteks digunakan (sebagai) materi kampanye ya tentu itu tidak diperkenankan kalau Beliau sebagai presiden. Tapi, itu menurut pandangan saya," ujar Mardiono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, sore ini.

Menurutnya, pemasangan foto Jokowi oleh warga sipil yang tidak ikut dalam kontestasi politik tak menimbulkan masalah apapun. "Karena kan setiap warga negara punya hak untuk memasang. Kan kita juga tahu bahwa setiap rumah penduduk, kemudian kantor pemerintahan, pasti foto presiden," tutur dia.

Sementara, meski Jokowi secara verbal mengaku tidak mempermasalahkan fotonya dipajang di samping foto bakal capres, namun ia terdengar tak menyukai praktik tersebut. Sebab, sebelumnya, Jokowi menyebut sebagai presiden sudah menjadi risiko kerap dijadikan alibi atau tameng untuk kebijakan tertentu.

"Walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Saya ke provinsi A eh ada, ke kota B eh ada. Berkunjung ke kabupaten C juga ada (foto saya). Sampai ke tikungan-tikungan desa ada jugaa. Tapi, foto saya gak sendirian. Di sebelahnya ada foto bersama capres. Ya, ndak apa-apa, boleh-boleh saja," katanya lagi.

1. Mardiono nilai presiden sebagai kepala negara harus bersikap netral

Presiden Jokowi mengajak masyarakat makan di restoran ketika kunjungan kerja (kunker) ke Blora, Jawa Tengah pada Jumat (10/3/2023) (dok. Sekretariat Presiden)

Lebih lanjut, Mardiono juga menyebut sebagai presiden dan kepala negara, Jokowi diharapkan bisa bersikap netral dalam menghadapi pemilu 2024. Meski tak bisa dipungkiri Jokowi juga merupakan kader PDI Perjuangan. Maka, ia diharapkan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk mendukung Ganjar Pranowo.

"Tapi, pada posisi sebagai kepala negara ya tentu harus meletakan pada posisi netral," kata dia.

Ia pun menambahkan sosok Ganjar memiliki gaya kepemimpinan yang mirip dengan Jokowi. Salah satu metode kampanye mantan Wali Kota Solo itu yang ditiru Ganjar yakni ia mengenakan kemeja lurik berwarna putih hitam.

2. Jokowi sadar kerap dipanggil dengan kode 'Lurah' oleh para politisi

Presiden Joko “Jokowi” Widodo (dok. YouTube Info BMKG).

Hal lainnya yang menarik yang diungkap oleh Jokowi dalam pidato kenegaraannya yaitu ia sadar kerap dijuluki 'Lurah' oleh para politisi. Bahkan, ia mengetahui kerap dipersepsikan cawe-cawe dalam penentuan bakal cawapres dan koalisi parpol.

"Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasananya sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya soal siapa capres dan cawapresnya dijawab 'belum ada arahan dari Pak Lurah.' Saya sempat mikir Pak Lurah ini siapa," kata Jokowi.

Belakangan, kata Jokowi, ia sadar 'Lurah' adalah kode untuk menyebut dirinya. "Ternyata Pak Lurah itu kode yang ditujukan untuk saya," tutur dia.

Ia pun menegaskan bahwa dirinya bukan Lurah melainkan Presiden Republik Indonesia. Ia juga menyampaikan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan arah koalisi parpol dan sosok capres-cawapres.

"Karena saya ini bukan ketua umum parpol dan ketua koalisi partai. Sesuai undang-undang yang menentukan capres dan cawapres itu parpol dan koalisi parpol. Jadi, saya mau bilang itu bukan kewenangan saya, bukan kewenangan Pak Lurah," ujarnya.

3. Jokowi sedih kebebasan berpendapat malah digunakan untuk melempar fitnah

Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam Penyampaian RAPBN 2024 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8/2023)

Di sisi lain, Jokowi juga menyampaikan posisi sebagai RI 1 tidak senyaman yang dipikirkan banyak orang. Jokowi mengaku harus sabar mendengarkan permasalahan rakyat dan makian yang dialamatkan kepadanya.

Ia membeberkan sejumlah ejekan yang dialamatkan kepadanya, mulai dari disebut sebagai presiden plonga-plongo, bodoh, hingga dipanggil Firaun.

"Saya tahu ada yang mengatakan 'saya ini bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, tolol hingga Firaun.' Ya, ndak apa-apa, sebagai pribadi saya terima saja," katanya.

Tetapi, ia mengaku sedih karena budaya santun, budi pekerti luhur yang biasanya dimiliki oleh bangsa Indonesia perlahan-lahan menghilang. Jokowi kini menilai kebebasan dalam berdemokrasi semakin kebablasan.

"Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia," katanya.