Jakarta, IDN Times — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik di hadapan ribuan kader yang hadir di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, pada Selasa (14/3/2023).
Dalam pidato tersebut, AHY mengkritik pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang dinilai tak bawa dampak baik untuk masyarakat kecil.
AHY menyinggung banyak proyek mercusuar pada era Jokowi. Padahal, menurutnya kondisi ekonomi Indonesia yang hari ini sedang sulit lantaran keuangan negara yang tak dikelola dengan baik.
“Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak berdampak pada kehidupan wong cilik, tidak banyak berdampak pada saudara kita yang termasuk kategori miskin dan tidak mampu,” ujar AHY.
Menurut AHY banyak dana yang digunakan untuk pembangunan di era Jokowi itu berasal dari utang. Akibatnya utang negara naik hingga tiga kali lipat.
Di awal tahun 2023, kata AHY, utang Indonesia bahkan mencapai Rp7.733 triliun.
“Dalam delapan tahun terakhir ini, kenaikan utang pemerintah mencapai tiga kali lipat. Belum lagi utang BUMN yang semakin menggunung sebesar Rp1.640 triliun,” kata dia.
AHY juga mengkritik program food estate atau lumbung pangan yang menjadi ambisi Jokowi. Program ini juga melibatkan sejumlah kementerian, termasuk Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pertanahan (Menhan), Prabowo Subianto.
Menurut AHY, program food estate yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah itu justru tidak berjalan sesuai harapan. Program ini juga menjadi contoh buruknya tata kelola pemerintahan di era Jokowi.
"Kita mencermati, tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan grasa-grusu, terburu- buru, dan kurang perhitungan. Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas," ujarnya
Putra pertama Susilo Bambang Yudhoyono itu juga menyinggung istilah banana republic atau republik pisang di pidatonya.
Dia menyebut Indonesia bisa menjadi banana republic jika penundaan Pemilu 2024 terjadi. Sebabnya, Indonesia akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak terpilih secara demokratis.
"Saya khawatir, khawatir dunia akan melihat Indonesia sebagai banana republic, banana republic karena semua pejabat, semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa pemilu yang demokratis," kata AHY.
AHY menegaskan tanpa ada pemilu maka presiden tidak punya legitimasi serta kekuasaannya tidak sah memimpin negara.
"Tapi tidak punya legitimasi yang kuat, sehingga kekuasaan yang dimilki tidak sah. Juga tidak halal," lanjutnya.
AHY kemudian mempertanyakan siapa yang akan menjadi pemimpin bila Pemilu 2024 ditiadakan. Sementara Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2024.
“Apakah ada presiden digantikan oleh Plt Presiden? Tidak ada,” pungkasnya.