Pokmaswas Raja Ampat, Garda Depan Masyarakat Penjaga Amazon of Ocean

Kehadiran Pokmaswas di Raja Ampat berangkat dari keresahan masyarakat sekitar akibat maraknya illegal fishing. Keterbatasan pengawasan di kawasan Raja Ampat dari aparat, membuat aksi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu tidak sepenuhnya terawasi.

Oleh sebab itu, Pokmaswas hadir sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengawasi aktivitas kelautan di wilayah yang terkenal sebagai surga bawah laut dunia ini atau Amazon of Ocean.

Kepala Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD UPTD) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kepulauan Raja Ampat, Syafri mengatakan bahwa Pokmaswas mengawasi aktivitas kelautan di kawasan yang sudah ditentukan sebagai zona wisata.

Meski melakukan pengawasan, Pokmaswas tidak bisa melakukan penindakan terhadap orang-orang yang melakukan kegiatan ilegal di zona yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, mereka akan melakukan pelaporan terkait dugaan tindak pelanggaran kepada aparat terkait, untuk kemudian dilakukan penindakan.

"Jadi dulu kita punya namanya Forum Komunikasi Tindak Pidana Perikanan. Jadi sekiranya perlu laporan tadi ada unsur tindak pidana perikanan maka akan segera direspons. Kami sebagai pengelola juga punya tim patroli yang setiap hari patroli sesuai tanggung jawab kawasan masing-masing. Kita punya pos juga, kita support semua yang dibutuhkan dalam patroli," kata Syafri di Desa Sawandarek, Pulau Mansuar, Raja Ampat.

Syafri mengungkapkan, Pokmaswas turut membantu peran BLUD Raja Ampat dalam melakukan tertib pemanfaatan kawasan konservasi sesuai zonasi. Dalam membantu tugas tersebut, Pokmaswas turut melakukan patroli di kawasan konservasi sesuai zonasinya.

Selanjutnya, mereka akan melakukan pelaporan melalui WhatsApp group maupun pesan singkat apabila ditemukan tindakan pelanggaran. Menurut Syafri, laporan yang didapat sebagian besar terkait pemanfaatan kawasan yang tidak pada zona peruntukannya.

"Misalnya saja orang mancing di zona-zona yang diperuntukkan untuk pariwisata. Ini semua hal-hal, kan, enggak perlu represif tapi edukasi dan sebagainya," jelasnya.

Operasional Pokmaswas sendiri telah diakui oleh pemerintah daerah Papua Barat lewat Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan. Legalitas tersebut, akan membuat peran Pokmaswas semakin kuat dalam membantu aparat mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Raja Ampat khususnya.

Selain itu, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.58/Men/2001 tentang Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS), juga turut mendukung peran Pokmaswas dalam melakukan pengawasan.

Direktur ICCTF (Indonesia Climate Change Trust Fund), Tonny Wagey mengatakan peran penduduk, khususnya Pokmaswas, sangat penting dalam mengawal dan mengawasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut.

Menurut Tony, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Pokmaswas secara berkesinambungan turut membantu perekonomian masyarakat sekitar.

"Kita gak boleh ada trade off. Karena nanti satu dapat, satu enggak. Jadi trade off ekonomi dan ekologi gak boleh ada. Kalau boleh dibilang seperti gas dan rem. Kalau gas ekonominya, ekologi bisa rusak. Kalau arrange terus kapan kita bisa dapat sesuatu?" ucap Tony.

Senada dengan Tony, Syafri juga mengamini perihal pentingnya ekosistem kelautan dan ekonomi yang harus berjalan beriringan. Apalagi, Raja Ampat merupakan salah satu jantung Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) dunia. Di sana, terdapat ribuan jenis ikan karang yang hidup dan menjadi sumber mata pencaharian para nelayan Raja Ampat.

"Kita tau kawasan konservasi adalah wilayah untuk sekup Raja Ampat di dalam kawasan kita itu hidup ribuan kepala keluarga di mana mereka hidup secara turun temurun sebelum kawasan itu di declare," jelas Syafri.

"Kemudian kita berbicara tidak sekedar itu, tetapi bagaimana sumber daya ikan itu bisa tidak hanya dinikmati hari ini, tapi juga anak cucu ke depan," Syafri menambahkan.

Dukungan sarana dan prasarana bagi Pokmaswas sangat diperlukan dalam melaksanakan monitoring dan pengawasan. Melalui kegiatan Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) yang telah berlangsung selama Agustus 2020 hingga Maret 2022, ICCTF bersama Bappenas memberi dukungan tersebut bagi Pokmaswas.

Dukungan dilakukan oleh Yayasan Terumbu Karang Indonesia (TERANGI) sebagai mitra pelaksana, melalui pelatihan hingga edukasi di sejumlah desa terkait pelestarian biota laut dan manfaatnya baik untuk ekologi dan ekonomi masyarakat sekitar.

Adapun kegiatan ini telah berakhir pada Maret 2022. Namun demikian, dukungan sarana dan prasarana yang telah diberikan ICCTF bersama Bappenas melalui Terangi akan terus dioptimalkan.

Capacity Building Specialist Terangi, Fakhrurozi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembinaan terhadap Pokmaswas untuk melakukan optimalisasi aset dari bantuan operasional yang telah diberikan, salah satunya adalah kapal.

"Mereka (Pokmaswas) bikin SOP bagaimana caranya disisihkan untuk kas kelompok, di mana nanti bisa digunakan nanti akan bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan ke depan setelah mungkin kita belum bisa lanjut lagi disini," tuturnya.

Ozi menyampaikan bahwa pihaknya mendorong agar Pokmaswas memaksimalkan infrastruktur yang ada seperti kapal hingga menara pemantau untuk objek wisata. Misalnya, memberikan pengalaman kepada wisatawan berkeliling tempat wisata terdekat menggunakan kapal Pokmaswas.

"Nanti akan buat SOP-SOP di mana nanti setiap wisatawan yang akan datang mau manfaatkan infrastruktur untuk Pokmaswas itu nanti ada insentif yang mereka terima," tutur Ozi.

Selain itu, para wisatawan juga bisa menikmati wisata laut dengan melakukan snorkeling maupun diving. Ozi menegaskan bahwa Pokmaswas akan menerima 100 persen hasil dari pemanfaatan tersebut.

"Kita mau mendorong kemandirian mereka. Kalau mereka berhasil, program atau kelompok ini bisa direplikasi di lokasi lain untuk mendukung pengawasan sekaligus kemandirian masyarakat buat mengelola ekosistem pesisir," jelas Ozi.