Polda Metro Minta Pemprov DKI Tak Buru-buru soal Tilang Uji Emisi

Meski demikian, Polda Metro bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Pemprov DKI masih terus berkoordinasi untuk menerapkan kebijakan uji emisi. Koordinasi dilakukan untuk memastikan kesiapan teknis penindakan di lapangan.

“Apakah pemprov ini sudah melakukan penambahan fasilitas uji emisi atau hanya di Dinas Lingkungan Hidup. Sementara kalau tempat uji masih terbatas mobil ada belasan juta sehari bisa berapa banyak uji apa personel mampu,” ujar Argo.

Argo menyarankan Pemprov DKI agar memperhatikan lima poin efektivitas penegakan hukum. Hal tersebut perlu diperhatikan agar Pemrpov DKI Jakarta tidak kewalahan saat kebijakan uji emisi mulai berlaku.

“Hukum sudah ada, produk hukum sudah siap, masyarakat sudah mau buktinya tempat di mana-mana penuh, budaya mendukung, tapi fasilitas sudah siap atau belum. Sehingga khawatir masyarakat berduyun-duyun datang ke tempat uji emisi takut ditilang, kan yang kerepotan dari Pemprov,” ujar Argo.

“Jadi kami hanya beri saran. Tak ada keragu-raguan polisi melakukan penindakan dan tak ada kami mundur,” sambungnya.

Argo memastikan, pihaknya siap menjalani kebijakan tersebut meski belum ada Peraturan Gubernur DKI Jakarta. Seperti halnya, kata dia, saat polisi menertibkan kenalpot bising demi kebutuhan masyarakat.

“Jadi kami berdiri lihatnya sebagai edukasi penegakan hukum kalau kami lakukan penindakan hukum masyarakat akan antipati, dia akan lihat kebijakan bukan untuk bentuk budaya lebih baik tapi jadi lihat harus bayar, susah dan sebagainya,” kata Argo.

“Nah pertimbangan-pertimbangan ini kami lihat. Tujuan akhir kan bentuk kesadaran masyarakat DKI agar mau membuat biru langit Jakarta. Jadi, tilang jangan jadi alat untuk takut-takutin,” sambungnya.