Polemik Data Ganda Bansos COVID-19 Antara Anies dan Risma

11 Agu 2021, 11:32 WIB

Mensos Tri Rismaharini dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (instagram.com/tri.rismaharini/aniesbaswedan)

Jakarta, IDN Times - Distribusi bantuan sosial atau bansos COVID-19 di DKI Jakarta, baik berupa Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) atau Bantuan Sosial Tunai (BST) belakangan menuai polemik. Hal ini terjadi karena masalah data.

Dari jumlah 1.007.379 keluarga penerima manfaat (KPM) di DKI Jakarta, sebanyak 99.743 KK belum bisa mendapat bantuan. Apa masalahnya? Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan ada potensi duplikasi data dengan penerima bansos beras dari Kementerian Sosial.

Sedangkan, data tersebut sedang dilakukan pemadanan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Dari sinilah polemik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma dimulai.

1. Anies bersurat pada Risma soal pemadanan data

Jakarta selenggarakan vaksin anak usia 12-17 tahun di SMAN 20, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis (1/7/2021). (dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lesari, mengatakan Anies Baswedan sudah sempat bersurat kepada Risma untuk menegaskan masalah data yang beririsan antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kemensos.

"Pak gubernur sudah bersurat kepada Ibu Mensos untuk meminta kepastian data by name, address, siapa saja yang menerima, sehingga nanti kami lakukan pemadanan data dan uang yang memang masih kami tunda untuk di top up kepada para pemilik rekening itu bisa segera dicairkan," kata Premi dalam diskusi virtual, Jumat (30/7/2021).