Polhukam Wanti-Wanti Publik soal Hoaks Makin Banyak Jelang Pemilu 2024

22 Nov 2023, 07:37 WIB

Ilustrasi hoaks. IDN Times/Sukma Shakti

Jakarta, IDN Times - Deputi bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Mayjen TNI Heri Wiranto, mewanti-wanti publik mengenai hoaks yang berpotensi semakin meningkat jelang Pemilu 2024.

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, hoaks berisi tindakan provokasi yang angkanya mencapai 45 persen. Sebanyak 40 persen berisi konten propaganda, dan sisanya berupa kritik.

"Diprediksi pemilu kali ini juga semakin meningkat yang bisa menimbulkan kebingungan di masyarakat dan dapat mempengaruhi jalannya pemilu serta pemilihan yang demokratis karena bisa berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Heri di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Ia khawatir bila penyebaran hoaks tidak diantisipasi, maka bisa melahirkan polarisasi di masyarakat. Apalagi kini penggunaan media sosial semakin masif, sehingga penyebarannya dapat meluas. Hoaks yang didistribusikan melalui media sosial dikhawatirkan dapat memengaruhi persepsi pemilih muda yang memegang peranan penting di Pemilu 2024.

"Generasi millenial dan generasi Z mendominasi pemilik suara Pemilu 2024, yakni kalau ditotal sekitar 56,45 persen dari total keseluruhan pemilih. Sehingga, partisipasi pemilih dari kalangan anak muda sangat memengaruhi keberlangsungan demokrasi Indonesia," katanya.

1. Polhukam dorong publik tidak terlalu berlebihan dukung paslon tertentu

Tiga paslon yang berlaga di pemilu 2024. (IDN Times/Aditya Pratama)

Lebih lanjut, Heri menyebut, dalam Pemilu 2024, generasi millennial dan Gen Z mendominasi pengguna hak suara. Totalnya 56,45 persen dari jumlah pemilih yang terdaftar.

"Sehingga, partisipasi pemilih dari kalangan anak muda sangat memengaruhi keberlangsungan demokrasi Indonesia," kata Heri.

Lantaran kelompok pemilih berasal dari pemilih berusia muda, maka partisipasi generasi millennial dan gen Z sangat diperlukan.

"Untuk itu, kami perlu mendorong agar masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial, penyebaran informasi yang positif, dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak berlebihan dalam mendukung pasangan calon," tutur dia.

2. Polhukam ungkap 10 jenis kerawanan pemilu yang berpotensi mengganggu tahapan pemilu

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Di forum itu, Heri juga menjelaskan, ada 10 jenis kerawanan pemilu yang dinilai dapat mengganggu proses tahapan pemilu. Salah satunya perubahan musim dari kemarau ke hujan.

"Nanti pada Februari, kita akan mengalami puncak musim hujan, sehingga terjadi kemungkinan hujan yang cukup deras. Ini juga akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan, dan ini perlu diantisipasi bersama," ujar Heri.

Isu kerawanan yang kedua, kata Heri, merupakan kesiapan personel pengamanan di daerah masing-masing, mengingat pelaksanaan pemilu yang secara keseluruhan di beberapa wilayah dan membutuhkan kesiapan unsur pengamanan.

"Ketiga adalah konflik sosial dan perusakan fasilitas penyelenggaraan pemilu. Ini juga sudah terjadi di beberapa daerah. Ini perlu diantisipasi terlebih menjelang pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari," tutur dia.

Isu keempat yang perlu diperhatikan, katanya, adalah gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di beberapa wilayah di Papua.

Kelima, lanjut Heri, merupakan ancaman serangan siber terhadap sistem teknologi informasi penyelenggara pemilu. Berikutnya potensi bencana alam dan nonbencana alam.

Isu ketujuh yang patut menjadi perhatian adalah gangguan kesehatan bagi petugas penyelenggara pemilu serta gangguan kesehatan bagi petugas pemilu.

"Ini menjadi isu yang cukup menarik karena pengalaman pada Pemilu 2019, beberapa petugas penyelenggara pemilu yang mengalami kondisi cukup memprihatinkan," ujarnya.

Berikutnya kedelapan, kata Heri, isu terkait netralitas aparatur pemerintah dan penyelenggara pemilu. Selanjutnya, adalah potensi permasalahan pelaksanaan pemilu di luar negeri.

"Beberapa kali kami bertemu dengan panitia pemilihan luar negeri (PPLN), termasuk panwaslu yang ada di luar negeri, banyak permasalahan yang jadi perhatian penyelenggara di sana," tutur dia.

Isu terakhir yang patut menjadi atensi, menurut Heri, terkait dengan potensi permasalahan distribusi logistik pemilu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

3. Menko Mahfud wanti-wanti Polri dan TNI bersikap netral saat Pemilu 2024

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD di Ancol pada 21 November 2023. (IDN Times/Santi Dewi)

Sebelumnya, isu potensi terjadi kecurangan saat Pemilu 2024 semakin meluas. Itu sebabnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mewanti-wanti personel TNI dan Polri agar tetap bersikap netral.

Mahfud yang pada Pemilu 2024 menjadi cawapres berpasangan dengan capres Ganjar Pranowo, diduga menjadi korban praktik kecurangan tersebut. Poster bergambarkan Ganjar dan dirinya ditemukan telah diturunkan di sejumlah lokasi.

"Laporan yang saya terima antara lain ada dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho dari parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat," ujar Mahfud seperti dikutip dari YouTube Kemenko Polhukam.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengajak semua pihak agar menggelar pemilu dengan cara-cara jujur dan prinsip demokrasi yang beradab.

"Tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya," katanya.

Mahfud berharap lewat pemilu terlahir pemimpin yang baik dan membawa berkah bagi Indonesia. "Sesuatu yang diperoleh dengan cara tidak baik, tidak akan memberi berkah dan kebaikan. Jadi, pemilu ini harus berjalan baik, bermartabat dan berkeadaban," tutur dia.

"Supaya pesta demokrasi ini berlangsung sehat, damai dan bermartabat. Harap diingat, netralitas aparatur negara, khususnya TNI, Polri dan aparat sipil negara telah diatur kewajibannya di dalam undang-undang yaitu UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum," sambungnya.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.