Polisi Tangkap Penyebar Video Hoaks Server KPU Menangkan Jokowi

Dedi menjelaskan, tersangka wanita yang berinisial RD tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polda Lampung. Selain itu RD, kata Dedi, sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga. RD kala itu menyebarkan video hoaks tersebut ke akun Facebook miliknya.

"Seorang ibu rumah tangga berinisial RD. Saat ini yang bersangkutan sedang dalam pemeriksaan, dititipkan di Polda Lampung," ucap Dedi.

Untuk tersangka pria yang berinisial EW, menyebarkan hoaks itu melalui akun Twitter @ekowboy. Dedi menjelaskan, postingan EW terkoneksi ke sebuah situs berita, yaitu Baca Berita (Babe).

"Dia yang memiliki akun @ekowboy nge-link juga di Babe, news berita. Dan kebetulan yang bersangkutan memiliki follower cukup banyak. Sehingga ketika mem-posting itu langsung viral," jelas Dedi.

Dedi menuturkan, atas perbuatannya tersebut para tersangka dikenakan pasal berlapis, yaitu Pasal 14 ayat 3 dan Pasal 14a ayat 2 juncto Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

"Ancaman hukumannya empat tahun," tutur Dedi.

Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti milik tersangka berupa handphone dan kartu SIM yang digunakan untuk melakukan penyebaran berita hoaks.

Dedi menambahkan, polisi kini juga tengah melakukan pendalaman dengan mencari kreator video tersebut.

"Jadi yang menyebarkan pertama masih kita lakukan proses pendalaman lagi, lakukan penyelidikan, karena sementara ketika menyebarkan, yang bersangkutan langsung menghilang," ucap Dedi.

Dedi mengungkapkan, setidaknya ada dua daftar pencarian orang (DPO) yang kini tengah didalami penyidik.

"Masih ada dua DPO, yang tengah didalami siber. 1 DPO yang menyampaikan secara verbal, sudah berhasil diidentifikasi, masih dikejar. Satu DPO lagi ikut dalam rangka membuat narasi-narasi termasuk sebagai buzzer, masih dikejar juga," ungkap Dedi.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman dengan didampingi oleh enam Komisioner KPU mengatakan, alasan pihaknya melaporkan peristiwa itu kepada polisi karena hoaks tersebut dinilai telah merugikan KPU yang notabene merupakan penyelenggara pemilu.

"Malam ini, KPU merasa ada sesuatu yang penting dan perlu disampaikan kepada Bareskrim karena kami merasa bahwa itu menganggu kepercayaan publik terhadap KPU.Yang KPU disebut telah punya server dan mengatur server itu untuk memenangkan salah satu paslon," kata Arief kepada wartawan di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/4).

Usai melaporkan hal itu kepada pihak Bareskrim, Arief mengatakan bahwa server KPU tidak ada di luar negeri. Menurut Arief, semua server tersebut ada di dalam negeri.

"Pertama, tidak benar bahwa server KPU ada di luar negeri. Semua server KPU ada di dalam negeri dan dikerjakan oleh anak-anak bangsa," jelas dia.

Selain itu, lanjut Arief, terkait dengan hasil pemilu, semuanya diawali dengan proses penghitungan suara dan rekapitulasi yang dilakukan secara manual dan berjenjang.

"Mulai dari TPS, rapat pleno terbuka di BPK, KPU Kabupaten/kota, rapat pleno di KPU provinsi, dan rapat terbuka di KPU RI secara nasional,'' kata dia.

Setelah itu, hasil pindai formulir model C1 selanjutnya akan diunggah di Website KPU setelah penghitungan suara di TPS dilakukan.

"Jadi pada dasarnya, hasil suara di TPS sudah diketahui dulu oleh publik, karena pada saat proses di TPS itu ada saksi, panwas, pemantau, media massa, masyarakat pemilih, termasuk aparat kemanan ada juga di sana," papar Arief.

"Dan semua pihak diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara dalam form C1 PLANO," kata Arief lagi.

Arief menilai, KPU merasa dirugikan akibat tuduhan tidak berdasar melalui video yang tersebar di media sosial itu. KPU juga melaporkan tiga akun media sosial yang diduga memuat informasi hoaks tersebut.

"Ada beberapa hal yang kita laporkan, sekurang-kurangnya nya ada tiga akun di media sosial. Kemudian juga menyampaikan alat bukti, berupa rekaman video, di dalamnya ada beberapa orang yang menyampaikan beberapa hal yang tidak benar,'' jelas Arief.

Diketahui, beredar video yang menyebutkan bahwa server KPU di Singapura telah diatur untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf sebesar 57 persen.

Video itu pun viral di media sosial. Dari penelusuran IDN Times, video itu dibagikan oleh beberapa akun Facebook. Akun itu turut menyertakan potongan video berdurasi 59 detik yang menampakkan suasana rapat. Selain itu, seorang pria yang sedang berbicara dalam rapat terlihat mengatakan bahwa data server KPU telah bocor.

“Di KPU, saya bulan Januari ke Singapura karena ada kebocoran data. Ini saya buka saja. 01 sudah membuat angka 57 persen. Allah Maha segala, server yang dibangun 7 lapis salah satunya bocor. Kami berusaha menetralkan tapi data itu masih invalid sampai detik ini. Saya berbicara ke Pak Alfian ini harus dituntaskan sebelum 17 April. Kalau sudah tanggal 17, angkanya berapa yang jadi pegangan kita, belum ketahuan bapak. Masih angka 185 itu pun yang invalid banyak sekali,” demikian ucapan dalam video tersebut.