Politikus Demokrat Sepakat dengan Megawati, Presiden Petugas Partai

30 Agu 2021, 19:15 WIB

Anggota Komisi III dari fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman (www.demokrat.or.id)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman, mengaku sepakat dengan pernyataan Megawati Soekarnoputri yang pernah menyebut presiden adalah petugas partai. Sebab, Joko "Jokowi" Widodo bisa terpilih menjadi presiden karena diusung oleh PDI Perjuangan dalam Pemilu 2014 lalu. Maka, sebagai petugas partai, Jokowi akan menjalankan visi dan misi PDI Perjuangan.

"Suka atau tidak suka itulah sistem demokrasi yang berlaku di negara kita. Itulah sistem politik yang kita anut pada saat ini," ujar Benny ketika berbicara dalam diskusi virtual memperingati 20 tahun Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), pada Senin (30/8/2021).

Karena itu, kata Benny, partai politik memiliki peran sentral baik di tingkat legislasi, pelaksanaan kekuasaan legislatif, dan eksekutif. Sebagai petugas partai, presiden akan lebih dulu berkonsultasi dengan parpol yang mengusungnya menyangkut berbagai hal. Mulai dari penunjukkan menteri di kabinet hingga mengajukan nama duta besar.

"Artinya, presiden dan anggota DPR terpilih pasti akan berkomunikasi dengan partai politik yang menjadi induknya," kata dia.

Oleh sebab itu, cita-cita dan kualitas bangsa di masa depan ditentukan oleh kualitas parpol yang ada saat ini. "Bila tata kelola partai jelek, maka saya yakin pemimpin yang diajukan pasti juga sama," tutur dia lagi.

Sayangnya, meski memiliki peran sentral dalam pengelolaan negara, publik kini tak lagi mempercayai parpol. Hal tersebut tercermin dari hasil beberapa lembaga survei yang menempatkan parpol dan DPR di urutan paling buncit yang dipercayai oleh publik.

Apa masukan dari Benny agar publik kembali mempercayai parpol? Sebab, kader-kader parpol lah yang disiapkan untuk menjadi calon pemimpin.

1. Parpol sulit dipercaya publik karena dibentuk atas keinginan sekelompok orang saja

Ilustrasi bendera partai politik (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Menurut Benny, butuh waktu lama bagi partai politik untuk bisa meraih kepercayaan publik. Apalagi setelah reformasi 1998, jumlah parpol yang semula tiga kemudian membengkak menjadi 48. Pemilu 2019 lalu diikuti oleh 16 parpol di tingkat nasional dan 4 parpol di tingkat lokal Aceh.

"Jadi, sekarang parpol itu dibentuk sebagai kehendak sekelompok orang saja bukan kehendak rakyat," kata pria yang juga duduk di Komisi III DPR itu.

Benny juga menggarisbawahi sulitnya menciptakan suksesi kepemimpinan di parpol. Rekrutmen kader dan pengurus parpol pun tidak dilakukan dengan baik.

"Demokrasi di internal parpol pun juga belum berjalan. Tidak ada transparansi dalam proses pengambilan keputusan atau memperjuangkan suatu kebijakan. Misalnya mengapa kita menolak undang-undang ini atau kenapa kita tak setuju dengan kebijakan pemerintah," tutur dia lagi.

2. Iuran dari anggota parpol tidak berjalan sehingga berpengaruh ke situasi keuangan

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (ANTARA FOTO/Siswowidodo)

Hal lain yang digarisbawahi oleh Benny yakni mengenai keuangan partai politik. Selama ini iuran yang wajib disetor oleh para kader secara berkala tidak berjalan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengusulkan agar parpol dijadikan badan hukum publik sehingga ikut memperoleh alokasi anggaran negara.

"Tentu ada yang setuju dan tidak setuju dengan usulan ini. Meski ada risiko besar bila usulan tersebut diterima," kata Benny.

Menurut dia, parpol akan benar-benar membawa perubahan bagi negara bila tumbuh bersama rakyat. Ia kemudian meminjam istilah Sukarno yang pernah menyampaikan parpol harus menjadi perkakas rakyat untuk memperjuangkan aspirasi mereka.

"Sementara, di Indonesia, parpol belum ada di tahapan ideal seperti itu," tutur dia lagi.

Bila parpol tidak segera melakukan perubahan, maka pelan-pelan mereka akan ditinggalkan oleh publik.

3. Bila tak ada perubahan tata kelola, maka parpol tak beda dengan perusahaan

Ilustrasi bendera partai politik (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)

Dalam diskusi itu, Benny juga mendorong agar dibangun demokrasi di internal partai politik. Sehingga, akhirnya terbangun suksesi yang didasarkan meritokrasi atau kemampuan kader. Jadi, pemimpin parpol bukan karena memiliki ikatan keluarga dengan ketum periode yang lalu.

"Bila ini tidak dilakukan, saya khawatir lama-kelamaan parpol di Indonesia akan berubah seperti perusahaan, di mana saham-sahamnya dimiliki oleh sekelompok orang," ujar Benny.

Ia juga mendorong agar para kader sama-sama terlibat dalam membesarkan parpol. Salah satu caranya dengan rutin membayar iuran wajib dan sukarela. Bila mekanisme itu tidak berjalan, maka parpol akan menugaskan orang tertentu untuk mencari uang dengan berbagai cara.

"Akibatnya, banyak parpol, aktivitas parpol, anggota DPR yang terjerat dalam kasus korupsi sehingga ditangkap oleh KPK," tutur dia lagi.

Benny juga mengusulkan agar parpol intens membangun komunikasi dengan masyarakat yang diwakilinya. Tujuannya, agar parpol bisa mengetahui permasalahan yang dialami oleh rakyatnya dan tidak seolah-olah menjadi menara gading.