Politikus PKS WO saat Pengesahan RKUHP, Dasco: Semua Fraksi Setuju

Ketua Komisi III DPR, Bambang "Pacul" Wuryanto mengakui masih terdapat kekurangan dalam RKUHP yang sudah disahkan kemarin. Sebab, KUHP merupakan produk yang dihasilkan manusia. Ia mendorong publik yang belum puas terhadap produk RKUHP yang disahkan kemarin, supaya menempuh jalur hukum. 

"Kalau masih ada yang merasa terganggu, kami persilakan kawan-kawan menempuh jalur hukum dan tak perlu berdemo. Kita pergi dengan baik, dikau juga pergi dengan baik," ungkap Bambang Pacul ketika memberikan keterangan pers di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2022).

"Sekali lagi, kalau masih ada yang tidak sepakat dengan pasal yang ada, silakan mengajukannya ke Mahkmah Konstitusi (MK) melalui judicial review," tutur politikus PDI Perjuangan itu. 

Bambang Pacul mengklaim, RKUHP yang disahkan kemarin sudah berusaha mengakomodir kepentingan berbagai pihak. Dia menyebut pasal-pasal di dalam KUHP merupakan jalan tengah. 

Sementara, anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Golkar, Supriansa, menyatakan pengesahan KUHP patut disyukuri seluruh masyarakat. Mengingat, undang-undang ini merupakan produk murni buatan anak bangsa, dan menggantikan KUHP sebelumnya yang merupakan warisan kolonial Belanda.

Ia mengatan Undang-Undang KUHP warisan kolonial Belanda itu sudah digunakan selama 70 tahun. Sehingga, dia menilai, sudah tidak lagi relevan dengan situasi masyarakat sekarang. Atas dasar itulah, DPR dan pemerintah melakukan rekodifikasi atau perubahan Undang-Undang KUHP ini.

"Alhamdulilah, UU KUHP ini telah diselesaikan dan dirampungkan mulai dari periode sebelumnya sampai periode ini baru bisa terselesaikan dengan baik. Hal ini menandakan bahwa perjalanan KUHP ini yang dibuat dari periode ke periode adalah sesuatu yang sangat bagus, karena murni buatan anak bangsa," ujar Supriansa di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2022).

Meski begitu, Komisi III dan pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan uji materi ke MK apabila masih ada pasal yang dianggap kurang memuaskan. Ruang uji materi itu, kata Supriansa, sekaligus menjadi cermin implementasi bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang baik.

Sementara, anggota DPR dari fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis, menyampaikan catatan fraksinya soal pasal penghinaan presiden atau wakil presiden yakni Pasal 240 dan Pasal 218 RKUHP. Menurut Iskan, pasal tersebut berpotensi menjadi pasal karet dan menjadikan Indonesia negara demokrasi berubah menjadi monarki. 

"Fraksi PKS masih punya dua catatan terhadap rancangan undang undang ini. Pertama adalah Pasal 240 yang menyebutkan, menghina pemerintah, lembaga negara, dihukum tiga tahun. Ini pasal karet yang akan menjadikan negara demokrasi menjadi negara monarki," ungkap dia. 

Namun, Iskan meminta agar kedua pasal itu dicabut dari RKUHP. Sementara, fraksi PKS setuju terhadap isi pasal-pasal dalam RKUHP saat proses pengambilan keputusan di tingkat satu. 

Menurut Iskan, pasal itu kemunduran bagi demokrasi lantaran mengambil hak-hak rakyat untuk menyampaikan pendapatnya. "Saya meminta pasal ini dicabut, dan kemarin mahasiswa sudah demo di depan. Ini juga kemunduran dari cita-cita reformasi. Waktu reformasi, saya ikut demo di DPR. Tiba tiba pasal ini akan mengambil hak-hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya," kata dia. 

Debat antara Iskan dengan Dasco terjadi saat Iskan masih ingin berbicara, namun politikus dari Partai Gerindra itu memilih tetap melanjutkan rapat paripurna. Dasco berkukuh sudah mencatat keberatan Iskan. 

"Tiga menit hak saya bicara. Jangan kamu jadi ditaktor di sini. Saya akan ajukan ke MK," ujar Iskan.

"Bukan, ini Anda meminta mencabut usul yang sudah disetuju oleh fraksi," kata Dasco.

Iskan pun memilih walk out (WO). Sementara, fraksi PKS tetap berada di ruang rapat. RKUHP pun tetap disahkan menjadi Undang-Undang KUHP.