Politikus Senior PKB Anggap Hak Angket Sia-sia, Tak Ubah Hasil Pemilu

24 Feb 2024, 13:21 WIB

Politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy. (IDN Times/Trio Hamdani)

Jakarta, IDN Times - Politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy menyatakan penggunaan hak angket di DPR terkait persoalan pemilihan umum (pemilu) presiden 2024 sebagai upaya yang sia-sia dan kontraproduktif.

Menurutnya, hak angket tidak memiliki korelasi atau keterkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, dan tidak akan dapat mengubah hasil pemilu.

“Tidak ada hubungan sama sekali, pekerjaan sia-sia, kontraproduktif. Terutama kontraproduktif terhadap niat kita, semangat kita semua untuk menciptakan pemilu yang damai,” kata dia dalam forum diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (24/2/2024).

Lukman menunjukkan bahwa UU Pemilu memberikan wewenang sepenuhnya kepada Bawaslu apabila dirasa ada kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu.

1. Sarankan PKB tak lakukan hak angket di DPR

Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar saat di DBL Arena Surabaya, Rabu (10/1/2024.. IDN Times/Ardiansyah Fajar.

Dia menyarankan agar fraksi PKB di DPR RI, serta anggota PKB secara keseluruhan, menahan diri dari menggunakan hak angket terkait pemilihan umum (pemilu) 2024. Lukman menekankan lebih pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan pemilu untuk memastikan transisi kepemimpinan nasional berjalan lancar dan damai.

Lebih lanjut, dia menggarisbawahi bahwa kondisi politik di tingkat akar rumput hampir tidak mengalami masalah, sehingga menegaskan perlunya mempertahankan keadaan tersebut.

“Nah, pesan saya seperti itu, kepada teman-teman PKB untuk berpikir ulang. Ya, kalau tidak puas dengan hasil pilpres, ya mungkin bagi pihak yang kalah memang ada ketidakpuasan. Tetapi sekali lagi, kan itu semua ada batasnya. Kita tetap harus mendukung transisi kepemimpinan nasional ini sebaik mungkin,” ujarnya.

2. Lukman menilai wacana hak angket bikin jagat politik memanas

ilustrasi pilkada (IDN Times/Esti Suryani)

Lukman merespons terhadap desakan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan agar DPR RI melakukan hak angket.

Kemudian, wacana hak angket ditindaklanjuti dengan pertemuan tiga sekjen partai di Koalisi Perubahan, yakni NasDem, PKS, dan PKB yang mendukung penggunaan hak angket untuk mengoreksi penyelenggaraan pemilu 2024.

“Nah sehingga kemudian jagat politik kita ini jadi panas, diperpanas lagi oleh pernyataan tiga sekjen ini,” tuturnya.

3. Koalisi Perubahan nyatakan siap menggulirkan hak angket

Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim (kiri), Sekjen PKB Hasanuddin Wahid (tengah), dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar (kiri) menyatakan Koalisi Perubahan siap bareng PDIP gulirkan hak angket kecurangan pemilu 2024. (IDN Times/Amir Faisol)

Sebelumnya, ketiga parpol Koalisi Perubahan, yakni NasDem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap mengikuti PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket di DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan, Koalisi Perubahan memiliki semangat yang sama dengan PDIP dan capresnya, Ganjar Pranowo sebagai inisiator hak angket.

Hal tersebut disampaikan Hermawi Taslim saat ditemui usai rapat bersama Sekjen PKB dan PKS membahas keputusan hak angket, di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).

"Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, tiga partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang paling dinyatakan oleh Pak Anies kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan hak angket," kata Hermawi.