Politisi Golkar: Pengurus Daerah Khawatir Dicoret dari Daftar Caleg

27 Jul 2023, 06:27 WIB

Wakil Ketua Golkar Papua, Max Richard Krey (www.golkarpedia.com)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Golkar di Papua, Max Richard Krey mengatakan elektabilitas partai dengan lambang pohon beringin itu terus turun menjelang Pemilu 2024. Elektabilitas Airlangga Hartarto sebagai bakal capres pun juga bernasib sama. Sejumlah lembaga survei konsisten menempatkan elektabilitas ketua umum Golkar itu di bawah 4 persen.

Namun, para pengurus di daerah, kata Max, takut menyuarakan hal tersebut. Sebab, bila mereka berbicara maka konsekuensinya langsung dicoret dari Daftar Caleg Sementara (DCS) dan Daftar Caleg Tetap (DCT) agar dapat melaju ke Senayan. Maka, mereka diklaim terpaksa harus tetap mendukung Airlangga.

"Mereka cuma takut bicara aja. Percaya atau enggak, mereka tetap angkat Airlangga (sebagai capres). Tetapi, kalau terjadi sesuatu maka seperti yang disampaikan oleh Bang Sirajuddin, pasti semua, bahkan bukan lagi 2/3, tetapi 100 persen akan minta digelar Munaslub," ujar Max di Restoran Pulau Dua, Jakarta Pusat pada Rabu (26/7/2023).

Kekhawatiran itu semakin menjadi nyata. Sebab, saat diskusi dengan tema upaya penyelamatan Golkar digelar, tiba-tiba diancam oleh orang tidak dikenal. Sekelompok orang yang mengklaim dirinya berasal dari Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) merusak spanduk dan melakukan intimidasi secara fisik.

"Jujur saja, mau ada di DPR RI, di DPP, semua ketakutan berbicara bagian ini. Tadi mau diskusi saja sudah mau diancam, apalagi mereka yang sekarang mau menjadi anggota dewan. Atau mau kembali duduk sebagai anggota dewan lagi," tutur dia.

1. Anggota Dewan Pakar minta Airlangga segera deklarasikan diri sebagai capres 2024

Anggota Dewan Pakar, Ridwan Hisjam usai dimintai keterangan di Dewan Etik Partai Golkar. (Dokumentasi Partai Golkar)

Sementara, di lokasi yang sama, anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, menegaskan agar Airlangga mengikuti tiga rekomendasi yang pernah dirilis. Salah satunya, agar Airlangga segera mendeklarasikan diri sebagai capres Golkar 2024 paling lambat Agustus ini.

"Kalau gak ada yang berani menjadi panglima, tunjuk saya jadi panglimanya Airlangga. Tugasnya ya untuk memenangkan Airlangga sebagai capres. Meskipun keadaannya saat ini macet," ujar Ridwan.

Ia pun mempertanyakan integritas Airlangga usai dipanggil sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung. Sebab, pria yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu dimintai keterangan selama lebih dari 12 jam. Airlangga dicecar 46 pertanyaan oleh jaksa penyidik.

"Kan ketua umum terpampang dan menyatakan Golkar itu partai bersih. Kalau sudah dipanggil oleh Kejaksaan Agung selama 12 jam, apa masih bisa itu dikatakan bersih (dari dugaan korupsi)?" tanyanya.

Ia pun mendesak agar Airlangga sebaiknya mundur saja dari posisi ketua umum. Ridwan mendorong Airlangga agar fokus dan konsentrasi memperbaiki diri.

"Supaya Pak Airlangga itu tidak terkena status tersangka atau diputuskan menjadi koruptor," katanya.

Ia menambahkan bila Airlangga mencintai Golkar maka ia bakal dengan ikhlas mundur. Ridwan mengenang dulu Airlangga naik sebagai ketua umum demi menyelamatkan Golkar dari kasus hukum yang membelit Setya Novanto.

"Kok sekarang malah dia sendiri yang kena (kasus hukum)?" tanyanya lagi.

Airlangga dimintai keterangan oleh jaksa penyidik terkait kebijakan ekspor minyak sawit di tengah kelangkaan minyak goreng yang terjadi pada 2021 lalu.

2. Airlangga kembali tegaskan tidak ada Munaslub

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Sementara, Ketua Umum Partai Golkar kembali menegaskan tidak ada Munaslub pada 2023. "Golkar tidak ada Munaslub," kata Airlangga di Hotel Grand Sheraton, Jakarta Selatan pada hari ini.

Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai, Golkar sebagai institusi bakal tetap kokoh meski digoyang kemunculan isu Munaslub. Ia menilai parpol dengan lambang pohon beringin hijau itu sudah terbiasa dengan isu-isu pergantian kepemimpinan.

"Golkar terbiasa dengan dinamika dan gesekan. Sebagai bukti suara Golkar di pileg 2019, Golkar tetap solid. Kursi Golkar di DPR lebih banyak dibandingkan Gerindra lho," ujar Adi ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada hari ini.

Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), Golkar mendapatkan 85 kursi di Senayan. Sedangkan, Gerindra yang ikut mengajukan capres, justru ada di bawah Golkar. Mereka mendapatkan 78 kursi.

Ia pun mengaku pesimistis Munaslub bisa digelar dalam waktu cepat. Sebab, kunci ada di Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Karena yang punya aspirasi untuk menyuarakan Munaslub itu DPD. Itu sesuai AD/ART di Golkar. Jumlahnya pun harus memenuhi kuorum yaitu 2/3 DPD di seluruh Indonesia. Itu gak gampang dicapai," tutur dia.

3. Perolehan suara Golkar di pileg selalu masuk tiga besar

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan sambutan dalam Tasyakuran HUT Ke-57 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (20/10/2021). Perayaan HUT Ke-57 Partai Golkar tersebut mengangkat tema Bersatu Untuk Menang (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Adi pun menilai isu politik untuk menggoyang kepemimpinan Airlangga lemah. Sebab, meski elektabilitas ketua umumnya kecil, tetapi raihan dalam pileg selalu tembus tiga besar.

"Bahkan, hasil Pilpres 2019 lalu ketika Pak Airlangga jadi Plt (pelaksana tugas) ketum saat itu, Golkar hanya hilang enam kursi. Itu artinya, ada daya tahan yang dimiliki oleh Pak Airlangga," kata dia.

Pada Pileg 2019, Golkar menjadi pemenang kedua dan berada di bawah PDI Perjuangan. Hal tersebut, kata Adi, menunjukkan kekuatan Golkar ada di anatomi struktur dan mesin partai.

"Kekuatan mereka ada di caleg mereka yang bekerja keras. Sekalipun di internal mereka ada huru-hara itu gak berdampak signifikan. Buktinya 2019 saat Pak Airlangga menjadi Plt Ketum, Golkar sedang menghadapi prahara besar. Pak Setya Novanto saat itu sudah ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," tutur dia.