Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfud Siddiq, meminta Polri turun tangan menyelidiki kebenaran dari pakta integritas Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso, agar memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo.
Mahfud juga mendorong agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusut lebih lanjut dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut.
"Karena ini perkara serius jika benar terjadi," ujar Mahfud dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/11/2023).
Menurut Mahfud, perkara ini menjadi serius mengingat Presiden Joko "Jokowi" Widodo di hadapan Mendagri dan penjabat kepala daerah sudah memberikan instruksi agar mereka bersikap netral.
Selain itu, jika dugaan pelanggaran itu benar, maka pihak-pihak yang selama ini menuding Prabowo-Gibran berbuat curang, justru melakukan tindak kecurangan.
"Bahkan ada pihak-pihak selalu mengembangkan isu kecurangan pemilu yang akan dilakukan pihak pemerintah, bahkan ada juga tuduhan diarahkan ke paslon Prabowo-Gibran. Jangan sampai ada maling teriak maling," kata dia.
Senada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, menyebut, jika pakta integritas ini benar, maka yang terjadi selama ini pada pihak yang kerap mencibir Prabowo-Gibran berbuat curang, justru sebagai pelaku sebenarnya.
"Jika memang valid, wah ini namanya maling teriak maling," ujar Grace.
Sebelumnya, Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan beredar sebuah pakta integritas untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pemilu Presiden 2024.
Pakta integritas ini ditandatangani Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban dan Yan Piet Mosso pada Agustus 2023. Ada lima butir yang tertuang dalam pakta integritas tersebut. Berikut bunyinya:
1. Mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program Pemerintah Pusat di Wilayah Kabupaten Sorong
2. Tidak akan melakukan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
3. Menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah
4. Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong
5. Bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan Pakta Integritas ini.
Terkait hal itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengaku belum tahu. Namun, dia akan mengeceknya.
"Apakah ada di KPK atau tidak nanti Pak Deputi yang bisa melihat dari hasil penggeledahan penyitaan yang dilakukan penyidika KPK atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PJ Bupati Sorong," ujar Firli, Selasa (14/11/2023).
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.