Polri di Bawah Kementerian Dinilai Buka Ruang Intervensi Politik

Selain itu, penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan. Menurut Gusma, garis komando langsung antara Presiden dan Kapolri merupakan bagian penting dari prinsip netralitas dan independensi Polri.

“Jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka rantai komando antara Presiden dan Polri akan menjadi lebih panjang dan berpotensi tidak efektif. Ini dapat menghambat kecepatan pengambilan keputusan, terutama dalam situasi krisis yang membutuhkan respons cepat,” ujar dia.

Menurut Gusma, fokus utama yang lebih mendesak untuk Polri saat ini adalah terus memperkuat dan meningkatkan kinerja dan tata kerja, bukan mengubah posisi kelembagaan secara struktural.

“Yang krusial hari ini adalah bagaimana memperkuat kinerja dan pelayanan Polri kepada masyarakat, baik dari segi profesionalisme, integritas, maupun pola kerja yang lebih transparan dan akuntabel. Perubahan struktur tanpa pembenahan kinerja justru tidak menyentuh akar persoalan,” ujar Gusma.

Agenda perbaikan dan penguatan, kata Gusma, seharusnya diarahkan pada pengawasan internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kecepatan sistem pelayanan publik di tubuh Polri.

“Reformasi bukan soal memindahkan struktur, tetapi memastikan Polri semakin profesional, dipercaya publik, dan benar-benar hadir melayani masyarakat. Salah satunya dengan meningkatkan survei kepercayaan publik terhadap Polri dimana saat ini Polri termasuk tiga besar lembaga yang dipercaya masyarakat." kata dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku memilih menjadi petani ketimbang harus menjadi menteri kepolisian. Hal ini menjawab isu usulan kedudukan Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Listyo juga baru-baru ini mengaku mendapat pesan singkat yang menawarkan apakah ia berkenan menjadi menteri kepolisian.

"Hal ini saya tegaskan di hadapan bapak ibu sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," kata Listyo dalam rapat bersama Komisi III DPR, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Listyo menilai, meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden. Karena itu, dia menegaskan, lebih baik ia dicopot sebagai Kapolri daripada institusinya diutak-atik menjadi Kementerian Kepolisian.

"Apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, saya memilih kapolri saja yang dicopot," ujar Kapolri.